JAYAPURA, NGK – Sore itu, 10 Agustus 2025, di Panggalan Ojek Santarosa di Jayapura Selatan, Yoseph (36 thn) sedang menunggu penumpang. Tatapannya kosong ke arah perbukitan di sekitarnya.
Sontak, Yoseph kaget ketika disapa. “Selamat sore Om Yoseph. Bagaimana dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua?”
Dengan suara agak kesal, Yoseph menjawab, “Kita rakyat kecil titipu. Jakarta sudah tentukan, siapa yang jadi gubernur Papua. Aparat keamanan ikut bermain untuk kepentingan Jakarta. PSU itu hanya formalitas,” ujarnya.
Kekesalan Yoseph juga terungkap di media sosial (Facebook, twitter dan Tiktok). Banyak pihak menuduh, PSU di Papua ada campur tangan Jakarta.
Betulkah ada intervensi Aparat ? PDI-Perjuangan mengeklaim telah terjadi intervensi aparat dan penyelenggara pemerintahan dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2025.
Seperti dilansir Kompas.com (08/08/2025), Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi kecurangan yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara dalam proses rekapitulasi berjenjang.
“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
Ronny menduga ada pihak yang bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk memanipulasi hasil suara. Dugaan itu, kata dia, termasuk adanya campur tangan dari aparat kepolisian karena pesaing pasangan Benhur Tomi Mano–Constant Karma adalah mantan Kapolda Papua.
Dia mencontohkan, pada Kamis (7/8/2025) malam, terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota panitia distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa, lanjutnya, juga pernah terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. “Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang, ya sudah, jangan diubah hasilnya,” ucap Ronny.
Ronny juga meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap proses perhitungan suara. “Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” kata Ronny.
Partai berlambang banteng moncong putih itu pun meminta semua pihak menghormati hasil pemungutan suara tersebut, dan tidak mengubah kehendak rakyat.
“Semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat,” pungkasnya.
LAPORAN DUGAAN INTERVENSI
Senada dengan Ronny, Ketua DPP PDI-P sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengaku menerima banyak laporan soal dugaan intervensi oleh aparat kepolisian, kepada pemilih maupun penyelenggara pilkada di berbagai daerah di Papua. Menurut Komarudin, salah satu kasus terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Kamarudin, seorang perwira Polsek KPL Serui menekan anggota KPPS dan PPD Distrik Nusawani.
Tak hanya itu, Kamarudin juga mengeklaim bahwa aparat itu melepaskan tembakan karena petugas KPPS dan PPD menolak mengikuti perintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu. “Sampai mengeluarkan tembakan kepada Anggota KPPS dan PPD karena tidak mengikuti perintah mereka yang diduga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02,” ucap Kamarudin.
peristiwa lain, lanjutnya, terjadi di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Ketua dan anggota Panwas Distrik didatangi oleh oknum anggota Polres Jayapura, lalu diminta mengubah perolehan suara di wilayah tersebut. “Sebagai mantan Ketua Pansus RUU Otsus Papua DPR RI tahun 2021-2022, saya meminta agar hal ini menjadi atensi Pemerintah Pusat, jangan khianati kepercayaan rakyat Papua, hormatilah kebebasan dan kedaulatan rakyat di Provinsi Papua untuk menentukan pemimpinnya,” pungkas Komarudin.
PSU Pilkada Papua di 8 kabupaten dan 1 kota selesai digelar pada Rabu (6/8/2025). Kedua pasangan calon pun saling mengeklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat dari dua lembaga survei berbeda. Dua paslon itu yakni paslon nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK) dan paslon nomor urut 2, Mathius Derek Fakiri-Ariyoko Rumaropen (MARI-YO).
PDIP mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant atau BTM-CK.
Sedangkan paslon nomor urut 2 yakni Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) diusung 16 parpol yakni Partai Golkar, NasDem, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PSI, Gerindra, Perindo, Garuda, Gelora, PBB, PPP, PKS, dan Partai Buruh.
Lembaga Survei Poltracking Indonesia mencatat pasangan Benhur Tomi Mano–Constant Karma unggul dengan 50,85 persen suara, sementara Mathius Derek Fakiri–Ariyoko Rumaropen memperoleh 49,15 persen.
Namun, Lembaga Survei Indikator menunjukkan hasil sebaliknya, dengan Mathius–Ariyoko unggul 50,71 persen dan Benhur–Constant meraih 49,29 persen.
Sampai berita ini ditulis (10/8/25, pukul 21.43) proses rekapitulasi resmi oleh KPU masih berlangsung di tingkat distrik. Berdasarkan jadwal KPU Papua, pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi dijadwalkan pada 9–22 Agustus 2025. (*/ka)
