Oleh: Agus Irianto Sumule, Universitas Papua
ANGKA Rp171 miliar seharusnya tidak perlu menjadi masalah, tetapi kini menjadi beban luar biasa.
Angka itu tertera dalam sebuah artikel yang bagus berjudul “Beasiswa Siswa Unggul Papua, Antara Keberhasilan dan Kekacauannya” di portal berita Tanah Papua Jubi.id, tanggal 21 Maret 2026.
Mengutip Anton Mirin, seorang Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Theo Kelen menulis “… [dibutuhkan] anggaran sebesar Rp171 miliar untuk membayar beasiswa bagi mahasiswa Siswa Unggul Papua pada 2026. Mirin mengatakan hitungan kebutuhan itu didasarkan invoice yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Papua pada 2025.”
Di saat yang sama, ada fakta lain yang jauh lebih mengusik: SiLPA Provinsi Papua tahun 2025 mencapai kurang lebih Rp450 miliar. Dana yang tidak terpakai. Dana yang seharusnya bisa menjadi jembatan bagi masa depan.
Di sinilah ironi itu menjadi nyata.
Sebetulnya sejak dua dekade lalu ada satu keputusan sederhana namun visioner: menyisihkan Rp100 miliar setiap tahun ke dalam Dana Abadi. Bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dijaga, dikelola, dan diwariskan manfaatnya dari generasi ke generasi.
Gubernur Bas Suebu menyisihkan dana hingga terkumpul Rp500 miliar di akhir masa jabatannya pada tahun 2011. Dua gubernur caretaker berikutnya menambah masing-masing Rp100 miliar.
Jika diteruskan serta dikelola secara profesional dengan imbal hasil yang wajar—maka hari ini Provinsi Papua seharusnya memiliki Dana Abadi sekitar Rp3,7 triliun. Bukan hanya angka di atas kertas, tetapi kekuatan nyata yang bekerja setiap tahun menghasilkan manfaat.
Dengan dana sebesar itu, hasil pengelolaannya saja dapat mencapai sekitar Rp185 hingga Rp220 miliar per tahun. Lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan beasiswa Rp171 miliar—tanpa menyentuh pokok dana. Artinya, beasiswa bukan lagi beban, melainkan sistem yang berkelanjutan.
Dan, andaikata waktu itu Provinsi Papua Barat juga menyisihkan Rp 100 miliar, dan setiap pemerintah kabupaten dan kota di Tanah Papua turut menyisihkan Rp20 miliar setiap tahun—maka akumulasi dana abadi Papua hari ini bisa jauh melampaui Rp10 triliun. Sebuah kekuatan finansial yang mampu mengubah wajah pendidikan Papua secara mendasar.
Namun semua itu tidak terjadi.
Yang tersisa hari ini adalah kenyataan pahit: ketika kebutuhan Rp171 miliar terasa berat, padahal peluang membangun fondasi triliunan rupiah pernah ada di depan mata.
Ini bukan sekadar kegagalan teknis dalam pengelolaan anggaran. Ini adalah kegagalan dalam membayangkan masa depan. Kegagalan dalam menjaga kesinambungan kebijakan. Dan yang paling menyedihkan, ini adalah kegagalan yang dampaknya ditanggung oleh generasi muda Papua—mereka yang seharusnya menjadi penerus perubahan.
Dana Abadi bukan sekadar instrumen keuangan. Ia adalah pernyataan komitmen: bahwa sebuah daerah percaya pada masa depannya sendiri. Bahwa pendidikan bukan pengeluaran, melainkan investasi. Bahwa setiap rupiah yang disimpan hari ini adalah harapan yang ditanam untuk esok hari.
Ketika Dana Abadi itu tidak pernah benar-benar dibangun, yang hilang bukan hanya angka triliunan rupiah.
Yang hilang adalah waktu. Yang hilang adalah kesempatan. Dan yang paling mahal, yang terabaikan adalah masa depan.
Kini, alasan untuk menunda sudah tidak ada lagi.
Papua tidak lagi satu provinsi. Kini ada enam provinsi, enam pusat kekuatan fiskal, enam peluang untuk memulai ulang dengan cara yang benar.
Jika setiap pemerintah provinsi berani menyisihkan Rp100 miliar setiap tahun, dan setiap kabupaten/kota mengambil bagian dengan Rp20 miliar, maka masa depan itu tidak perlu lagi dibayangkan—ia bisa dibangun mulai hari ini.
Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu kaya. Tidak perlu menunggu krisis berikutnya.
Mulailah sekarang.
Tetapkan kebijakan. Kunci anggaran. Lindungi Dana Abadi dari godaan politik jangka pendek. Jadikan ia warisan, bukan proyek.
Karena setiap tahun yang ditunda bukan sekadar kehilangan Rp100 miliar—tetapi kehilangan akumulasi triliunan di masa depan.
Dan jika kita terus menunda, kita bukan hanya gagal mengelola anggaran.
Kita sedang dengan sadar menunda, bahkan membunuh, masa depan anak-anak Papua. ***
