TIMIKA (23/2/2026), NGK – Mencari jejak leluhur di Kampung Kapiraya, maka Pemda Mimika mulai melacak sejarah kampung hilang dan batas wilayah adat.
Pasalnya, Suku Kamoro dan Mee telah berinteraksi dengan perdagangan sistem barter pada puluhan tahun silam, tapi sekarang, kedua suku ini baku rebut batas wilayah adat. Untuk itu, batas wilayah adat jadi penentu.
Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Mimika bergerak cepat. Mereka menggandeng tokoh-tokoh kunci untuk mengungkap sejarah kampung dan tapal batas di Kampung Kapiraya. Langkah ini diambil untuk merespons dinamika sosial dan budaya yang terjadi di wilayah tersebut.
Rapat penting yang diadakan di Kantor BPKAD Mimika pada Senin (23/2/2026) itu dipimpin langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati, Emanuel Kemong. Turut hadir Pj Sekda Abraham Kateyau, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, Asisten I Ananias Faot, serta perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD terkait dan Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Kepala Distrik Mimika Barat Tengah dan juga Kepala Distrik Mimika Barat Jauh.
Pertemuan ini menindak lanjuti rapat koordinasi daring antara Pemprov Papua Tengah dengan Pemkab Mimika, Deyai, dan Dogiyai pada 20 Februari 2026. Fokusnya mencari solusi terkait situasi di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah.
Tim Penegasan Batas Tanah Ulayat Dibentuk
Bupati Johannes Rettob menegaskan komitmennya dengan membentuk Tim Penegasan Batas Hak Tanah Ulayat Suku Kamoro. “Kita perlu menyamakan persepsi dan mendapat masukan dari tokoh-tokoh yang tahu sejarah kampung dan batas wilayah adat,” ujarnya.
Tim ini akan turun langsung ke Kapiraya untuk bertemu dengan para tokoh kunci. Tujuannya adalah mengumpulkan cerita dan fakta sejarah yang akan menjadi dasar peletakan titik koordinat dan pembuatan peta wilayah adat. Nantinya, tim dari Deyai dan Dogiyai juga akan melakukan hal serupa, sebelum akhirnya ketiga tim mengidentifikasi batas-batas wilayah dan menetapkannya sebagai batas wilayah adat Suku Kamoro dan Mee.
Kisah Barter dan Kampung yang Hilang
Dalam rapat tersebut, para tokoh adat berbagi kisah menarik tentang interaksi antara Suku Kamoro dan Mee melalui sistem barter. Melkianus Kamoroko, salah satu tokoh adat, menceritakan sekilas sejarah kampung-kampung di sekitar Kapiraya dan menyebutkan nama tua-tua adat yang mengetahui batas wilayah adat kedua suku.
“Ada kampung moyang Suku Kamoro yang sudah hilang, yang dulunya menjadi tempat barter. Bukti peninggalan seperti kerang laut masih ada sampai sekarang,” ungkap Melkianus. Ia juga menambahkan, mereka telah menetapkan tapal batas dan peta wilayah adat Suku Kamoro, yang akan diserahkan kepada Bupati sebagai acuan tim.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang pernah menjadi guru di wilayah Kapiraya dan Uta, juga memberikan kontribusi penting. Ia menyebut nama Mama Ngamelubun, seorang wanita berusia 90 tahun yang sejak kecil tinggal di Uta dan memiliki banyak cerita tentang kampung-kampung Suku Kamoro dan perdagangan barter.
Emanuel Kemong mempersilakan tim untuk mendatangi Mama Ngamelubun jika dibutuhkan cerita-cerita yang bisa menjadi referensi. Kendati sudah berusia 90 tahun tapi Mama Ngamelubun masih memiliki daya ingat yang kuat dan berbicara dengan jelas. “Silakan kalau memang diperlukan. Kalau tidak juga tidak masalah,” ujar Kemong.
Pada pertemuan itu, Bupati Johanes kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai berita berita hoax yang tersebar melalui media sosial maupun media media online yang belakangan ini gencar menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Mereka menggoreng isu bahwa ada perang di Kapiraya dengan mengedit video maupun foto foto kemudian sebarkan. Padahal di Kapiraya saat ini masyarakat ada tinggal tenang. Memang awalnya ada ketegangan tapi setelah itu aman,” jelas Bupati Johanes Rettob.
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Menanti
Data yang terkumpul dari rapat ini akan menjadi bekal untuk rapat koordinasi tingkat Provinsi Papua Tengah yang akan diadakan pada Rabu, 25 Februari 2026, di Hotel Grand Tembaga. Rapat ini akan membahas lebih lanjut penanganan situasi konflik sosial di Kapiraya. Tim Harmonisasi Kapiraya dari tiga kabupaten juga akan melakukan pendataan di lapangan untuk memperjelas batas wilayah adat Suku Kamoro dan Mee. (tob/ka)
