Beranda Nusantara Kantor Gubernur Berlantai 22 Tapi Rakyatnya Miskin

Kantor Gubernur Berlantai 22 Tapi Rakyatnya Miskin

1607
0
BERBAGI
Salah satu pemukiman rakyat yang terkungkung dalam kubangan kemiskinan (Foto : Ist)

JERITAN rakyat Papua yang terkungkung dalam kubangan kemiskinan, tidak menjadi soal bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun kantor gubernur yang baru dengan 22 lantai.

Kondisi ini menjadi paradoks, sebab Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22 persen. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Papua masih memiliki persentase kemiskinan yang tertinggi di mana persentase kemiskinannya 26,55 persen. Disusul oleh Papua Barat (21,51 persen),” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Sementara itu, status Indeks Pembangunan (IPM) di Papua, terendah dari seleuruh provinsi di Indonesia. Itu berarti, Dana Otsus yang triliun rupiah itu, tidak dapat berkonteribusi dalam pembangunan manusia Papua. Hal ini terjadi karena penguasa di Papua lebih cenderung mengejar prestise ketimbang memperhatikan rakyatnya yang terkungkung dalam kubangan kemiskinan.

Hal itu terbukti dengan pertanyaan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam arahannya pada penyerahan DPA setiap OPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (11/2/2020), bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan membangun gedung baru yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya dalam tahun ini. Gedung dengan jumlah 22 lantai akan menjadi ikon baru Kota Jayapura.

“Jadi, kantor Gubernur ini akan kita bangun baru, 22 lantai, bangunannya akan dibuat lebih modern, namun tetap mempertahankan kearifan lokal Papua,”kata Wagub Tinal.

Menurutnya, lokasi lahan di Kota Jayapura sulit untuk membangun kantor yang besar, sehingga kita harus bangun ke atas, dan tentu ini akan menjadi gedung tertinggi bumi Cenderawasih.

“Kita akan bangun kantor gubernur baru, kami mohon dukungan dari semua pihak, agar bangunan ini akan berakhir dalam waktu dua tahun kedepan,” katanya.

Oleh karena itu, Wagub mengimbau kepada setiap OPD yang berada berkantor di Kantor Gubernur saat ini untuk mencari gedung lain untuk berkantor sementara, banyak gedung pemerintah yang bisa digunakan, silakan cari dari sekarang.

“Kantor Gubernur akan robohkan, kecuali Kantor Bappeda dan Keuangan, jadi OPD yang lain segera cari kantor baru untuk ditempati selama proses pembangunan berlangsung,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan kantor gubernur 22 lantai akan menjadi kebanggan kita bersama dan menjadi ikon baru di kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua. “Kalau sudah rampung dan diresmikan, semua OPD akan berkantor di gedung tersebut,”bebernya.

Sebelumnya, seperti yang dilansir Pasifik Pos.Com (11/2/2021), bahwa Asiten II Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan, renovasi kantor Gubernur sudah seharusnya dilakukan mengingat usia bangunan yang telah mencapai sekitar 50 tahun.

“Kantor Gubernur Papua di Dok II Jayapura telah digunakan sejak 1971 atau sudah sekitar 50 tahun pemakaian,” kata Musaad, Rabu (27/1/2021).

Menurut dia, renovasi akan dilakukan di area bangunan bagian tengah, karena bangunan untuk Kantor Bappeda, Gedung Sasana Krida dan Gedung Kantor BPKAD merupakan bangunan baru dan masih sangat layak untuk digunakan.

“Renovasi total Kantor Gubernur Papua bertempat di Dok II Jayapura akan dilakukan mulai 2021,” ujarnya.

Dia menjelaskan renovasi ini akan dilakukan dengan landscape bangunan modern dan tetap mempertahankan kearifan lokal daerah tersebut.

“Bangunan akan berdiri kokoh menghadap ke laut serta siap digunakan untuk melayani masyarakat demi kemajuan di Papua,” katanya lagi. (Krist Ansaka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here