Beranda Nusantara OAP Makin Tersisi di Panggung Politik Pilkada

OAP Makin Tersisi di Panggung Politik Pilkada

342
0
BERBAGI

GENDERANG “perang” dalam Pilkada 2020, sudah ditabu. Sejumlah Bakal Calon Bupati di 11 kabupaten di Papua, mulai mensosialisasikan dirinya. Di saat yang bersamaan, muncul keraguan di sejumlah daerah lantaran Orang Asli papua (OAP) makin tersisi di panggung politik Pilkada.

Paskalis Kossay
(Foto: Lintaspapua.com)

“Sistem demokrasi di Papua dibayangi oleh mayoritas struktur sosial, entah mayoritas suku , ras dan agama. Kondisi ini membuat orang asli papua di daerah tertentu, semakin tersisih mendapat tempat dalam panggung politik local,” hal ini diungkapkan Politisi asal Papua, Paskalis Kossay dalam akun facebooknya, belum lama ini.

Paskalis menjelaskan, di Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke dan Nabire, panggung demokrasi politik sudah dikuasai oleh suku-suku non asli sehingga sangat dikorbankan kepentingan politik OAP.

“Hal ini sungguh memprihatinkan, sebab eksistensi OAP semakin ditenggelamkan oleh persaingan demokrasi politik yang sangat tidak berimbang dan proporsional. Bahkan atas nama demokrasi dan atas nama kesamaan hak, peluang politik bagi OAP, telah direbut oleh kelompok suku yang merasa mayoritas di daerah tersebut,” ungkap Paskalis Kossay.

Menurut penelusuran NGK, peluang politik yang direbut kelompok Non Papua bisa terjadi lantaran daerah-daerah tertentu adalah  bekas daerah transmigrasi yang  komposisi penduduknya mayoritas Non Papua.  Dengan kondisi seperti ini, kelompok OAP menjadi minoritas dan kelompok suku Non Papua menjadi mayoritas  dalam struktur sosial satu daerah.

Menurut Paskalis Kossay, realitas politik macam ini akan terus berkembang dari periode ke periode seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk maka mereka yang minoritas (orang asli) tetap akan tersisih dalam persaingan demokrssi lokal.

“Kalau kondisi ini terus dilanggengkan, maka dikemudian hari, akan terakumulasi sebagai potensi ancaman disintegrasi sosial kemasyarakatan sehingga bisa timbul kecemburuan sosial yang bisa bermuara kepada kerusuhan sosial. Ini masalah serius. Realitas politik yang ada saat ini menjadi indikasi kuat bahwa ruang dan kesempatan kepentingan politik OAP di suatu daerah sudah dikuasai oleh pihak lain yang merasa mayoritas,” kata Paskalis.

Lebih lanjut, Paskalis menjelaskan, kondisi ini sebuah anomali politik. Orang asli yang harus punya hak menguasai panggung politik lokal, malah tersisih dan tenggelam oleh hegemoni politik pihak lain.

Dijelaskan juga, hal-hal macam inilah yang mempengaruhi konstelasi politik regional Papua dan berefek pada terganggunya stabilitas politik nasional. Dan pada akhirnya menjadi isu besar dalam diplomasi internasional tentang Papua. Oleh karena itu, persoalan ini harus ditata baik dengan mengedepankan penghormatan hak kesulungan orang asli dengan dipayungi dalam sebuah kebijakan regulasi negara.

“Selamatkan kepentingan penduduk asli jika kita tidak ingin ada perpecahan dalam struktur sosial masyarakat di daerah,” ujar Paskalis Kossay.

Menurut bank data NGK, di Papua, ada 11 dari 29 Kabupaten dan Kota yang akan melaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala daerah) serentak tahun 2020.

Ke 11 kabupaten itu adalah Waropen, Supiori, Merauke. Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Peghunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.  (Krist A)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here