
TIMIKA (12/10/25), NGK – Pagi itu, 8 Oktober 2025, pelataran Kantor Pusat Pemerintah di SP3, di Timika, Provinsi Papua Tengah, diwarnai dengan ornamen busana adat Nusantara.
Hari itu, pemerintah dan masyarakat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mimika ke-29 tahun.
“Perayaan ulang tahun ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah dan menatap masa depan dengan semangat baru,” ujar Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-29 itu.
Untuk mengenang sejarah pemerintahan Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, secara bertahap memberikan penghargaan kepada para perintis pemerintahan. Pada HUT ke-29 tahun 2025, ada 20 orang yang diberikan penghargaan perintis pemerintahan.

“Banyak orang yang menjadi perintis. Ada guru, tukang, pendeta dan lain-lain. Tapi pemberian penghargaan kali ini lebih kepada perintis pemerintahan. Untuk perintis lainnya, akan dicari waktu khusus. Kami akan mengidentifikasi sejarahnya sebagai perintis,” tegas Bupati Johannes Rettob.
Bupati juga meminta kesediaan Gubernur Papua Tengah, agar nantinya bisa hadir ketika pemberian penghargaan tersebut pada saat yang ditentukan nanti.
Lalu bagaimana sehingga kisah Mimika menjadi Kabupaten? Ceritanya begini :
Pada awalnya Kabupaten Mimika adalah bagian dari Kabupateh Fakfak yang terdlri dari tiga kecamatan (kecamatan Agimuga, kecamatan Mimika Barat, dan kecamatan Mimika Timur.
Dan untuk membentuk sebuah kabupaten, tak lepas dari catatan sejarah masa lalu yang penuh dengan suka duka.

Lahirnya Kabupaten Mimika berawal dari sebuah peristiwa kelam yang disebut dengan Timika Berdarah pada Oktober 1996 silam.
Tak bisa dipungkiri. Darah dan air mata telah tercucur di Bumi Mimika. Bahkan tulang belulang yang terkubur itu, menjadi rintihan dari sebuah sikap.
Kala itu, Kota Timika diamuk massa dengan aksi brutal. Warga menyerang dan merusak berbagai fasilitas milik PT Freeport Indonesia. Kerusuhan pun terjadi dan Kota Timika ketika itu seakan menjadi Kota Mati.
Pemerintah lantas mengerahkan pasukan yang dikirim dari Jakarta untuk mengamankan dan memulihkan keadaan di Timika.
Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) waktu itu dijabat oleh Prabowo Subianto mengambilalih semua pengamanan di dalam Kota Timika maupun di areal kerja PT Freeport Indonesia yang menjadi sasaran amukan warga masyarakat.
Ketika situasi sudah terkendali, Prabowo Subianto bersama Gubernur Irian Jaya saat itu, Jacob Pattipi mengundang para tokoh tokoh masyarakat Suku Amungme dan Mimika Wee guna membicarakan aspirasi apa yang hendak mereka sampaikan kepada Presiden Soeharto melalui Prabowo Subianto.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Bupati Fakfak saat itu dijabat oleh Suparlan Pasambuna berlangsung di Rumah Makan Ikan Bakar Kebon Siri yang beralamat di Jalan Achmad Yani.
Hadir pada pertemuan itu sejumlah tokoh masyarakat Mimika Wee seperti Cantius Amareyauw, Apollo Mameyauw, Fransiskus Waraopea, Silfianus Kumiyu, Didaktus Maormako dan Mitapo serta Viktor Beanal, Karel Beanal dan beberapa tokoh masyarakat Suku Amungme lainnya.
Kendati pertemuan itu berlangsung dalam pengawasan ekstra ketat oleh aparat keamanan atas perintah Kasdam saat itu dijabat Charles Panjaitan, namun para tokoh masyarakat menghadapinya dengan tenang.
Prabowo Subianto yang hadir bersama Gubernur Jacob Pattipi dan Kepala Bappeda Irian Jaya, Enoch Makbon lantas menanyakan apa yang mau dimintakan oleh para tokoh masyarakat kepada Presiden Soeharto. Beberapa tokoh masyarakat Mimika Wee yang berstatus sebagai guru dan pegawai negeri lantas mengatakan bahwa mereka minta agar Mimika jadi kabupaten sendiri, pisah dari Kabupaten Fakfak.
Alasannya sederhana saja, untuk mengurus nasib sebagai pegawai negeri, mereka harus berlayar selama satu minggu dengan kapal. Belum lagi kalau musim ombak. Sebab itulah mereka minta pemekaran kepada Presiden Soeharto.
Prabowo Subianto menyambut baik permintaan itu dan berjanji segera menyampaikan kepada Presiden Soeharto. Pasca pertemuan ‘Kebon Siri’ Gubernur Irian Jaya, Jacob Pattipi ditugaskan menyiapkan calon calon putra Mimika Wee dan Amungme untuk ditunjuk menjadi bupati. Sejumlah nama yang mengemuka adalah Melanius Pogolamum, FX Poana dan Titus Potereyauw.
Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Kabupaten Mimika oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Mimika pertama sampai tahun 2001.
Pemerintah akhirnya memutuskan Drs Titus Potereyauw sebagai bupati yang kemudian pelantikannya dilakukan di Lapangan Mandala Jayapura bersamaan dengan Bupati Paniai. (tob)