JAYAPURA, NGK – Sudah 10 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura, tepatnya pada 24 Oktober 2023. Sejumlah tokoh masyarakat adat merespon dengan berbagai cibiran dan pesan moril dalam moment spesial masyarakat adat yang sampai hari ini belum mendapatkan legitimasi penuh dari negara terhadap hak-hak hidup masyarakat adat secara utuh .
Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PH AMAN) Jayapura, Berhur wally mengapresiasi pelaksanaan 10 tahun Hari kebangkitan Masyarakat Adat yang dicanangkan oleh mantan Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw.
Benhur bahkan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat adat di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Jayapura , untuk selalu merawat dan melestarikan potensi yang Tuhan berikan kepada masyarakat adat sehingga masih tetap eksis dan berpartisipasi dalam segala sektor pembangunan hingga saat ini .
“kita terus memperkuat kapasitas masyarakat adat, yang selalu menghargai semua hak-hak yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merawat menjadi sebuah kekuatan besar masyarakat adat kedepan,“ pesan Benhur Wally pada moment hari kebangkitan Masyarakat Adat ke 10 selasa, (24/10/2023).
Selain itu, Benhur Wally yang juga Pengurus Harian AMAN Jayapura ini , menegaskan bahwa di momentum bersejarah bagi kebangkitan kaum pribumi perlu menjadi tonggak sejarah dalam amanah bersama untuk menjaga Hutan, tanah dan sumberdaya alam bagi kemakmuran masyarakat adat.
“Di hari bersejarah ini, kita harus menjaga hutan, tanah dan sumberdaya alam, karena di sana terkandung makna besar dari eksistensi masyarakat adat di atas Tanahnya sendiri,” tegasnya.
Pesan Ketua PH AMAN Jayapura itu karena dirinya menilai masih banyak tatanan adat yang telah pudar, bahkan mati suri, sehingga eksistensi masyarakat adat akan lemah dan tak berdaya, jika momen atau kesempatan-kesempatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adat sekedar dijadikan sebagai kegiatan seremonial semata, tanpa memperkuat dan mempertahankan eksistensi masyarakat adat itu sendiri dengan dasar yang kuat.
Asisten III Sekda Kabupaten Jayapura, Jhon Wiklif Tegay mengungkapkan diperayaan Hut Kebangkitan Masyarakat Adat ( HKMA ) ke – 10, memang terlihat masih kurangnya keterlibatan beberapa Dewan Adat Suku ( DAS ). “Masih ada stand pemeran yang kosong. Apa mungkin karena lokasi penyelenggaraan yang baru, atau memang kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak DAS,” ungkap John Wicklief Tegay yang juga Ketua Panitia HKMA ke – 10 tahun 2023.
Tegay menjelaskan, di tahun yang ke-10, HKMA ke – 10 digelar di luar dari pusat Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah. Karena ini baru pertama kali di luar, sehingga kita bisa lihat persiapan-persiapan itu ada beberapa DAS (Dewan Adat Suku) yang belum mengisi stand,” kata Jhon W Tegay.
Sebelumnya Ketua Dewan Adat Suku Sentani DAS Orgenes Kaway menyampaikan, pada prinsipnya kegiatan HKMA ke – 10 itu Baik, namun yang namanya Kebangkitan itu harus jelas apa yang mau dibangkitkan, sehingga jangan momen tersebut menjadi seremonial Pemerintah Daerah semata, makanya hal tersebut harus dikaji kembali.
“Yang namanya adat itu, kalo memang kebangkitan di Kabupaten Jayapura, libatkan sembilan DAS di Kabupaten Jayapura duduk bicara, kemas baik-baik, karena ada banyak hal yang sementara adat itu diinjak-injak, dicaplok, orang lain datang caplok adat itu. Saya pikir itu harus dikaji ulang,” ucap Orgenes Kaway Ketua DAS Sentani.
Lanjut, Orgenes Kaway berharap mengkaji dan kembalikan adat itu pada posisinya. Adat jangan dijadikan sebagai tempat mencari sesuatu yang tidak berdampak baik pada nilai-nilai dan norma-norma adat yang sesungguhnya, yang telah diturunkan oleh leluhur di atas tanah ini. (nesta/NGK)
