
TIMIKA, (22/8/25) NGK – Medan yang berat dan kondisi keamanan, menjadi hambatan untuk pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Walau begitu, persoalan keamanan secara perlahan-lahan mulai terkendali.
“Saya yakin, persoalan keamanan di Papua Tengah, mulai terkendali atas kerjasama semua pihak,” ungkap Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa ketika mempresentasikan gambaran umum wilayah Provinsi Papua Tengah kepada Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam acara Sharing Session yang digelar Rimba Papua Hotel (RPH), Timika, Jumaat (22/8/25).
Nawipa menjelaskan, selain persoalan keamanan, hambatan lain lain dalam proses pembangunan di Papua Tengah, yaitu masalah geografis. “Untuk itu, perlu konektifitas antar delapan kabupaten yang ada di provinsi ini melalui pembangunan jalan yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain,” kata Gubernur Papua Tengah itu.
Dalam Sharing Session itu, Nawipa juga membeberkan masalah pendidikan, kesehatan, dan infrasturtur yang sudah dikerjakan dan direncanakan. Untuk itu, kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) sangat penting untuk mendukung proses pembangunan di Papua Tengah.
Kegiatan Sharing Session ini dihadiri President Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau serta Bupati Paniai, Yanpit Nawipa
Kunjungan anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kunjungan ini berlangsung dari Jumaat (22/8) – Sabtu (23/8).
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPK RI, pemerintah daerah, dan PT Freeport Indonesia dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
Wakil Bupati Emanuel Kemong yang menghadiri acara Sharing Session menyatakan dalam instragram pribadinya, “semoga kegiatan sharing ini dapat mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas di Kabupaten Mimika pada khususnya, dan Provinsi Papua, pada umumnya.” (tob)