KO MASI Tolak PSN dan Operasi Militer di Seluruh Tanah Papua

JAYAPURA, (20/2/26), NGK – Jeritan rakyat Papua, bak angin lalu bagi penguasa di Jakarta. Sementara aksi perampasan Sumber Daya Alam, militerisme dan Krisis Kemanusiaan, terus terjadi.

Menyikapi kondisi terkini di Tanah Papua terkait Perampasan Sumber Daya Alam, Militerisme dan Krisis Kemanusiaan yang terjadi di seluruh Tanah Papua; PSN di Merauke, Yahukimo, Biak, Sorong, Wamena, Fakfak, Manokwari, Timika, Intan Jaya, Nduga dan lain-lain, DEWAN GEREJA PAPUA Dan  KOALISI TRANSFORMASI MASYARAKAT SIPIL (KO MASI) di Tanah Papua mengeluarkan pernyataan sikap pada Jumaat, 20 Februari 2026, sebagai berikut :

PERNYATAAN SIKAP DEWAN GEREJA PAPUA Dan KOALISI TRANSFORMASI MASYARAKAT SIPIL (KO MASI) di Tanah Papua

Menyikapi kondisi terkini di Tanah Papua terkait Perampasan Sumber Daya Alam, Militerisme dan Krisis Kemanusiaan yang terjadi di seluruh Tanah Papua; PSN di Merauke, Yahukimo, Biak, Sorong, Wamena, Fakfak, Manokwari, Timika, Intan Jaya, Nduga dll, maka kami mendesak:

1. Pemerintah Republik Indonesia segera menghentikan pendekatan militer di ranah sipil yang melanggar UUD 1945, UU HAM dan UU OTSUS di Tanah Papua.
2. Panglima TNI segera menarik seluruh anggota TNI yang ditempatkan di wilayah Konflik sebagai Guru, Tenaga Medis, dll dalam kebijakan negara sesuai pernyataan Panglima TNI pada tanggal 21 Maret 2024.
3. TNI dan TPNPB wajib menjunjung tinggi Hukum Humaniter Internasional (HHI) di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
4. Pemerintah Republik Indonesia wajib membuka akses bagi jurnalis dan media asing ke Tanah Papua.
5. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelanggaran HAM di Tanah Papua
6. Hentikan semua Proyek Strategis Nasional yang merusak dan merampas Ruang Hidup Masyarakat Adat di Tanah Papua.
7. Gubernur, MRP, DPRP/K, dan Bupati/Walikota di seluruh Tanah Papua wajib menyatakan sikap menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Operasi Militer di seluruh Tanah Papua.
8. Pemerintah Republik Indonesia segera menghentikan semua kebijakan negara yang merampas hak hidup masyarakat sipil dan merusak lingkungan hidup di Tanah Papua.
9. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog dengan Rakyat Papua untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua.

Tertanda

(rilis)