TIMIKA (11/8/2025), NGK– Riak penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gatis (MBG) muncul di sejumlah daerah. Tapi Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat siap mendukung pelaksanaan program Nasional bagi anak anak sekolah ini.
Untuk itu, Senin (11/8) dilakukan rapat koordinasi Badan Gizi Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang digelar di Nabire.
Dalam rapat itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menyatakan, untuk menghindari aksi penolakan terhadap program MBG itu, perlunya sosialisasi kepada para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para kepala suku, tokoh agama agar informasi mengenai program MBG ini diterima secara utuh. Jangan sampai masyarakat menerima informasi sepotong sepotong sehingga muncul penolakan, padahal program MBG ini sangat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawa.
“Penolakan itu terjadi karena kurang atau belum adanya sosialisasi secara menyeluruh sampai pada tingkat masyarakat bawah. Mereka terima informasi sepotong sepotong. Ini perlu sosialisasi dengan melibatkan semua elemen masyarakat sehingga merekalah yang akan melanjutkan informasi ini kepada masyarakat. Ini penting sekali supaya masyarakat mengerti dan memahami maksud dan tujuan program MBG,” tegas Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Wakil Bupati Mimika menjelaskan, untuk Kabupaten Mimika, seperti juga di kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, program Makanan Bergizi Gatis sudah di-launching dan animo masyarakat cukup baik. Bahkan beberapa sekolah sudah melaksanakan program ini dengan baik.
Kepada Kepala Badan Gizi Nasiona, Dadan Hindayana yang menghadiri pertemuan itu, Emanuel Kemong menyampaikan, bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, maka Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur. Bahkan sudah dilakukan survei oleh tim Badan Gizi Nasional yang berada di Timika.
Dalam rapat koordinasi itu, Emanuel Kemong mempertanyakan kepada Kepala Badan Gizi Nasional tentang siapa penanggungjawab program MBG di tingkat kabupaten sehingga mempermudah koordinasi ketika terjadi hal-hal yang perlu dikoordinasikan segera.
Emanuel Kemong juga menjelaskan, sejak 2018, di Kabupaten Mimika program pemberian makanan untuk anak sekolah di kampung-kampung dan distrik sudah berjalan dengan menggunakan Dana BOS Afirmasi.
“Model pengelolaannya, kami melibatkan kaum ibu di kampung bersama para guru yang mengelola. Jadi untuk program MBG, pola pelayanannya akan digabung dengan program yang sudah dan sedang berjalan. Pemerintah siap mendukung, cuma pendekatan kepada masyarakat itu yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda beda,” ujar Emanuel.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dalam arahannya, ia menyatakan, alangkah baiknya program MBG yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto lebih memaksimalkan produk produk lokal. Jadi memanfaatkan kearifan lokal pada masing masing daerah di Indonesia.
Sebagai contoh, kalau di Papua makannya sagu, maka lebih banyak anak-anak mengonsumsi sagu ketimbang nasi. Begitupun hasil kebun yang ada, bisa dimaksimalkan. “Tapi bukan berarti tidak boleh diberikan nasi tapi janganlah makan nasi mendominasi. Perlu selang-seling antara makanan local dan nasi,” Dadan Hindayana.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Gelay, menyatakan, pelaksanaan program MBG di delap[an kabupaten se Provinsi Papua Tengah, kurang optimal. Hanya Kabupaten Mimika saja yang berjalan dan mencapai kelayakan.
Deinas Geley mengatakan perkembangan pelaksanaan program MBG di setiap kabupaten bervariasi. Misalnya di Kabupaten Puncak, program MBG sudah berjalan selama dua hari, namun terhenti karena adanya penolakan dari pihak sekolah.
“Di Nabire Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah tersedia, tetapi belum ada mitra yang lolos verifikasi dan validasi. Sedangkan di Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai, baik SPPG maupun Mitra belum tersedia, sehingga belum ada kemajuan dalam pelaksanaan program MBG,” katanya.
Geley mengulas di Kabupaten Deiyai itu SPPG sudah ada, namun belum ada mitra yang mengajukan permohonan dapur. Dan di Puncak Jaya, meskipun SPPG sudah ada, pelaksanaan belum dilakukan karena situasi keamanan.
Sedangkan di Kabupaten Mimika itu mitra BGN sudah mencapai 98 persen kelayakan. Namun sejauh ini dari Dinas Pendidikan Mimika belum melakukan pemetaan penerima manfaat.
Oleh karena itu, Geley mengajak seluruh Bupati Se-Papua Tengah untuk berkomitmen penuh dan menjadikan masalah gizi sebagai prioritas utama.
Rapat Koordinasi itu dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, Bupati Paniai, Janpit Nawipa,, Bupati Nabire, Mesak Magai, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, Bupati Luncak, Elvis Tabuni, Bupati Deyai, Marten Mite, Bupati Intan Jaya, Ainer Maiseni. (tob)
