Beranda Pendidikan Dana Besar, Tapi 14.000 Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jayapura  

Dana Besar, Tapi 14.000 Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jayapura  

913
0
BERBAGI

Dana otonomi khusus di Kabupaten Jayapura, pada tahun 2023 sudah mencapai 117 miliar. Dari jumlah dana ini, sebagian besar untuk membiayai guru kontrak dan daerah terpencil. Tapi mengapa di kabupaten ini, ada 14.000 anak yang putus sekolah?.  

JAYAPURA, NGK– Kucuran dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan yang jumlahmnya miliaran rupiah itu, tampaknya belum menyelesaikan persoalan pendidikan di Kabupaten Jayapura.

Nyatanya, menurut hasil penelitian Doktor Agus Sumule dari Unipa menyebutkan, di Kabupaten Jayapura, ada 14.000 anak putus sekolah. Sementara data  dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) yang diterima Bappeda Kabupaten Jayapura, menyebutkan hanya 6.000 anak yang putus sekolah.

Penelitian Agus Sumule menyebutkan, jumlah anak putus sekoolah di Kabupaten Jayapura sebanyak 14.000 lebih itu, termasuk yang tertinggi, setelah Kabupaten Supiori yang jumlahnya mencapai 18.000 lebih anak putus sekolah.

Penelitian dosen Unipa ini menyebutkan, rata-rata yang yang putus sekolah itu, adalah anak-anak asli Papua yang tinggal di kampung-kampung.

Ketua Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota (Foto: Fajarpapua.co/NGK)

Sementara itu, Ketua Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota seperti yang dilansir Kator Berita ANTARA pada 7 Juni 2023 menyebutkan, bahwa Pemerintah kabupaten Jayapura mengalokasikan  dana otonomi khusus bidang pendidikan sebesar 30%.

Parson Horota  menjelaskan, dana otsus mengalami peningkatan dari Rp 121 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 177 miliar pada tahun 2023.  Peningkatan jumlah ini harus dibarengi dengan transparansi penggunaan anggaran

Tampaknya, jumlah Dana otsus Bidang Pendidikan terus meroket, tapi anehnya, ada 14.000 anak asli Papua yang putus sekolah.

Kalau hasil penelitian Agus Sumule menyebutkan, Jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Jayapura sebanyak 14.000 anak. Tapi data  dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) yang diterima Bappeda Kabupaten Jayapura, menyebutkan hanya 6.000 anak yang putus sekolah.

Menurut pemberitaan portal berita fajarpapua.co (28/8/2023), bahwa ribuan anak tersebut putus sekolah karena tidak adanya biaya, sehingga butuh perhatian dari semua pihak terutama dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Dari data Menteri PMK yang di terima Bappeda ada sekitar 6.000 orang warga usia wajib belajar di Kabupaten Jayapura mulai dari tingkat SD hingga SMP putus sekolah. Kami dapat surat resmi terkait data angka putus sekolah ini, namun temuan ini kami akan tindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan dengan mengambil data dan melakukan validasi Disdukcapil apakah benar ada ribuan anak putus sekolah,”kata Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota diruang kerjanya, Senin (28/8).

Ia mengatakan, untuk melihat data itu lebih tepat maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura sebaiknya turun kemasyarakatan untuk mengambil data itu dengan melakukan validasi.

Hal ini penting sehingga bisa segera dilakukan penanganannya oleh pemerintah, karena data yang dikirimkan oleh Kementerian PMK itu lengkap dengan alamatnya.

“Jadi tinggal teman-teman di dinas terkait melakukan validasi, jangan sampai sudah pindah tempat tinggal, tapi datanya masih di Kabupaten Jayapura, siapa tahu dengan adanya pemekaran warga usia putus sekolah itu sudah ikut pindah,”katanya.

Menurut dia, warga usia putus sekolah itu tersebar merata pada 19 Distrik Kabupaten Jayapura.

Oleh karena itu, Parson Horota   meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan ulang ke kampung-kampung dan Distrik-distrik supaya data-data yang diambil ini bisa dilaporkan kembali ke Kementerian PMK.

Parson menyebutkan, jika sudah dilakukan pendataan maka akan bisa diketahui penyebab atau faktor apa yang menyebabkan warga usia sekolah ini putus sekolah.

“Dengan kita lakukan validasi bisa diketahui kenapa mereka putus sekolah apakah karena biaya tidak ada, apakah sarana pendidikan tidak ada atau akses pendidikan yang jauh, guru tersedia atau tidak, apakah gedung sekolah di kampung itu. Ini sangat perlu kita ketahui dalam mengatasi putus sekolah tersebut,” kata Parson.

Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu kepada NGK, belum lama ini di salah hotel di Jayapura mengatakan, kunci perbaikan situasi pendidikan adalah ketersediaan guru — baik dalam hal jumlah maupun mutu.  (Krist A /NGK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here