Meki Nawipa: Tidak Boleh Ada Perang dan Jangan Ada Perang Lagi !
TIMIKA (22/12/25), NGK – Kedamaian di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, terusik lagi.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pertikaian antarwarga di Kwamki Narama sudah terjadi beberapa kali dan menelan puluhan korban jiwa, ratusan luka-luka dan puluhan rumah warga hangus terbakar.
Sejak tahun 2006, lalu tahun 2016 hingga 2018 dan tahun 2025, pemerintah sudah berulang kali memfasilitasi untuk damai. Tapi pertikaian terus berkecamuk. Sementara kesepakatan damai yang dibuat tidak dapat bertahan lama dan pertikaian berkecamuk lagi.
“Setiap penyelesaian masalah, tuntutannya bayar kepala dengan uang. Setelah dibayar, lalu berselang beberapa waktu kemudian, muncul lagi pertikaian. Ditaksir, sudah Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk bayar kepala. Bunuh orang terus minta uang. Pertikaian ini, lebih berorientasi untuk mencari uang,” begitulah gambaran umum serta kilas balik tentang konflik di Kwamki Narama yang disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur, Deinas Geley di Rimba Papua Hotel pada Sabtu (20/12/2025), sebelum pertemuan yang mempertemukan perwakilan kedua pihak yang berkonflik untuk mencari jalan damai di Kwamki Narama.
Emanuel Kemong menjelaskan, akibat kebiasaan mencari uang dengan berkonflik sehingga hukum positif belum mampu menyelesaikan pertikaian itu.
“Sudah beberapa kali dilakukan perundingan damai antar suku-suku yang berkonflik itu, tapi cara pandang suku yang berbeda beda. Ada yang terima uang langsung selesai, dan ada yang terima tapi perang lanjut lagi,” ujar Emanuel Kemong.
Setelah mendengar penjelasan tentang latar belakang pertikaian itu, lalu Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara tegas mengatakan, “Tidak boleh ada perang dan jangan ada perang lagi !”
Setelah itu, dilakukan pertemuan untuk mencari jalan damai. Hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Danrem 173 Nabire, Kabinda Papua Tengah, Bupati Mimika, Kapolres Mimika, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Puncak, serta Ketua dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Tengah serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.
lam pertemuan itu, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga sejumlah pejabat, baik dari Kabupaten Mimika maupun dari Kabupaten Puncak serta Kapolda Papua Tengah angkat bicara untuk penanganan pertikaian yang terjadi pada awal November 2025 hingga berlanjut pada Desember 2025 yang dipicu kasus perselingkuhan di Kwamki Narama.
“Untuk kasus perselingkungan di Kwamki Narama, sudah ditangani Polres Mimika. Dan penyelesaiannya dengan pembayaran adat. Tapi uang yang dibayar itu, ditahan oleh pihak tertentu, sehingga ada kelompok yang marah, dan perang lagi. Hingga kini sudah ada enam korban jiwa,” ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K.
Brigjen Pol. Alfred Papare menjelaskan, dari enam korban jiwa itu, empat korban di satu kelompok dan di kelompok lain ada dua korban jiwa.
“Saya sudah bertemu dengan kelompok-kelompok yang bertikai di Kwamki Narama. Mereka menuntut nyawa ganti nyawa dan jumlah korban harus seimbang, barulah ada perdamaian,” kata Kapolda.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dengan tegas menyatakan: “Jangan ada nyawa terus berjatuhan. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan perang dan persoalan lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pemerintah provinsi,” kata Meki Nawipa.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johanes Rettob membantah tuduhan dari oknum-oknum tertentu yang mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika malas tahu dan membiarkan konflik terus terjadi di Kwamki Narama sehingga merenggut nyawa manusia.
“Sejak awal konflik terjadi, saya dan Pa Wakil Bupati sudah berencana mendatangi warga yang berkonflik di Kwamki Narama. Tapi ada saran dari pihak keamanan agar bersabar sampai ada petunjuk lebih lanjut dengan melihat keadaan di lapangan. Jadi mereka yang tidak tau persoalan jangan asal bicara. Mereka yang berkonflik ini ber-KTP luar Mimika dan Mimika hanya jadi daerah perang. Kami juga perlu hati hati dalam menyelesaikan kasus ini sebab sarat muatan lain yang perlu disikapi dengan hati hati juga,” tegas John Rettob
Selain itu, ada sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu meminta Kapolda Papua Tengah untuk segera tangkap dan proses hukum kepada semua pihak yang bertikai. Tapi ada pihak lain yang menyarankan agar, pihak keamanan dan pemerintah perlu mendengar pendapat dari pihak yang bertikai untuk mencari dalam damai.
Pemerintah berharap, kesepakatan damai yang dibangun itu, dapat menjadi titik akhir konflik saudara di Kwamki Narama dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Mimika dan sekitarnya. (tob/ka)
