MANOKWARI, NGK – Demo tentang pro – Kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Tanah Papua, telah menelan korban jiwa. Katakan saja seperti yang terjadi di Dekai, Ibukota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, pada Selasa (15/3’2022). Jatuhnya korban jiwa ini membuat Jaringan Damai Papua (JDP), benar-benar prihatin.
Menurut data JDP, korban jiwa, dua warga sipil tewas atas nama Yakin Meklok (31) dan Hesron Weipsa (21). Sedangkan tujuh orang luka berat dan kritis, yaitu : Luky Kobak (21), Anton Itlay (23), Setty Kobak (23), Ruben Koroman (23), Lukas Busup (37), Miren Omu (22) dan Ance Kenyenga (17).
“Lagi-lagi rakyat sipil harus menjadi korban penembakan yang diduga terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang sesungguhnya berlebihan dan cenderung bersifat melawan hukum,” ungkap Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH dalam keterangan pers JDP, Rabu, 16 Maret 2022.
Dalam keterangan per situ disebutkan, dugaan penembakan itu telah menjurus kepada dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sebagai diamanatkan didalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Sebagai Juru Bicara (Jubir) JDP, saya mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar menghentikan dan atau menunda rencana implementasi kebijakan pemekaran wilayah otonomi baru di Tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah,” kata Yan Christian Warinussy.
Menurut Warinussy, salah satu solusi untuk keluar dari kemelut ini, yaitu Presiden melaksanakan dialog secara damai dengan duduk bersama seluruh elemen masyarakat Papua di wilayah Pegunungan Tengah.
“Hal ini untuk mencari solusi mengenai pemekaran itu sendiri. Bertemu dengan rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi penting saat ini,” harap Yan Christian Warinussy.
Untuk itu, JDP menyarankan agar pertemuan tersebut hendaknya juga menghadirkan seluruh elemen rakyat Papua, termasuk pimpinan agama dan Dewan Adat Papua (DAP).
JDP sangat memimpikan terjadinya penyelesaian persoalan pemekaran wilayah Papua dengan memberi kesempatan pertama dan utama kepada rakyat Papua di wilayah yang hendak dimekarkan untuk menyampaikan pandangannya secara demokratis dan dipertimbangkan oleh negara dan pemerintah daerah.
Jatuhnya korban akibat demo di Dekai, menurut JDP, perlu diinvestigasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti Polri dan Komnas HAM guna mendudukkan permasalahan tersebut secara proporsional menurut hukum. (Krist A)
