SENTANI, NGK – Janji DPRP melalui Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim, untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat Moy untuk membangun ruas jalan Kemiri – Depapre, ternyata belum ada hasil. Untuk itu, pada Rabu 16 Maret 2022, Masyarakat Adat Moy menutup semua aktifitas penambangan galian C dari 11 Perusahaan yang berada di wilayah Moy.
Ke-11 perusahaan yang ditutup itu adalah : PT Modern, PT Melota, PT Rajawali Mix, PT Yotefa, PT BIP, PT Agung Mulia, PT Adikarya, PT BIM, PT Raja Beton Mix, PT Perisai Pribumi, dan PT NK. “Kami akan tutup perusahaan-perusahaan ini sampai ruas jalan Kemiri – Depapre dikerjakan,” tegas Tokoh Adat Moy, Bob Banundi yang juga Ketua DTCM (Dum Truck Community Moy) ketika masyarakat Moy dan Tanah Merah di Kabupaten Jayapura menggelar aksi demo damai pada 16 Maret lalu di Sentani Barat.
Menurut Bob Banundi, bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan ini mengeruk material untuk pekerjaan jalan di wilayah lain. Sedangkan kita punya jalan sendiri, rusak dan tidak ada perhatian dari pihak terkait selama ini . “DPRP dan Pemerintah Provinsi cuma janji manis saja. Ruas jalan Kemiri – Depapre tidak dikerjakan,” kata Bob.
Masyarakat Adat Moy dan Depapre mengancam, pada 23 Maret nanti, semua perusahaan yang mengeruk galian C di wilayahnya akan tutup total.
Ancaman ini dilontarkan lantaran sudah puluhan tahun masyarakat adat Moy dan Tanah Merah Kabupaten Jayapura menderita dengan kondisi jalan yang rusak, padahal ruang jalan itu untuk menghubungkan antara lima distrik dengan Pusat Kota Sentani dan Kota Jayapura.
Peristiwa pemalangan ruas jalan Kemiri – Depapre ini pernah dilakukan masyarakat adat Moy dan Tanah Merah, seperti yang dipublikasi oleh Webside Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada 15 Juli 2021, bahwa ruas jalan Kemiri – Dapapre yang sejak tanggal 13 – 14 Juli 2021 dilpalang oleh warga Tanah Merah dan Moy di Kampung Sabronsari Kabuapten Jayapura.
Aksi masyarakat ini langsung ditanggapi oleh Komisi IV DPRP dan Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim langsung bertemu dan dialog dengan massa pendemo. Dari pertemuan itu, jalan dibuka kembali oleh warga yang tergabung dalam Tim Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy.
Ketika itu, Perwakilan Tim Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy Bob Banundi mengatakan bahwa warga Tanah Merah dan Moy di Kabupaten Jayapura terpaksa melakukan pemalangan jalan Kemiri – Depapre di Kampung Sabronsari, Distrik Sentani Barat selama dua hari ini untuk menuntut kepada Pemprov Papua agar segera membangun ruas Kemeri – Depapre yang saat ini rusak parah.
”Kami meminta kepada DPR Papua untuk memperjuangkan pembangunan jalan Kemiri – Depapre. Anggaran’kan diputuskan oleh DPR Papua, maka kami berharap Komisi IV DPRP dapat memasukan anggaran pembangunan jalan Kemiri – Depapre dalam perubahan APBD tahun 2021 sehingga pembangunan jalan ini dapat dikerjakan,” Tegas Bob Banundi.
Saat demo yang lalu itu, masyarakat Moy dan Tanah Merah mengancam, jika tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan ini, maka masyarakat sudah sepakat untuk menutup semua aktivitas galian golongan C dan jalan kea rah Tol Laut Pelabuhan Peti Kemas di Depaprer. “Masyarakat inginkan jalan ini dibangun tahun ini. Mau dibangun 100 meter kah atau berapa? Yang penting dibangun dalam tahun 2021,” Pinta Bob Banundi.
