TIMIKA (25/2/2026), NGK – Situasi konflik di Kapiraya semakin memanas! Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat dengan membentuk tim harmonisasi untuk meredam ketegangan dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Rapat koordinasi yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Rabu (25/2/2026) menghasilkan sejumlah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa kedamaian di wilayah tersebut.
Rapat yang dibuka dan dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Marthen Ukago, SE, M.Si, ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan menyusun strategi pendekatan yang tepat kepada masyarakat Kapiraya, baik suku Mee maupun Kamoro.
“Kita mengecek persiapan dari masing-masing kabupaten dan Bapak Gubernur meminta kabupaten harus proaktif untuk menentukan cara pendekatan kepada masyarakat kita di Kapiraya, baik itu cara pendekatan untuk Suku Mee maupun Kamoro,” ujar Marthen Ukago.
Pertemuan ini dihadiri juga Bupati Mimika, Johanes Rettob, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Bupati Deiyai, Melkianus Mote, Bupati Dogiyai, Yudhas Tebay serta DPRP dan MRP Papua Tengah dan DPRD dari Kabupaten Mimika, Dogiyai dan Deiyai, Kepala Suku Kamoro dan Kepala Suku Mee, Kapolres Mimika dan Kapolres Dogiyai serta perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat di Kapiraya.
Mencari akar konflik dan Wilayah Adat Sejati
Tim harmonisasi yang dibentuk ini memiliki tugas penting untuk menentukan wilayah adat sesungguhnya di Kapiraya. Selain itu, tim ini juga akan menyusun jadwal yang jelas mengenai kapan mereka akan bergerak dan kapan misi perdamaian ini akan berakhir.
“Tim ini akan ke Kapiraya untuk menentukan wilayah adat sesungguhnya. Kemudian kita harus sepakati, kapan kita bergerak dan berakhir kapan. Setelah itu kita akan bertemu lagi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Marthen Ukago.
Siapkan Peta Adat
Bupati Mimika, Johannes Rettob pada pertemuan ini menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh upaya perdamaian di Kapiraya. Ia bahkan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari tokoh masyarakat yang memahami sejarah dan hak ulayat di wilayah tersebut.
“Kami di Kabupaten Mimika sudah membentuk tim yang terdiri dari tokoh masyarakat yang tahu persis sejarah dan hak ulayat,” kata Johannes Rettob.
Bupati Johannes juga menambahkan bahwa timnya telah memiliki peta adat yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan hak ulayat di Kapiraya.
Geram dengan Berita Hoax
Bupati Johannes Rettob juga menyampaikan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax dan menciptakan suasana tidak aman di Kapiraya. Ia menegaska Kapiraya aman dan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar.
“Kita di sini sepakat untuk nyatakan bahwa Kapiraya aman dan jangan menyebarkan berita hoax,” tegasnya.
Sementara itu Bupati Deyai, Melkianus Mote mengatakan kesiapannya untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Kapiraya. Namun, ia masih menunggu ketersediaan pesawat dan jaminan keamanan di bandara.
“Untuk membawa bantuan ke sana, kami dari Deyai masih menunggu pesawat. Berikutnya, di sana sudah ada pihak keamanan untuk mengamankan bandara supaya bandara aman,” ujarnya. Selain untuk mobilisasi bantuan bama, menurut Melkianus Mote, tim harmonisasi dari Kabupaten Deyai juga perlu didatangkan dari Deyai melalui transportasi udara. Untuk itu dia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar memberikan injin pembukaan lapangan terbang untuk sementara.
Sementara Bupati Dogiyai, Yudas Tebay, S.Pd, M.Si, juga menyatakan komitmennya untuk mencari solusi terbaik bagi konflik di Kapiraya. Ia telah membentuk tim khusus yang akan bekerja sama dengan tim dari kabupaten lain dan pemerintah provinsi.
“Kita bertemu di sini untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di Kapiraya. Kami sudah bentuk tim juga,” kata Yudas Tebay.
Dengan terbentuknya tim harmonisasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait, diharapkan konflik di Kapiraya dapat segera diselesaikan dan masyarakat dapat hidup aman dan damai kembali. (tob/ka)
