TIMIKA (2/12/25), NGK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merencanakan akan membahas persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai pada 16 Desember 2025 di Jakarta.
“Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah memanggil Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai untuk membahas tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai pada 16 Desember 2025 di Jakarta. Untuk itu, masyarakat harus menunggu dan menahan diri apalagi memasuki Natal. Kami akan menyelesaikan sengketa tapal batas ini,” tegas Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong di hadapan masyarakat yang berkumpul bersama Forkopimda di Balai Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Senin (1/12/2025).
Rombongan Forkopimda yang terlibat dalam kunjungan kerja itu Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Kapolres Mimika, AKBP Billy Budiman, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, Asisten I Kabupaten Mimika, Ananias Faot, Asisten 3 Kabupaten Mimika, Evert Lukas Hindom, Anggota DPRK Daerah Pemilihan VI, Rampeani Rahman, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Urba, Kadis Dukcapil, Slamet Sutedjo, Kadis Pemukiman dan Perumahan, Abrianty Nuhuyanan, Dinas Sosial Kabuparen Mimika, Satpol PP Kabupaten Mimika, Kabag Ren Polres Mimika, Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Ryan Oktaria, Kasat Intelkam Polres Mimika, AKP Gatot Tri Gunawan dan Kasi Propam Polres Mimika, IPTU Yongki.
Kunjungan kerja ini untuk bertemu masyarakat di tapal batas sekaligus memantau kondisi masyarakat pasca terjadinya aksi penyerangan dan pembakaran rumah di Kampung Mogodagi oleh sekelompok masyarakat gabungan dari lima kampung (Kapiraya, Mupuruka, Uta, Wumuka dan Wakia).
“Hari ini, kami ada di sini bersama Kapolres dan Pimpinan OPD, karena ada masalah tapal batas di wilayah ini, antara Kabupaten Deiyai dan masyarakat Kabupaten Mimika. Untuk itu, kami mau dengar apa keluhan dan masalah yang dialami masyarakat di sini,” ujar Wakil Bupati, Emanuel Kemong membuka acara dengar pendapat bersama masyarakat Kapiraya.
Di hadapan masyarakat Kapiraya, Emanuel Kemong menyatakan, Bupati Mimika, Johanes Rettob tidak sempat hadir dikarenakan beliau keluar daerah dalam rangka menerima penganugerahan kerukunan antar umat beragama.
“Saya mewakili pemerintah sudah melihat dan mendengar apa yang terjadi disini, sehingga saya akan mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sejak dulu, saya sudah melihat kehidupan masyarakat Suku Mee dan Kamoro selalu aman saja. Jadi, kita akan duduk bersama pihak Pemerintah Deiyai untuk membicarakan masalah ini. Saya berharap, kita akan memasuki Natal, jadi masyarakat harus sabar menunggu untuk penyelesaian masalah ini,” ujar Wakil Bupati, Emanuel Kemong.
Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Billy Budiman memohon kepada seluruh masyarakat agar dapat menahan diri dan sabar menunggu hasil dari pemerintah pusat terkait penyelesaian tapal batas kedua wilayah.
“Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan antara Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai untuk membahas masalah ini. Untuk itu, percayakan saja kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pinta Kapolres Mimika AKBP Billy Budiman.
Selain itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengatakan, kehadiran pemerintah di Kapiraya untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi di sini.
“Kami berharap, jangan ada lagi terjadi masalah yang dapat menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang berkonflik. Jangan lagi ada dari kedua belah pihak yang masuk wilayah yang bukan miliknya sehingga dapat menimbulkan masalah yang dapat merugikan kedua belah pihak,” tegas Primus Natikapereyau.
Perwakilan dari anggota DPRK, Rampeani Rahman menyatakan, persoalan tapal batas ini dipublikasikan berbagai media sosial. Ternyata, apa yang dipublikasikan itu semuanya tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
Setelah itu, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau membuka sesi tanya jawab dengan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Salah satu tokoh pemuda, Titus menyatakan perlu perwakilan dari kedua wilayah, terutama tua-tua adat dalam menentukan tanah leluhur masing-masing.
Sedangkan Frasisko Waukateyau, salah atu perwakilan masyarakat menyampaikan, masyarakat adat Kapiraya masih tetap berpatokan pada batas dari leluhur yang diwariskan turun temurun sampai saat ini.
“Masalah tanah saat ini, kami siap berkorban nyawa. Kami marah karena di atas tanah kami sendiri, ada saudara kami dari Suku Mee menagih Rp20 juta kepada kami yang melewati jalan yang merupakan tanah kami sendiri,” kata Frasisko Waukateyau.
Selain itu, Alpius Minama, perwakilan masyarakat menyampaikan ,“Kami mohon kepada bupati agar segera menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Suku Mee dan kami – Mimika Wee. Tidak ada kata damai selama masyarakat Suku Mee belum meninggalkan tanah kami. Kami minta, sebelum pasukan kembali/keluar dari sini, agar sudah ada pos keamanan di sini. Kami juga mohon untuk dibuat tuguh batas wilayah antara Suku Mee dan Mimika Wee,” tegas Alpius Minama.
Bukan saja itu, Alpius Minama menyatakan, berita tentang tapal batas yang disebarkan dan tersebar di media sosial, adalah hoax dan berita-berita itu cenderung memprovokasi masyarakat di tapal batal.
Terkait penambangan ilegal, Alpius Minama menyatakan masyarakat menolak alat berat yang masuk ke wilayah Mimika Wee untuk lakukan penambangan ilegal. “Penambangan ilegal telah menimbulkan konflik di antara kita,” ujarnya.
Selain itu, Alpius Minama memohon, agar Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun sarana air bersih, bangun kantor distrik di Kilo Dua, tower bakti yang tidak berfungsi, dan juga pembangunan balai kampung yang baru.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyatakan, pembangunan di Tapal Batas, sudah ada program pembangunan di Kampung Kapiraya.
“Kami akan fokus pembangunan di sepanjang perbatasan wilayah. Untuk penambangan liar, akan kami tertibkan tanpa menyampingkan kepentingan masyarakat kampung. Begitu juga dengan pos keamanan, baik Koramil maupun Polsek serta kantor distrik akan dibangun di Kapiraya dan dilengkapi dengan perumahan anggota atau personil keamanan dan alat komunikasi,” ujar Kemong.
Tentang sarana air bersih, pihak Dinas Pekerjaan Umum telah membentuk tim untuk mencari solusi terkait pembuatan atau proyek air bersih (sumber air).
Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Billy Budiman menyampaikan kehadiran TNI dan Polri di Kapiraya untuk menjamin keamanan masyarakat di Distrik Mimika Barat Tengah, pasca kejadian di Mogodagi.
“Masyarakat tidak usah takut lagi, silahkan kembali ke kampung masing-masing, jangan biarkan kampung kita kosong,” pintah AKBP Billy Budiman.
Kemudian, Wakil Bupati Emanuel Kemong menutup pertemuan, muncul kembali Fransisko Waukateyau dan menyatakan, “kami siap berdamai dengan saudara kami masyarakat Suku Mee, dengan catatan agar kedepan kita saling menghargai,”
Sebelum meninggalkan Kapiraya, Wakil Bupati Kab. Mimika Emanuel Kemong menyerahkan sembako (Bama) secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Kamoro dan kepada Kapolsek Mimika Barat IPDA Jamaluddin selaku perwakilan pihak keamanan BKO di Kampung Kapiraya. (tob/ka)