Setelah beberapa perwakilan menyampaikan aspirasinya, Ketua Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy, Elkana Demianus Sorontouw menyerahkan langsung pernyataan sikap kepada Ketua Komisi IV DPR Papua dan meminta kepada Komisi Komisi IV DPRP untuk memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Kami dengar dari Dinas PUPR akan menganggarkan pembangunan ruas jalan ini pada APBD Tahun Anggaran 2022. Kami sebagai tim, putuskan bahwa dalam dua hari ini, kami tidur di sini bersama masyarakat, kami tidak ingin sia-sia. Kami mau dalam Perubahan APBD Tahun 2021, Dinas PUPR harus anggarkan di perubahan tahun ini,” Tegas Elkana Demianus Sorontouw.
Karena jika tidak dikerjakan tahun 2021 ini, lanjut Sorontouw seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa jika tidak dibangun pada tahun 2021, masyarakat sudah sepakat akan memboikot material dan galian C yang keluar dari Distrik Sentani Barat dan akan menutup 11 perusahaan tambang galian C yang beroperasi di Distrik Sentani Barat.
Ketika demoa tahun 2021 itu, , Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bahkan sudah beberapa tahun ini diperjuangkan namun karena APBD Provinsi Papua digunakan untuk pembangunan infrastruktur Venue PON XX dan adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 sehingga dipilah mana yang prioritas.
“Sebenarnya aspirasi masyarakat ini sudah disampaikan beberapa tahun lalu. Bahkan, Pemkab Jayapura telah resmi menyurat kepada Gubernur agar ruas-ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Jayapura,salah satunya ruang jalan Kemiri – Depapre ini dan sudah kita perjuangan namun karena keterbatasan anggaran sehingga belum bisa direalisasi. Fokus APBD Papua dalam beberapa tahun inikan focus untuk Infrastruktur PON dan juag penanganan wabah Covid-19,” kata Monim kepada Humas DPRP disela–sela pertemuan dengan warga tanah merah – moy di kampung Sabronsari, Rabu, (14/7/2021).
Dikatakan Monim bahwa meski saat ini APBD Provinsi Papua masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaran PON XX serta penangganan wabah Covid-19 namun megingat ruas jalan Kemiri – Depapre ini merupakan jalan produktif dan akan ada penyelanggaraan PON XX di Papua sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Papua.
“Ruas jalan Kemiri – Depapre ini merupakan jalur jalan produksi, karena ada tol laut sehingga pemerintah provinsi punya tanggungjawab untuk memperhatikan hal itu,” ujarnya.
Ditambahkan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa mengingat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaran PON XX akan berakhir tahun ini setelah PON XX selesai dilaksanakan maka kedepan menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Papua untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre ini.
“Memang pada pembahasan kemarin, kita sudah minta setelah PON, ini harus dikembalikan untuk dianggarkan. Itu sudah dibicarakan, sehingga kami ke depan akan membicarakan jalan ini juga, seperti harapan masyarakat misalnya dibangun 100 meter dulu. Kita tetap akan perjuangkan semaksimal mungkin dalam perubahan sesuai aturan.” Janji Monim.
Setelah Tim Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Ketua Komisi IV DPRP didampingi Anggota Komisi IV DPRP, antara lain Alfred F Anouw, Timotius Wakur, Arnold Walilo, Apeniel Sani, Yotam Bilasi, dan Herman Yogobi.
Tampaknya, jaji para wakil rakyat itu, belum juga teraalisasi, sehingga masyarakat Moy – Tanah Merah kembali menggelar demo untuk menuntut perbaikan jalan ruas Kemiri – Depapre. Demo kali ini, langsung dengan tindakan tegas untuk menutup 11 perusahaan galian C yang beroperasi di wilayah Sentani Barat.
(Vihky/KA)
