TIMIKA (25/2/2026), NGK – Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali mencuri perhatian publik dengan sebuah ‘prestasi’ yang tak biasa. Di tengah gembar-gembor pembangunan dan inovasi, Mimika justru mencetak rekor sebagai kabupaten dengan proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlama di seluruh Provinsi Papua Tengah.
Evaluasi yang seharusnya menjadi agenda rutin, berubah menjadi maraton panjang yang melelahkan. Bayangkan saja, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi sudah diserahkan sejak 26 Januari 2026, namun hingga saat ini, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menuntaskan prosesnya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam arahannya pada acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2026, mengakui ‘keunggulan’ ini.
“Memang kita kabupaten paling panjang melakukan evaluasi,” ujarnya dengan nada prihatin.
DPA Terlambat, Kinerja Terhambat
Keterlambatan penyerahan DPA tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini akan berdampak pada kinerja OPD dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan?
Namun, Bupati Johannes mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa keterlambatan ini tidak akan menjadi hambatan. Ia bahkan mengatakan
bahwa tahun ini adalah tahun tercepat dalam penyerahan DPA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ini seharusnya tidak berdampak pada kegiatan di OPD karena sudah ada surat keputusan. Bahkan saya sudah arahkan untuk segera melakukan pemilihan PPTK dan sebagainya,” jelasnya.
Janji Penyerahan di Akhir Tahun
Johannes Rettob juga menyampaikan harapan mulia agar penyerahan DPA dapat dilakukan di akhir tahun anggaran. Tujuannya agar seluruh program dan penyerapan anggaran bisa dimulai sejak awal tahun.
“Kita laksanakan DPA ini dengan baik. Jangan sampai penyerapan kita rendah seperti tahun-tahun yang lalu. Ke depan, kita targetkan DPA diserahkan pada 31 Desember,” harapnya.
Jangan Bawa Nama Bupati dan Wakil Bupati
Di balik tirai keterlambatan DPA, muncul desas-desus tentang adanya proyek siluman yang melibatkan oknum-oknum tertentu yang membawa-bawa nama bupati dan wakil bupati.
Dari desas-desus itu, Bupati Mimika buka suara. “Dalam pelaksanaan pekerjaan, saya dengar ada oknum-oknum tertentu yang membawa-bawa nama bupati dan wakil bupati untuk minta proyek. Jangan ada yang membawa-bawa nama bupati dan wakil bupati untuk minta proyek. Kalau ada yang membawa nama bupati dan wakil bupati, segera lapor saya,” tegas Bupati Johannes Rettob.
Penegasan bupati ini sekaligus mengingatkan para Kepala OPD agar tidak terpengaruh dan termakan oleh ulah dari oknum oknum tertentu yang selama ini bergerilya dengan mencari proyek mengatasnamakan orang kepercayaan bupati yang diserahi tugas untuk mengatur proyek proyek di pemerintahan. Tragisnya lagi oknum oknum ini menekan para Kepala OPD dengan ancaman jika tidak memberikan proyek kepada mereka maka bisa kena sanksi. Pergerakan oknum dan kelompok ini meresahkan para Kepala OPD. Sejumlah Kepala OPD mengaku didatangi oknum dan kelompok ini. “Kami juga heran, mereka datang mengaku sebagai orang kepercayaan pa bupati. Bahkan ada yang mengatakan ditugaskan khusus untuk mengatur proyek yang ada di dinas agar diberikan kepada kontraktor kontraktor tertentu,” kata sejumlah Kepala OPD.
Ironisnya lagi, oknum dan kelompok ini juga membuat resah sejumlah pengusaha dan kontraktor. Pasalnya mereka telah meminta sejumlah uang kepada kontraktor dan pengusaha dengan jaminan akan memberikan proyek kepada pengusaha dan kontraktor tersebut.
Pesan Tegas Wakil Bupati: Anggaran Harus Transparan
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, juga turut memberikan pesan penting kepada seluruh OPD. Ia mengingatkan agar anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya harap DPA ini dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan baik, serta jangan lupa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan ke depannya,” tegasnya.
Bupati Bantah Intervensi Proyek
Di tengah sorotan terhadap keterlambatan DPA, Bupati Johannes juga menegaskan bahwa dirinya dan wakil bupati tidak pernah mengintervensi proyek-proyek pembangunan di Mimika. Ia bahkan meminta masyarakat untuk tidak percaya jika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan proyek.
“Apabila ada orang mengatasnamakan bupati untuk mendapatkan proyek, saya tegaskan bahwa saya dengan wakil bupati tidak mengintervensi proyek,” pungkasnya. (tob/ka)
