TIMIKA (20/11/25), NGK – Data penilaian monitoring stunting di Kabupaten Mimika, bukan diukur dari laporan yang indah di atas kertas melainkan dari kenyataan di lapangan.
“Selama ini, penanganan stunting di Mimika lebih banyak dibahas pada tataran teori sementara sejumlah wilayah masih belum tersentuh intervensi maksimal. Salah satu daerah dengan kasus stunting yang cukup tinggi menurut data puskesmas adalah Kwamki Narama. Ada 101 anak mengalami kekurangan gizi kronis. Untuk itu, penanganannya harus segera untuk mengatasi masalah kesehatan anak di wilayah tersebut,” ujar Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam arahannya pada acara Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mimika yang digelar di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (20/11/2025).
Hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Mimika.
Sebagai narasumber pada kegiatan ini Tenaga Ahli Percepatan Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, Besse Kuti, S.T dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Dalam arahan pembukaan kegiatan, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menjelaskan, target nasional untuk penurunan stunting sangat ambisius. Untuk itu, Kabupaten Mimika harus mampu berkontribusi secara signifikan. Hal ini hanya bisa dicapai jika kita bekerja dengan data yang akurat dan intervensi yang terkoordinasi dengan baik.
Wakil Bupati menjelaskan, permasalahan stunting akibat kekurangan gizi kronis bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan masalah pembangunan manusia secara fundamental.
Dikatakan, anak-anak yang mengalami stunting berpotensi mengalami hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika di masa mendatang.
“Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama. Kita tidak bisa bekerja secara sektoral atau sendiri-sendiri. Strategi utama kita adalah konvergensi yaitu menyatukan dan menyelaraskan intervensi dari berbagai OPD, mulai dari penyediaan air bersih dan sanitasi, akses layanan Kesehatan Ibu dan Anak, penyuluhan gizi hingga bantuan sosial yang tepat sasaran,” tegas Emanuel Kemong.
Kemong menjelaskan, tahun 2025 ini, kita telah menjalankan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif di lapangan. Hari ini kita memasuki tahap krusial yaitu penilaian monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi tersebut.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sangat penting karena bertujuan untuk: Mengukur efektivitas seberapa jauh program yang kita jalankan telah mencapai sasaran yang diharapkan, apakah intervensi kita tepat sasaran pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kemudian, mengidentifikasikan tantangan. Di mana letak sumbatan atau hambatan di lapangan, apakah koordinasi antar OPD sudah berjalan kembali.
Lalu, merumuskan perbaikan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi kita untuk kolaborasi ulang strategi, memperbaiki program yang kurang tepat dan memastikan pembangunan anggaran yang lebih efisien di periode berikutnya.
Kemong menegaskan kepada seluruh jajaran yang terlibat, baik di tingkat kabupaten, distrik hingga kampung untuk bersikap objektif dan transparan dalam penilaian ini. Laporan data apa adanya. Keberhasilan kita akan menurunkan angka stunting bukan diukur dari laporan yang indah di atas kertas melainkan dari kenyataan di lapangan titik di setiap rumah tangga yang kita dampingi.
“Apakah dia gizi buruk atau stunting, itu bukan soal. Kalau ada masalah kesehatan anak, harus segera ditangani. Saya sudah sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika dan Dinkes untuk menjadi PIC bersama Kepala Distrik Kwamki Narama dalam menangani hal ini,” katanya.
Kemong menjelaskan, saat ini pihaknya belum bisa menangani seluruh kasus secara menyeluruh. Namun, ia berharap pada tahun 2026 upaya penanggulangan stunting di Mimika dapat dilakukan secara lebih baik dan terstruktur.
“Antar lintas OPD bersama pemangku kepentingan di luar OPD harus berkolaborasi. Kita juga akan meningkatkan fungsi posyandu karena itu bagian terpenting yang langsung bersentuhan dengan ibu dan anak. Kita akan perkuat posyandu bersama lintas OPD lainnya. Mari kita jadikan forum penilaian ini sebagai momentum untuk menguatkan komitmen untuk memperbaiki kinerja dan memastikan, tidak ada satupun anak d Mimika yang luput dari perhatian kita. Masa depan Mimika ada di tangan anak-anak kita,” ujarnya. (tob/ka)
