Pemerintahan Digital adalah urusan seluruh jajaran pemerintahan. Ia merangkum perencanaan, anggaran, data, SDM, keamanan siber, hingga pengambilan keputusan. Semua OPD adalah bagian dari satu ekosistem besar.
TIMIKA (8/7/26), NGK— Kabupaten Mimika melangkah melampaui sekadar kewajiban administrasi. Hari ini, Rabu (8/7/2026) di ruang pertemuan Hotel Horison Ultima digelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Perubahan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital, sekaligus Rapat Dewan Smart City Tahun 2026.
Bupati Mimika, Johannes Rettob membuka acara dengan apresiasi setinggi tingginya. “Terima kasih kepada Kementerian PANRB yang berkenan hadir membimbing arah transformasi, serta kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan ini bukan sekadar rutinitas, Tapi pertemuan ini memiliki makna strategis yang menentukan wajah pelayanan publik Mimika di masa depan.
Selama ini, SPBE sering dipandang hanya sebagai kewajiban teknis. Namun, Bupati Mimika menegaskan kini waktunya telah berubah. “Kita tidak lagi berbicara soal sistem semata, melainkan masuk ke fase Pemerintahan Digital yang utuh , di mana teknologi, data, dan layanan menyatu menjadi satu kesatuan yang memberikan dampak nyata bagi rakyat,” tegasnya dengan nada tegas dan penuh keyakinan.
Inti perubahannya terletak pada cara pandang. Jika sebelumnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sistemnya masing-masing, maka ke depan semua harus mengacu pada satu arsitektur, satu sumber data, serta layanan yang saling terhubung dan dapat dioperasikan bersama. “Setiap langkah pembangunan digital harus sejalan dengan Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional, agar tidak terpecah belah, tidak boros anggaran, dan tidak terjebak dalam ego sektoral,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Rettob menggarisbawahi tiga hal mendesak yang menjadi perhatian bersama:
Pertama, penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan standarisasi aplikasi. Ia meminta seluruh OPD menghentikan cara kerja yang parsial. “Tidak boleh lagi setengah-setengah. Jika kita memiliki standar yang sama, layanan akan rapi, anggaran tidak terbuang percuma, dan sistem dapat saling terhubung dengan lancar,” tandasnya.
Kedua, kesiapan menghadapi evaluasi Pemerintahan Digital yang akan segera dilaksanakan. Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengumpulkan data serta dokumen pendukung sesuai indikator yang ditetapkan. “Ini bukan sekadar penilaian di atas kertas, melainkan cermin seberapa siap kita melayani rakyat secara modern. Saya harap semua merespons dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu,” pesannya.
Ketiga, pentingnya data sektoral yang akurat dan terkini. “Tanpa data yang terpercaya, program _Smart City_dan Pemerintahan Digital hanyalah bangunan megah tanpa arah yang jelas. Data adalah dasar pengambilan keputusan yang tepat,” jelasnya.
Bupati menekankan satu hal penting: kota cerdas tidak dinilai dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. “Teknologi hanyalah alat. Tujuannya satu: meningkatkan kualitas hidup, mempercepat penurunan angka kemiskinan, dan memberikan pelayanan yang tepat sasaran melalui data yang akurat serta kerja sama antar instansi,” ucapnya.
Dengan indeks SPBE saat ini mencapai 2,52 (kategori cukup), di mana domain kebijakan dan layanan sudah sangat baik (mencapai angka 3,50), namun aspek tata kelola dan manajemen masih perlu ditingkatkan. “Kekurangan kita bukan pada alatnya, melainkan pada cara mengelola, mengoordinasikan, dan memimpin perubahan ini,” katanya. Kehadiran tim dari Institut Teknologi Bandung pun disambut baik untuk membantu memecahkan tantangan tersebut.
Sebagai penutup, Bupati mengingatkan bahwa transformasi ini bukan hanya urusan satu dinas saja. “Pemerintahan Digital adalah urusan seluruh jajaran pemerintahan. Ia merangkum perencanaan, anggaran, data, SDM, keamanan siber, hingga pengambilan keputusan. Semua OPD adalah bagian dari satu ekosistem besar,” tegasnya.
Pesan terakhirnya menggetarkan hati setiap peserta: “Mari kita tinggalkan ego sektoral. Keberhasilan Mimika ada di tangan kita bersama. Jadikan teknologi sebagai jembatan, bukan tembok, dalam melayani rakyat yang kita cintai.”
Demikianlah kisah langkah baru Kabupaten Mimika, sebuah perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, lebih terpadu, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakatnya. (tob/ka)
