Kabupaten Mimika Merajut Pembangunan Inklusif, Dorong Ekonomi Kerakyatan dan Digitalisasi
TIMIKA (27/3/26), NGK – Kabupaten Mimika mengawali langkah strategisnya untuk pembangunan tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah yang berlangsung selama dua hari yaitu pada Kamis (26/3/2026) hingga Jumat (27/3/ 2026) di Aula Kantor Bappeda Timika.
Acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat distrik dengan prioritas kebijakan daerah, dengan tema utama ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik.’
“Kita telah sepakat mengenai skala prioritas, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pemerataan infrastruktur,” ujar Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong ketika menutup acara Forum Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Kantor Bappeda Mimika pada Jumaat (27/3/2026).
Kemong menegaskan hasil dari forum ini adalah komitmen bersama terhadap pembangunan Mimika di tahun mendatang.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya integritas data, kolaborasi lintas sektor, dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan. Ia mengingatkan agar program yang disusun memiliki kaitan langsung dengan Renstra dan RPJMD, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita sudah mulai berbuat untuk masyarakat tapi saya dan Pak Bupati selalu mendapat sorotan. Untuk itu, kita harus menjalankan program-program yang benar berpihak kepada masyaraka. Kita tidak ingin lagi melihat program “Copy Paste” dari tahun sebelumnya, tanpa melihat perubahan dan dinamika di Lapangan,” tegas Emanuel Kemong.
Terkait kolaborasi antar OPD, Wakil Bupati memberi contoh tentang penanganan stunting yang dikerjakan oleh beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Ketahanan Tanaman Pangan. Kedepan tidak lagi jalan masing masing, ini perlu dikoordinasikan melalui satu pintu, tinggal membagi peran masing masing. Kita tidak lagi menjalankan program hanya untuk menghabiskan uang tapi jelas mencapai tujuan yaitu anak harus sehat. Bagaimana caranya, masing-masing OPD duduk bersama dan merumuskan bersama. Itu salah satu contoh program stunting tapi juga program program yang lain,” tegas Kemong.
Wakil Bupati juga mengingatkan OPD agar dalam menjalankan program selalu berkolaborasi dengan mitra kerja yang punya program kerja yang sama.
Selain itu, ia juga mengingatkan untuk tetap menjalankan program prioritas presiden, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Sepanjang Hari dan Ketahanan Pangan serta program-program lain. “Tugas OPD-OPD membangun kemitraan dan harus dipercepat jangan sampai terlambat sebab akibat dari keterlambatan itu bupati dan wakil bupati mendapat sorotan dari masyarakat karena OPD OPD terkait lambat sekali menjalankan tugas,” ujar Emanuel Kemong.
Masih menurutnya, dengan telah dilantiknya pimpinan OPD-OPD yang baru, diharapkan program semakin baik.
Wakil Bupati menegaskan, dia dan bupati akan ‘memaksa’ para Kepala OPD agar selalu naik ke gunung dan turun ke pantai untuk melayani masyarakat melalui program program kerja. “Jangan tidur terus, kalian semua mulai dari kepala kepala distrik dan Kepala OPD sudah dipilih oleh bupati melalui sebuah proses yang baik sesuai kemampuan, jadi jangan main main. Tunjukan kemampuan kalian,” pesan Wakil Bupati Kemong.
Emanuel Kemong berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan pembangunan yang berkualitas, realistis, dan mampu mendorong kemajuan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk serius menindaklanjuti setiap usulan dengan kajian teknis yang matang. Jangan sekadar menjalankan program lama dengan cara copy paste tapi harus membuat progam program yang baru.
“Forum Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan Mimika yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Forum Perangkat Daerah 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Mimika.
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik” ini sebelumnya dibuka secara resmi pada Kamis (26/3/2026) oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob. Dalam sambutannya, Bupati menekankan forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah forum strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bappeda Mimika, Septinus Timang dalam laporannya menjelaskan, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Mimika menjadi ajang pembahasan ribuan usulan pembangunan yang berasal dari Musrenbang di tingkat distrik. Ketua Bappeda Mimika, Septinus Timang, mengungkapkan bahwa total terdapat 1.817 usulan yang masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Dari hasil pembahasan yang kita lakukan, mulai dari Musrenbang Distrik hingga kita pertajam di forum OPD ini, kurang lebih ada 1.817 usulan yang masuk,” ujar Septinus Timang dalam sambutannya.
Ia merinci, dari total usulan tersebut, 560 usulan ditolak, 291 usulan diterima, dan 991 usulan masih dalam proses verifikasi. Septinus Timang berharap, forum ini dapat menjadi wadah untuk mempertajam usulan-usulan tersebut sebelum masuk ke dalam proses yang ada di masing-masing OPD.
“Sehingga mungkin dalam proses itu yang kita pertajam di forum forum, nanti juga bisa turun ke dalam proses yang ada di OPD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Septinus Timang menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah ini. Ia berharap, usulan-usulan yang masuk dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Mimika.
Pada pembukaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan, setiap program pemerintah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tanpa hasil.
Penegasan ini disampaikannya saat membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang membahas arah pembangunan 2027 pada Kamis (26/3) di Aula Bappeda Mimika.
Rettob mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dengan perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, serta hasil yang terukur.
Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki output, outcome, dan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan satu tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan. “Jangan kita buat program hanya karena itu program. Tapi lihat, apakah ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada, untuk apa dilakukan,” tegasnya.
Ia menekankan pembangunan di Mimika harus berorientasi pada perbaikan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, yang menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM. Ia menyebut, pertumbuhan UMKM di Mimika dalam setahun terakhir cukup signifikan dan perlu terus didorong agar naik ke level yang lebih tinggi.
“Mulai dari bawah, dari UMKM. Kalau sudah kuat, kita dorong ke perdagangan. Itu proses yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
John Rettob juga mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi jalannya program pemerintah agar tetap tepat sasaran dan memberi dampak langsung.
Forum Perangkat Daerah menjadi wadah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan ke depan benar-benar terarah, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. (tob/ka)
