Berbagai usulan pembangunan yang diajukan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), mulai dari tingkat RT/RW hingga ke Musrembang kampung dan distrik, kurang diakomodir. Akibatnya, masyarakat enggan menghadiri kegiatan Musrembang sehingga Musrembang itu hanya bersifat serimonial belaka. Sementara program dalam APBD itu, lebih berpihak kepada kepentingan birokrasi. APBD Kabupaten Jayapura Belum Berpihak Kepada Masyarakat.
SENTANI, NGK– Program dalam APBD Kabupaten Jayapura lebih berpihak kepada kepentingan birokrasi, sehingga APBD kabupaten ini belum berpihak kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari minimnya usulan program dari masyarakat yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), mulai dari tingkat RT/RW hingga ke Musrembang tingkat distrik kurang diakomodir. Akibatnya, setiap tahun Musrembang dilakukan, masyarakat kurang berpartisipasi.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Clief W. Ohee dalam sambutan penutupan kegiatan Musrenbang Distrik Wilayah Pembangunan 1 di Aula Serbaguna SMKN Pertanian, Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur pada Rabu, 22 Februari 2023.
Musrembang Wilayah Pembangunan 1 meliputi : Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw dan Waibu. Dalam Sambutan penutupan Musrembang itu, Clief W. Ohee menegaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke kampung-kampung, kelurahan dan distrik, tampak bahwa pada saat Musrembang partisipasi masyarakat itu semakin kurang. Tingkat kehadiran masyarakat pada musrenbang semakin berkurang,” tegas Clief, politisi dari Partai Perindo itu.
Menurut Clief W. Ohee, kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrembang ada hubungannya dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Masyarakat mulai tidak percaya pemerintah karena usulan program dalam Musrembang tidak diakomodir. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai usulan program tidak diakomodir sehingga Musrembang itu hanya bersifat serimoial setiap tahun dan APBD yang disusun itu hanya untuk kepentingan birokrat,” kata Clif.
Selain itu, Clief juga menyebutkan, sampai saat ini, APBD Kabupaten Jayapura belum menyentuh sampai kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Kami juga terus mengikuti bahwa APBD kita belum berpihak kepada masyarakat kita,” tuturnya.
Kader Partai Perindo ini menjelaskan, APBD Kabupaten Jayapura masih berbentuk piramida terbalik. Artinya masih berpihak kepada kepentingan birokrasi, dan bukan kepada masyarakat. “Jadi dengan Musrenbang ini, pemerintah harus mengakomodir dan mengakomodasi seluruh pemikiran perencanaan pembangunan dari masyarakat,” kata Clif.
Kepada masyarakat, Clief juga berpesan agar setiap Musrenbang, masyarakat harus memanfaatkan momentum itu dengan baik. Tuangkan ide dan gagasan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah. “Usulakan program yang menjadi kebutuhan masyarakat umumnya. Bukan usulan berdasarkan keinginan satu dua orang,” kata Clief.
Sementara itu, dalam acara sambutan penutupan Musrembang Wilayah Pembangunan 1 itu, Ketua Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, bahwa Pj. Bupati Jayapura saat sambutan pembukaan Musrenbang, meminta agar semua usulan dari masyarakat harus diakomodir.
Parson Horota berpesan kepada semua Kepala Distrik sewilayah pembangunan 1 (satu) agar, mencatat dengan baik-baik semua usulan dari Musrembang. Hasil Musrenbang tingkat distrik akan dinaikkan ke Musrenbang tingkat kabupaten, untuk menjadi program kerja tingkat kabupaten.
“Semua usulan akan di akomodir termasuk yang ditolak pada musrembang distrik. Usulan yang ditolak itu akan dirumuskan oleh tim di Bappeda. Usulan program yang diterima akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten. Jika nanti di Musrenbang Kabupaten ada usulan yang ditolak, maka Pemerintah Daerah akan mencari alternatif lain. Pemda akan lebih teliti apa yang benar-benar memjadi prioritas Pemerintah di tingkat Kabupaten atau harus menjadi program di Distrik dan Kampung atau lanjutkan ke tingkat Provinsi,” Kata Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota.
Selain itu, Parson Horota berpesan kepada semua kampung harus melakukan melakukan pra musrenbang di tingkat RT/RW agar perencanaan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Usulan program pada Pra Musrembang itu akan dibahas di Musrenbang Kampung. “Setiap usulan harus disertai dengan alokasinya, agar itu menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran,” kata Parson Horota.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura berharap, usulan yang telah dibahas, diusulkan dan diterima pada Musrenbang distrik dapat terjawab, sesuai dengan perencanaan dan alokasi anggaran di Musrenbang Kabupaten nantinya. (Viktor Done)
