TIMIKA (3/2/26), NGK – Arahan Presiden RI, Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, khususnya di sektor pendidikan, tapi jauh sebelumnya, Gubernur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa sudah menggebrak dengan Program Pendidikan Sekolah Gratis di seluruh wilayah di Papua Tengah.
Hal itu, terbukti dengan ditetapkan secara resmi penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Gratis di seluruh wilayah cakupannya di Papua Tengah.
Kebijakan strategis ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Meki Fritz Nawipa di Nabire pada 3 Oktober 2025 lalu.
“Pembangunan di Papua Tengah harus menyentuh masyarakat akar rumput, dengan fokus pada pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pedalaman, serta penguatan kerja sama lintas kabupaten. Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih baik,” ujar Gubernur Meki F Nawipa dalam berbagai kesempatan.
Keputusan ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua Tengah agar mampu bersaing secara global.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Program ini mencakup seluruh sekolah baik swasta maupun negeri :
* Kabupaten Nabire: Meliputi SMA Negeri, SMA Swasta, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dan asrama pelajar.
* Kabupaten Mimika: Mencakup berbagai SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, serta SLB Negeri Mimika.
* Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Paniai: Termasuk SMA Negeri, SMK, dan dukungan untuk asrama putra/putri.
* Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya: Meliputi satuan pendidikan SMA dan SMK di wilayah tersebut.
Seluruh biaya yang timbul akibat kebijakan ini akan dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah. Besaran dana yang dialokasikan disesuaikan dengan jumlah siswa dan harga satuan di masing-masing sekolah, mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per siswa/tahun untuk kategori asrama.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 3 Oktober 2025 dan diharapkan menjadi tonggak baru dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah Papua Tengah.
Inilah Daftar Sekolah :
Kolaborasi untuk Peningkatan SDM
Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh kepala daerah di delapan kabupaten untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di berbagai sektor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat..
Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kerjasama lintas wilayah, Gubernur Meki Nawipa berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi tangguh di Papua Tengah. (tob/ka)
