JAKARTA (16/12/25), NGK – Pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak adil dapat melahirkan benih ketidakpuasan yang dapat tumbuh menjadi pohon kekecewaan dan merusak keharmonisan.
Ungkapan ini yang dirasakan enam gubernur se Tanah Papua. Pasalnya, Dana Otsus untuk enam provinsi di Tanah Papua dipangkas melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara dana Otsus untuk Aceh ditambah dengan jumlah yang sangat signifikan.
Mewakili enam kepala daerah se-Tanah Papua, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa dalam sambutannya pada acara Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan anggaran pemerintah pusat yang tidak adil.
Nawipa menegaskan, kesetiaan Papua terhadap NKRI meski menghadapi konflik di wilayah pegunungan. Namun, nada berubah menjadi kritik tajam saat membahas dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya sayangkan. Hari ini Aceh dapat khusus dari pemerintah pusat, di mana dana Otsusnya ditambah sekitar Rp10 triliun, sementara kita di Tanah Papua malah dikurangi. Jadi undang-undang itu dilemahkan pemerintah sendiri,” ujar Nawipa yang dikutip New Guinea Kurir dari akun youtube.com, Selasa (16/12/2025).
Mewakili kepala daerah se-Tanah Papua dirinya meminta review Inpres tersebut, karena pemangkasan akan menghambat pembangunan di daerah rawan konflik seperti Papua Tengah.
“Kita ini hidup dengan perang Pak… Apapun yang kita bicara hari ini tidak akan jalan jika dana Otsus sudah dipangkas.” Tegas Gubernur Papua Tengah.
Pernyataan Meki Nawipa ini menjadi sorotan dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Acara bertema “Bergerak Bersama untuk Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” dihadiri para menteri kabinet, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, beserta seluruh gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua dalam siaran langsung akun youtube.com.
Gubernur Nawipa mengawali sambutannya dengan komitmen bersama gubernur se Tanah Papua dari pertemuan di Nabire pada April 2025 untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di Papua.
Dirinya menegaskan kesetiaan Papua terhadap NKRI meski menghadapi konflik di wilayah pegunungan. Namun, nada berubah menjadi kritik tajam saat membahas dana Otonomi Khusus (Otsus). Nawipa menyayangkan pemangkasan dana Otsus Papua melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara Aceh disebut mendapat tambahan signifikan.
Mewakili kepala daerah se-Tanah Papua dirinya meminta review Inpres tersebut, karena pemangkasan akan menghambat pembangunan di daerah rawan konflik seperti Papua Tengah.
Selain itu, Nawipa menyoroti juga sektor pendidikan. Berdasarkan riset UNIPA dan data DIKTI, dibutuhkan Rp9,4 triliun selama 10 tahun untuk memberantas buta huruf dan memperbaiki infrastruktur sekolah.
Nawipa beberkan, kontribusi PT Freeport Indonesia ke pemerintah pusat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, tapi Papua hanya meminta 10% untuk dialokasikan bagi pendidikan Papua. (tob/ka/*)
