NABIRE (9/10/26), NGK – Sampai 1 Oktober 2026, Realisasi Belanja & Pembangunan Fisik Provinsi Papua Tengah baru mencapai 41.37 persen. Sementara targetpertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen melalui percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor produktif masyarakat.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (7/10/2026).
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten III Setda Papua Tengah Victor Fun menegaskan realisasi APBD harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Papua Tengah menyiapkan sembilan strategi melalui dokumen TP4D, meliputi percepatan APBD, investasi, infrastruktur, pengendalian harga, pengawasan barang ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan pertanian, pengembangan UMKM, manufaktur dan pariwisata, serta kemudahan perizinan melalui OSS.
Pemerintah juga mendorong pengembangan produk lokal seperti kopi, komoditas dataran tinggi, hasil perikanan darat dan kerajinan noken agar memiliki nilai tambah dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Victor meminta seluruh OPD menggunakan data yang akurat dan terverifikasi bersama BPS sebagai dasar kebijakan.
Rapat tersebut sekaligus menjadi evaluasi program ekonomi 2026 dan penyusunan arah pembangunan Papua Tengah tahun 2027.
Monitoring berkala akan diperkuat untuk memastikan program berdampak pada aktivitas usaha, lapangan kerja, daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (*/ka)
