Beranda Nusantara Di Papua, Korban Terus Berjatuhan Tapi Perpres KKR dan Penyelesaian Pelanggaran...

Di Papua, Korban Terus Berjatuhan Tapi Perpres KKR dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Belum Ada

91
0
BERBAGI
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, John NR Gobai (Foto: Pasificpos.com)

John NR Gobai : Pemerintah Segera Menindak-lanjuti Rencana Pembentukan KKR dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

JAYAPURA, NGK – Darah dan air mata terus tercucur di Papua, tanah yang diklaim sebagai tanah damai. Sementara itu, konflik terus berkecamuk di sebagian kawasan Papua. Tapi pemerintah di Jakarta masih diam-diam saja dan belum ada kemauan politik untuk Peraturan Presiden Perpres tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM seperti yang sudah diajukan DPR Papua.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, John NR Gobai kepada newguineakurir.com menyatakan, sejak 2018 dan 2019, pihaknya sudah menyetujui Raperdasi tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua. Kemudian Raperdasi tentang Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua, Raperdasi tentang Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua, Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal dan Pedagang Asli Papua. Ada juga Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Masyarakat Adat Papua dan Raperdasus tentang Masyarakat Adat di Provinsi Papua.

“Kami mempertanyakan progres dari sejumlah draf itu. Karena pembahasannya juga telah menggunakan APBD, dan regulasi-regulasi tersebut disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat dan merupakan regulasi proteksi, keberpihakan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua,” ujar Gobai ((17/7/2022).

Walau sudah empat sampai lima tahun draf itu Raperdasi dan Raperdasus disepakati, tapi pihak pemerintah Provinsi Papua masih diam-diam saja. Untuk itu, John NR Gobai dan pasukannya dari Fraksi Otsus DPR Papua terus meminta dan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Papua agar Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam pandangan umum pada Sidang Paripurna DPRP tentang LKPJ TA 2020 pada Kamis (23/7/2021) malam, Fraksi Otsus DPR Papua melalui Sekretarisnya, Yohanis L. Ronsumbre mengatakan, “Kami sudah mengikuti permintaan pemerintah untuk meminta Uncen membuat kajian lagi. Dan hasil kajian itu, sudah kami bahas dan tetapkan dalam sidang paripurna DPR Papua. Untuk itu, kami meminta agar pihak eksekutif (pemerintah Provinsi Papua) segera menindaklanjutinya.”

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, John NR Gobai melalui Sekretarisnya, Yohanis L. Ronsumbre menjelaskan, dalam sidang Paripurna pada 2019, pihak DPR Papua dan Pemprov Papua telah menyepakati untuk mendorong Raperdasus tentang pembentukan KKR serta Raperdasus Penyelesaian Pelanggaran HAM diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

“Dalam sidang paripurna itu sudah disepakati akan diajukan ke Jakarta dan didorong lewat Perpres untuk pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM agar akar masalah di Papua, yakni distorsi sejarah dan pelanggaran HAM dapat diselesaikan,” kata Yohanis L. Ronsumbre.

Menurut penelusuran mdia ini, tampaknya, pihak Pemerintah Provinsi Papua masih diam-diam saja. Untuk itu, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, John NR Gobai, dengan tegas mendesak pihak pemerintah segera menindak-lanjuti rencana pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM agar akar masalah di Papua.

John NR Gobai tak mau melihat dan mendengar lagi, ada darah dan air mata yang tercucur di tanah ini. Sudah cukup banyak, nyawa yang melayang sia-sia, tapi sampai sekarang, letusan senjata masih terus terdengar di sejumlah kawasan di Papua. Korban pun berjatuhan. Tapi pembentukan KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM, belum juga menjadi nyata di negeri yang disebut-sebut, Papua Tanah Damai (baca juga: “Tanah Nduga Kembali Berdarah, Hamba Tuhan Pun Dibunuh.”)

Tegah kah, kita membiarkan anak-anak bangsa itu, terus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan di Papua ? (Krist Ansaka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here