Proyek Ruas Jalan Kimiri – Depapre Sepanjang 24 km, Mangkrak
Sentani, NGK – Siang itu, 23 Maret 2022, sekitar lima ribu massa dari empat distrik di Kabupaten Jayapura, turun ke jalan. Mereka konvoi kendaraan dari Depapre hingga ke Hawai di Sentani. Aksi turun jalan ini lantaran, janji DPRP untuk memperjuangkan pembangunan ruas jalan Kimiri – Depapre sepanjang 24 km, ternyata hanya janji kosong. Sebab, rencana pembangunan ruas jalan Kimiri – Depapre, tidak masuk dalam APBD Provinsi tahun 2022.
Lima ribu massa yang gelar konvoi itu berasal dari lembah Moy di Distrik Sentani Barat, serta dari Pesisir Tanah Merah seperti dari Distrik Ravenirara , Distrik Depapre dan Distrik Yokari. Mereka melakukan konvoi kendaraan sambil mennyampaikan rasa kekecewaan terhadap DPRP Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
Mereka kecewa karena pada Juli 2021, Komisi IV DPR Papua berjanji untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat Moy dan Depapre agar pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre, masuk dalam APBD perubahan 2021 atau masuk dalam APBD 2022.
Ketua Aksi Konvoi, Filep Bano menyampaikan, bahwa mereka melakukan konvoi ini sebagai bentuk untuk menagih janji pemerintah dan para wakil rakyat untuk membahas dan memasukan proyek pembangunan Jalan Kemiri – Depapre dalam APBN perubahan bulan oktober 2021 atau akan dibahas dan dimasukan pada APBN 2022. “Sekarang sudah bulan Maret 2022 tetapi proyek itu, tidak dikerjakan. Terpaksa kami palang jalan Doyo – Depapre sampai pemerintah kerjakan jalan ini, ” tegas Filep Bano.
Sementara itu, Bob Banundi Ketua DTCM (Dum Truck Community Moy) menegaskan, jalan akan tetap di palang total, terkecuali aktivitas masyarakat yang bersifat Emergency, seperti orang sakit, kedukaan, anak sekolah yang akan menghikuti ujian,” tegas Bob.
Aksi konvoi ini mendapat pengamanan dan pengawalan dari personil gabungan yaitu dua pleton dari Polres Jayapura dan tambah 16 personil Polsek Sentani Barat.
Sejak awal konvoi ini hingga sore, berjalan aman hingga para massa membubarkan diri.
Seperti diberitakan NGK, bahwa Janji DPRP melalui Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim, untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat Moy untuk membangun ruas jalan Kemiri – Depapre, ternyata belum ada hasil. Untuk itu, pada Rabu 16 Maret 2022, Masyarakat Adat Moy menutup semua aktifitas penambangan galian C dari 11 Perusahaan yang berada di wilayah Moy.
Ke-11 perusahaan yang ditutup itu adalah : PT Modern, PT Melota, PT Rajawali Mix, PT Yotefa, PT BIP, PT Agung Mulia, PT Adikarya, PT BIM, PT Raja Beton Mix, PT Perisai Pribumi, dan PT NK. “Kami akan tutup perusahaan-perusahaan ini sampai ruas jalan Kemiri – Depapre dikerjakan,” tegas Tokoh Adat Moy, Bob Banundi yang juga Ketua DTCM (Dum Truck Community Moy) ketika masyarakat Moy dan Tanah Merah di Kabupaten Jayapura menggelar aksi demo damai pada 16 Maret lalu di Sentani Barat.
Menurut Bob Banundi, bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan ini mengeruk material untuk pekerjaan jalan di wilayah lain. Sedangkan kita punya jalan sendiri, rusak dan tidak ada perhatian dari pihak terkait selama ini . “DPRP dan Pemerintah Provinsi cuma janji manis saja. Ruas jalan Kemiri – Depapre tidak dikerjakan,” kata Bob.
Masyarakat Adat Moy dan Depapre mengancam, pada 23 Maret nanti, semua perusahaan yang mengeruk galian C di wilayahnya akan tutup total.
Selain itu, pada Juli 2021 pada laman dpr-papua.co.id, anggota Komisi IV DPR Papua, Jansen Monim, ST, MM meminta pekerjaan pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre, Kabupaten Jayapura harus segera dilanjutkan kembali, pasalnya sudah ada putusan hukum terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi, “Tidak ada urusan dengan proses hukum.
Masyarakat tidak butuh menunggu proses hukum itu, tapi masyarakat butuh jalan yang bagus,” kata Jansen Monim, baru-baru ini.
Apalagi, menurut Jansen Monim, proses hukum dalam kasus korupsi pembangunan jalan Kemiri – Depapre sepanjang 24 kilometer itu, sudah selesai. Bahkan, pelakunya sudah divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara, “Untuk itu, saya minta pembangunan jalan Kemiri – Depapre tersebut, harus dilanjutkan kembali. Daripada bangun tempat yang tidak ada orang, itu akan membuat mubazir uang rakyat, lebih baik bangun jalan Kemiri – Depapre, karena sudah sekian tahun terhenti,” tandasnya. (vihky done)
