JAYAPURA, (9/2/26), NGK – Persoalan Hak Asasi Manusia di Papua, terus menyeruak. Untuk itu, Amnesty International Indonesia melayangkan surat permohonan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik untuk diskusi dengan masyarakat sipil tentang situasi HAM di Papua.
“Kami sudah terima surat dari Amnesty International Indonesia. Untuk itu, hari ini, Senin, 9 Februari 2026, kami, Anggota DPD RI Subwllayah Timur II akan melakukan diskusi dengan Amnesty International Indonesia di ruang Rapat Panmus Gedung Nusantara III Lantai 8 DPD RI, terkait dengan isu HAM di Papua,” ujar Anggota DPD RI, Henoch Puraro kepda NGK melalui telepon selulernya pada Senin Pagi, 9 Februari 2026.
Menurut Henoch Puraro, persoalan HAM dan hal-hal kursial lainnya, menjadi perhatian khusus bagi DPD RI. “Komitmen Kami di DPD RI untuk terus mengawal terus isu-isu strategis daerah Papua termasuk hak asasi manusia melalui mekanisme kelembagaan dan langkah-langkah politik kolektif,” ujar Puraro.
Menurut mantan jurnalis itu, bahwa seluruh anggota DPD RI dari tanah Papua bersepakat untuk konsisten memperjuangkan aspirasi daerah secara formal dan berkelanjutan.
“Setiap persoalan di Papua khususnya berkaitan dengan HAM di berbagai sektor, ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme kerja kelembagaan DPD RI serta melalui advokasi politik yang diperlukan. DPD RI sebagai lembaga harus mampu memberikan kontribusi pemikiran secara kelembagaan baik kepada eksekutif pemerintah maupun pihak-pihak lain,” ujar Henock Puraro.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di daerah maupun di pusat, khusus DPD RI serta para pelaku politik untuk berjuang melalui jalur konstitusional.
Sementara itu, dalam surat Amnesty Internasional Indonesia nomor: 021/A11 – DPD Rl/1112026 tentang diskusi terkait HAM di Papua yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPD RI, Yorris Raweyai, disebutkan,
Amnesty International Indonesia sebagai bagian dari Koalisi Rumah Solideritas Papua dengan menilai, dugan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Papua yang diduga melibatkan aparat keamanan. Berdasarkan laporan investigasi yang diterima dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi kasus-kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh pasukan TNI di Papua.
Kasus terbaru terjadi pada 12 Desember 2005 di mana penyerangan terhadap permukiman warga yang mengakibatkan seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Aristina Giban tertembak dan meninggal dunia. Sampai saat ini, jenazah Aristina Giban belum ditemukan. Sedangkan ibunya Wina Kerebea mengalami luka akibat serpihan mortar. Sedangkan warga setempat masih hidup dalam kondisi trauma dan sebagaian berada di pengungsian. Kasus-kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil diduga dilakukan pasukan TNI di Papua.
Disebutkan juga, kasus terbaru terjadi pada 12 Desember 2025, di mana penyerangan terhadap permukiman warga yang mengakibatkan seorang anak perempuan berusia tujuh tahun bernama Arestina Giban tertembak dan meninggal dunia, serta ibunya, Wina Kerebea, mengalami Iuka akibat serpihan mortir. Hingga kini, jenazah Arestina Giban belum ditemukan. Sementara warga setempat masih hidup dalam kondisi trauma dan sebagian berada di pengungsian.
Menurut laporan dari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem yang dikirkm ke NGK via whatapp pada Selasa, 3 Februari 2026, disebutkan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah hanya melihat situasi keamanan di sebelah mata terhadap konflik bersenjata di Tanah Papua.
“Sebagai pekerja kemanusiaan di Papua, saya selalu mencucurkan air mata karena sangat perihatin ketika melihat, masyarakat sipil orang asli Papua dan warga non Papua, yang selalu jadi korban kekerasan konflik bersenjata di Papua. Dari manakah pertolongan ini akan datang? Saya sangat heran terhadap pemimpin Bangsa Indonesia yang tidak bisa melihat situasi di Papua. Saya melihat Negara ini tidak punya pemimpin yang mampu dan bijaksama menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” papar Theo Hesegem.
Lebih lanjut, Theo membeberkan, Pemerintah Pusat tidak melihat, masyarakat orang asli Papua dan dan Warga non Papua yang sedang dibantai di atas Tanah Papua, baik oleh TPNPB dan TNI-Polri. “Guru-guru, tenaga kesehatan, pengusaha, tukang oyek, tukang bangunan, dibunuh oleh TPNPB tetapi para Pemimpin Indonesia diam saja. Mereka melihat tapi pura-pura tidak tahu. Bisu. Tuli. Dan Buta akan situasi ini,” ulasnya.
Lebih lanjut diulas, seharusnya Pemerintah bijaksana terhadap penyelesaian kasus HAM di Papua. Presiden, pengiriman pasukan ke Papua bukan solusi penyelesaian masalah, tapi justru menambah masalah.
“Sebagai pembela HAM, sangat sedih melihat kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya akhir-akhir ini. Di Yahukimo terjadi pembunuhan terhadap seorang Guru atas nama Frengki, Umur : 55 tahun, Suku :Toraja Agama : Kristen Alamat : Jln Baliem, Distrik Dekai, Kab.Yahukimo,” ungkap Hesegem.
Dijelaskan, pembantaian terhadap guru-guru karena dituduh sebagai anggota intelijen dan di tembak dalam ruangan sekolah. Kemudian di Intan Jaya terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil, kemudian Gereja katolik di-bom.
“Kejadian ini sangat menyedikan. Sebagai Pembela HAM, saya mendesak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, berpikir bijaksana terhadap penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Saya berharap presiden tidak sibuk berbicara perdamaian dan kemanusiaan di Palestina. Coba berpikir bijaksana, masalah dalam Negeri, dan jangan melihat Papua dengan sebelah mata,” ungkap Theo Hesegem. (ka)
