MAMBERAMO RAYA (25/2/26), NGK – Genap satu tahun Robby Wilson Rumansara dan Kevin Totouw memimpin Kabupaten Mamberamo Raya (2025–2030), sejumlah capaian dan tantangan dipaparkan kepada publik. Realisasi program 100 hari kerja menjadi fondasi awal pemerintahan, dengan fokus utama pada listrik 24 jam dan pembenahan telekomunikasi.
Robby Wilson Rumansara menjelaskan, setelah dilantik pada 20 Februari 2025, dirinya dan wakil bupati mulai aktif berkantor pada 10 Maret 2025. Enam program prioritas ditetapkan dalam 100 hari kerja, namun efisiensi anggaran membatasi realisasi penuh hanya pada dua program strategis di tahun pertama.
“Dalam 100 hari kerja, kami fokus pada hal paling mendasar, yaitu memastikan listrik di ibu kota kabupaten menyala 1×24 jam. Itu sudah terealisasi. Berikutnya adalah pembenahan telekomunikasi yang sebelumnya menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Robby.
Konektivitas Jadi Kunci Pembangunan Mamberamo Raya
Keterbatasan jaringan komunikasi selama ini menghambat pelayanan publik yang berbasis aplikasi dan sistem daring. Kini, sejumlah distrik yang sulit dijangkau telah terhubung, dan cakupan layanan telekomunikasi hampir merata di seluruh wilayah kabupaten.
Selain listrik dan telekomunikasi, pemerintah daerah juga membuka rute pelayaran baru yang menghubungkan Mamberamo Raya dengan Waropen dan Serui guna melayani masyarakat di wilayah barat. Robby menegaskan bahwa konektivitas menjadi prioritas utama karena menjadi akar dari berbagai persoalan pembangunan di daerah tersebut.
“Kalau konektivitas tidak kita bangun, maka pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan akan terus terhambat. Ini yang membuat Mamberamo Raya tertinggal dibanding daerah lain,” tegasnya.
Mahalnya biaya transportasi dan tingginya risiko perjalanan menjadi dua hambatan terbesar. Harga kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar, dapat melonjak drastis akibat sulitnya akses distribusi, yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan.
Pemerintah daerah kini menggenjot pembangunan tiga koridor strategis, yakni Sarmi–Mamberamo, Sarmi–Waropen, serta jalur dari ibu kota kabupaten menuju wilayah hulu. Pembangunan ibu kota kabupaten juga dipercepat agar terbentuk pusat pemerintahan yang representatif.
Penataan Pemerintahan dan Penguatan Sektor Perikanan
Di bidang tata kelola, Pemkab tengah menata struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) dan menyusun pejabat eselon III, IV, serta persiapan eselon II. Langkah ini dilakukan untuk memperjelas kewenangan masing-masing dinas, sehingga pelayanan publik tidak lagi terpusat di kepala daerah.
Di sektor ekonomi, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 100 persen, meskipun capaian program di bidang perindustrian dan perdagangan baru sekitar 65 persen akibat kendala konektivitas dan terbatasnya anggaran pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat.
Pemkab kini mendorong penguatan sektor perikanan melalui program kampung nelayan serta pengembangan koperasi sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi berbasis potensi perairan.
Refleksi dan Target Empat Tahun ke Depan
Dengan APBD 2026 sebesar sekitar Rp700 miliar dan belanja aparatur hampir Rp300 miliar, ruang fiskal pembangunan dinilai masih terbatas. Meski demikian, Robby memastikan pemerintah daerah bersama DPRK akan terus mencari terobosan agar program prioritas tetap berjalan.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam satu tahun pertama kepemimpinan. Namun, ia meminta masyarakat memahami kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis yang dihadapi.
“Kami masih punya empat tahun ke depan. Kami akan terus berupaya melakukan terobosan agar Mamberamo Raya lebih maju, lebih terhubung, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutupnya. (Andi W/Krist A)
