TIMIKA, (9/5/26), NGK– Empat tahun perjalanan penerapan kebijakan Otonomi Khusus Papua menyisakan satu catatan penting, meski regulasi dan alokasi anggaran terus disempurnakan, celah pemahaman dan lemahnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana.
Evaluasi pelaksanaan tata kelola selama periode itu menegaskan bahwa aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan belum berjalan selaras sebagaimana diharapkan. Di tengah keterbatasan tersebut, ada satu tekad besar yang dipegang teguh oleh Pemerintah Pusat, yaitu memastikan setiap rupiah Dana Otsus yang dikucurkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan manfaat nyata yang menyentuh langsung taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Tanah Papua.
Untuk itu, Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua mengundang puluhan Pemangku kepentingan dari Dari Jakarta sampai Tanah Papua akan berkumpul di Timika, 11–12 Mei 2026i.
Di Hotel Horison Diana, para menteri, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRP, MRP, hingga mitra pembangunan akan duduk semeja dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua. Agenda besar ini bukan sekadar rapat kerja biasa, melainkan momen bersejarah untuk menguatkan langkah bersama memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari pesisir hingga pegunungan.
Kegiatan yang digagas Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua ini mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera”. Gagasan ini lahir dari satu kesadaran besar: meski payung hukum dan regulasi sudah lengkap—mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2021, PP 107/2021, Perpres 121/2022, hingga PMK 33/2024—pemahaman dan penerapannya di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Dana yang disiapkan pun terus bertambah: tahun ini alokasi Dana Otsus Papua tembus Rp 12,69 triliun, naik Rp 2,6 triliun dibanding tahun 2025. Angka besar itu adalah wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan, namun kuncinya ada pada bagaimana dana itu dikelola, direncanakan, dan diawasi dengan baik.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menjelaskan bahwa forum ini menjadi jawaban atas celah yang terlihat dalam evaluasi empat tahun terakhir. “Banyak aturan sudah ada, sistem informasi sudah disambungkan antara SIPPP, SIPD, dan SIKD, tapi pemahaman para pemimpin dan teknisi di daerah belum sama rata. Akibatnya, apa yang direncanakan belum selalu berjalan sesuai harapan, dan manfaatnya belum merata sampai ke kampung-kampung,” ujarnya. Forum ini pun dirancang dua tahap: hari pertama khusus para pemimpin untuk menyamakan persepsi dan menandatangani komitmen bersama, hari kedua fokus pendalaman teknis agar perangkat daerah punya bekal keterampilan mengelola dana secara tepat sasaran.
Suasana forum akan kental nuansa kedaerahan sekaligus kebersamaan nasional. Acara dibuka dengan tarian penyambutan, diiringi nyanyian Indonesia Raya dan Papua Pulau Indah—simbol bahwa keberagaman dan persatuan adalah dasar pembangunan. Momen puncak hari pertama adalah penandatanganan Komitmen Bersama Tata Kelola Dana Otsus oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, seluruh Gubernur se-Tanah Papua, serta unsur BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Di situ, semua pihak berjanji mengelola dana secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Berbagai topik krusial akan dibedah mendalam. Mulai dari desain besar pembangunan Papua, arah kebijakan dana tahun 2026, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga cara menyambungkan sistem informasi agar data pembangunan terintegrasi dan transparan. Tak hanya dari pemerintah pusat, suara daerah pun didengar langsung—mulai dari evaluasi pelaksanaan di lapangan yang disampaikan Gubernur Papua Tengah, masukan praktis dari Bappeda Kabupaten Asmat, hingga pengalaman pengelolaan keuangan dari Papua Barat Daya. Mitra pembangunan seperti Kedutaan Besar Australia lewat DFAT, tim SKALA, dan Universitas Papua juga hadir membawa wawasan serta dukungan teknis agar pembangunan berjalan berkelanjutan.
Bagi masyarakat Papua, forum ini bukan sekadar urusan pejabat. Ini adalah langkah nyata memastikan dana negara yang triliunan rupiah itu dipakai untuk hal-hal yang paling dibutuhkan: fasilitas kesehatan yang memadai di pedalaman, sekolah yang layak dan guru yang cukup, jalan penghubung antarwilayah, serta program ekonomi yang mengangkat taraf hidup masyarakat adat. “Kami ingin setiap rupiah Dana Otsus tercatat, terarah, dan terlihat hasilnya. Anak-anak Papua harus bisa sekolah lebih tinggi, warga sakit mudah berobat, dan masyarakat punya penghasilan yang layak di tanah kelahirannya,” tambah Meki.
Hasil yang diharapkan bukan sekadar dokumen kesepakatan, tapi langkah tindak lanjut yang jelas. Peserta diharapkan pulang membawa pemahaman baru, rencana kerja yang lebih matang, serta jaringan kerja sama yang lebih kuat antara pusat dan daerah, antarprovinsi, maupun antarkabupaten/kota. DPRP dan MRP pun diperkuat perannya sebagai pengawas, agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.
Forum di Timika ini menjadi bukti bahwa membangun Papua adalah tanggung jawab bersama. Dari Nabire hingga Merauke, dari Jayapura hingga Sorong, semua mata tertuju pada bagaimana sinergi ini berubah menjadi kenyataan: Papua yang tidak hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi generasi mendatang. (tob/ka)
