SENTANI (30/9/25), NGK – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Pokja Agama terus memperkuat perannya sebagai lembaga kultural yang mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Pada Selasa (30/9/2025), anggota MRP Pokja Agama, Kristian Ondikleuw, S.IAN, menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat Triwulan III Tahun 2025 di Kantor Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.
Kegiatan ini mengusung tema sentral “Selamatkan Manusia dan Tanah Papua” dengan judul “Implementasi Penyaluran Dana Otsus pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Jayapura”.
Penjaringan aspirasi diikuti oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat setempat.
Ondikleuw menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen MRP untuk mendengar langsung suara masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami hadir di Sentani untuk menjaring aspirasi, mendengar langsung keluhan, harapan, serta kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Otsus. Dari kampung aspirasi ini disampaikan ke daerah, lalu ke pusat. Fokus kami tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, MRP tidak sekadar menyalurkan aspirasi, tetapi juga memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah berpihak pada orang asli Papua.
“Dana Otsus lahir untuk menyelamatkan manusia dan tanah Papua. Karena itu, harus benar-benar menyentuh masyarakat yang ada di bawah, bukan hanya berhenti di birokrasi,” tegas Ondikleuw.
Ondikleuw menambahkan, semua masukan dari masyarakat dalam forum penjaringan ini tidak akan berhenti di Kabupaten Jayapura.
“Hasil aspirasi ini akan kami tindak lanjuti ke Pemerintah Provinsi Papua, dan juga kami teruskan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara serius,” katanya.
Para tokoh yang hadir dalam forum ini menyampaikan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, hingga minimnya dukungan terhadap ekonomi kerakyatan di tingkat kampung.
Masyarakat menilai, Dana Otsus yang sudah digulirkan bertahun-tahun harus lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan orang asli Papua.
Penjaringan aspirasi ini juga menjadi ruang bagi kelompok pemuda dan perempuan untuk menyampaikan pandangannya. Mereka menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi keluarga, agar generasi Papua mampu bersaing dan tetap menjaga identitas budaya mereka.
Sebagai lembaga representatif orang asli Papua, MRP berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan Otsus tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Kehadiran Pokja Agama dalam forum ini, menurut Ondikleuw, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan di Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kelangsungan hidup manusia dan kelestarian tanahnya.
“Tema yang kami bawa jelas, yakni Selamatkan Manusia dan Tanah Papua. Itu bukan hanya slogan, melainkan panggilan moral agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberi ruang hidup yang layak bagi orang Papua,” tandasnya.
Diketahui, sebanyak 42 anggota MRP dari tiga Pokja, Perempuan, Adat, dan Agama serentak melakukan penjaringan aspirasi di berbagai kabupaten/kota di Papua.
Hasil penjaringan ini akan disampaikan dalam sidang pleno MRP untuk kemudian direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, khususnya terkait penyaluran Dana Otsus yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan orang asli Papua. (**CO)
