JAYAPURA, NGK – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2022 anjlok atau turun drastis hingga mencapai Rp 5,7 triliun dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 14,6 triliun.
Hal ini terungkap dalam Sidang Paripurna DPR Papua yang berlangsung pada Kamis, 16 Desember 2021 ini, membahas tentang Rancangan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022. Sidang ini dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH dan didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS dan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM, serta dihadiri juga oleh Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J. Waromi, SE. M. Si serta pejabat teras dilingkungan Pemprov Papua.
Dalam sambutan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH yang dibacakan Sekda Papua, DR M Ridwan Rumasukun menyebut, rancangan awal APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8,9 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi Rp 5,7 triliun dibandingkan APBD tahun 2021 sebesar Rp 14,6 triliun.
Enembe juga menjelaskan, Pendapatan Asil Daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp 740 miliar. Pendapatan dari Transfer juga mengalami penurunan sebesar Rp 4,9 triliun.
“Tetapi Pemprov Papua akan terus berupaya mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada dan terus menerapkan kebijakan perpajakan yang berkeadilan dan bertanggungjawab,” kata Gubernur Enembe.
Diungkapkan juga, dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp 9,8 triliun. Tapi jumlah ini menurun dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 17,5 triliun.
Sedangkan untuk belanja operasi dialokasikan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7,5 triliun. Kalau tahun anggaran 2021, jumlah anggaran operasional sebesar 13,07 triliun. Jadi ada penurunan sebesar Rp 5,5 triliun.
Sementara itu, untuk belanja modal dialokasikan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,5 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 108,9 miliar dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1,4 triliun.
Untuk Belanja Tidak Terduga, dialokasikan dalam rancangan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 150 miliar.
Belanja transfer dialokasikan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 544,8 miliar, mengalami penurunan drastis sebesar Rp 2,3 triliun dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2,9 triliun.
Selain itu, Gubernur Enembe juga menjelaskan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 979,4 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 2,04 triliun dibandingkan dengan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3,02 triliun.
“Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada pos Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 100 miliar, berkurang sebesar Rp 20 miliar dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 120 miliar,” ungkapnya.
Menurut Enembe, dengan turunnya APBD Papua tahun 2022 sebesar 8,9 triliun itu, membuat pemerintah provinsi Papua bersama Badan Anggaran DPRP Papua akan kembali membahas program kerja pemerintah Papua tahun 2020 atas dasar pertimbangan dan kemampuan keuangan daerah yang diperkirakan dapat diterima sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.
“Kami menyadari bahwa belum semua harapan seluruh masyarakat maupun dewan dapat kami wujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Gubernur.
Gubernur Lukas Enembe menambahkan, penurunan APBD tahun 2022 ini karena kondisi obyektif, terutama karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh.
“Kita perlu kerja keras dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” kata Lukas Enembe. (Krist Ansaka)
