SENTANI (5/11/25), NGK – Target Bupati Jayapura Yunus Wonda untuk menurunkan angka pengangguran seperti tertuang dalam RPMJ, tampaknya belum ada aksi nyata dan cenderung hanya menjadi wacana saja.
Untuk itu, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Nelson Yohosua Ondi meminta perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tingginya angka pengangguran dengan menyelenggarakan Job Fair (bursa kerja) perdana di Kabupaten Jayapura.
Menurut Nelson, Job fair, atau bursa kerja itu , acara yang mempertemukan banyak perusahaan yang membuka lowongan dengan para pencari kerja dalam satu tempat.
Nelson Ondi menilai, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) harus bergerak cepat memanfaatkan dana otonomi khusus (Otsus) untuk menghadirkan forum terbuka antara pencari kerja dan perusahaan, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial.
“Job Fair ini bukan lagi wacana. Ini harus segera dilakukan sebagai langkah nyata mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Kabupaten Jayapura belum pernah buat kegiatan seperti ini. Sekarang saatnya dimulai,” tegas Nelson saat ditemui di Kantor Distrik Sentani Timur, Selasa (4/11/2025) malam.
Menurutnya, kegiatan Job Fair akan menjadi momentum penting karena mampu menyerap tenaga kerja lokal secara langsung dan mendukung pelaksanaan RPJMD Bupati Jayapura yang menargetkan penurunan angka pengangguran.
Nelson menjelaskan, Job Fair tersebut akan mengundang perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jayapura. Setiap perusahaan nantinya akan membuka stan pameran dan menawarkan posisi kerja sesuai kebutuhan tenaga dan keahlian.
“Disnaker bisa pakai dana Otsus untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan itu. Misalnya, satu perusahaan butuh tenaga operator atau teknisi dengan kualifikasi tertentu, maka lowongan itu langsung ditawarkan saat pameran,” ujarnya.
Politisi muda ini juga meminta agar Disnaker menggandeng Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memetakan potensi perusahaan dan investasi di daerah.
“Di PTSP sudah ada peta investasi daerah. Nah, itu bisa dipakai untuk melihat perusahaan mana yang bisa berkolaborasi dalam Job Fair. Jadi kegiatan ini tidak asal-asalan, tapi berbasis data,” katanya menegaskan.
Nelson menilai, permasalahan ketenagakerjaan tidak akan selesai tanpa dukungan anggaran yang memadai. Ia menyoroti kecilnya alokasi dana untuk Disnaker dibanding dinas lain yang programnya justru tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya dorong agar anggaran Disnaker ditambah minimal Rp5 sampai Rp10 miliar. Karena sektor ini menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Jangan sampai ada dinas lain dapat anggaran besar tapi tidak ada manfaatnya,” kritiknya.
Selain program Job Fair, Nelson juga menilai pelatihan-pelatihan yang dilakukan Disnaker harus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM lokal agar sesuai kebutuhan industri. Ia mencontohkan pelatihan pembuatan perahu fiber dan pelatihan motivator kerja yang menurutnya perlu evaluasi asas manfaat.
“Pelatihan itu bagus kalau benar-benar menyentuh kebutuhan pasar kerja. Sekarang banyak perusahaan butuh SDM terampil, jadi program Disnaker harus menjawab kebutuhan itu,” uujarnya
Nelson menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengentasan pengangguran tidak bisa dicapai hanya dengan retorika, tetapi harus melalui kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kita mulai dari langkah sederhana: buka peluang kerja lewat Job Fair, dorong pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan pastikan dana pemerintah dipakai untuk rakyat, bukan untuk kegiatan seremonial,” tandasnya. (Jason/ka)
