*Proses Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre, Tetap Berjalan
SENTANI – NGK – Dewan Adat Suku (DAS) Moy di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, belum menyatakan sikap secara resmi untuk membebesan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Jalan Kemiri–Depapre. Tapi tiba-tiba, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Tim 9 membawa-bawa nama DAS Moy ketika melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura dan tim 9 menyatakan, DAS Moy serta masyarakat adat adat suku Moy siap melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan.
“DAS Moy perna diskusi dengan Kepala Setker, PPK Bina Marga BPINI Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR dan Kejaksaan Tinggi Papua tentang pembangunan jalan Kemiri–Depapre dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan itu. Diskusi itu, bukan keputusan resmi dari DAS atau masyarakat adat suku Moy. Kami DAS dan masyarakat adat suku Moy mendukung pembangunan jalan Kemiri–Depapre. Tapi tentang pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan, harus dibicarakan lagi dengan pemilik hak atas tanah adat untuk pelepasan dan harganya. Kami tidak bisa memutuskan sepihak. Tapi mengapa Tim 9 itu membawa-bawa nama DAS dan masyarakat adat suku Moy. Sikap tim 9 ini telah mencemarkan nama baik DAS dan masyarakat adat suku Moy,” tegas Ketua DAS Moy, Nikodemus Yaboisembut kepada NGK, Jumat (14/10) di kediamannya.
Menurut Nikodemus Yaboisembut, tindakan Tim 9 ini telah mencemarkan nama DAS Moy. Oleh sebab itu, pada 14 Oktober 2022, Ketua Dewan Adat Moy itu, melapor sekaligus membuat laporan polisi ke Polres Jayapura tentang Tindakan Tim 9 yang telah mencemarkan nama baik DAS Moy.
“Saya sebagai Ketua Dewan Adat Suku Moy, hari ini (14/10, Red.), saya sudah buatkan laporan ke Polres Jayapura Doyo Baru, karena nama saya difitnah dan dicemarkan oleh Tim 9. Saya sebagai Tokoh Adat Ondoafi Kampung Sabron Yaru dan Sebagai Ketua Dewan Adat Suku Moy. Tujuan saya lapor hari ini supaya ada proses hukum atas pencemaran nama baik saya. Tapi untuk proses pembangunan jalan, tetap berjalan sebagaimana direncanakan oleh Pemerintah,”kata Ketua DAS Moy.
Lebih tegas lagi, Nikodemus Yaboisembut menyatakan, “Kami meminta pertanggungjawaban secara hukum dari tindakan Tim 9 yang telah mencermarkan DAS Moy.”
Tentang proses pembangunan jalan Kemisi Depapre yang melewati wilayah adat Moy, Nikodemus Yaboisembut menyatakan, DAS Moy pada prinsipnya tetap mendukung proses pengerjaan jalan Kemiri- Depapre. Cuma terkait pernyataan yang tidak benar itu yang menjadi mengusik, karena pernyataan DAS Moy yang disampaikan oleh Tim 9 bukanlah pernyataan resmi oleh pihak DAS Moy, itu hanyalah sekedar diskusi biasa saat pertemuan tanggal, 7 Oktober 2022, bersama Kepala Satker dan PPK Bina Marga BPINI Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Seperti diberitakan sejumlah media massa online, bahwa pada Senin 10 Oktober, Tim 9 melakukan pertemuan dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura, di ruang rapat kantor BPJN untuk dalam memberikan dukungan pembangunan jalan Kemiri – Depapre.
Dalam pertemuan itu, Tim 9 menyampaikan pertanyaannya sebagai berikut :
- Pembebasan lahan seluas 17 x 25 km dari tokoh masyarakat dan masyarakat Tanah Merah sudah disampaikan pada 5 Juli 2022.
- Pihak Tim 9 telah menyiapkan Posko kegiatan di kampung Dosay di Bapak Ondoafi Kampung Dosay Yohanes Calpin Done dan di Kampung Maribu di Bpk Kepala Suku Hans Andatui.
- Tim 9 sebagai Tim Peduli Pembangunan Jalan Jembatan dan sebagai wadah kominikasi dan konsultasi kerja dengan pihak pemerintah.
- Pihak keamanan tetap bekerja sama dengan Tim 9 untuk pengamanan pekerjaan ini.
Tampaknya, anggota Tim 9 ini adalah anggota masyarakat adat suku Moy. Ketika DAS Moy ke Jakarta untuk menyatakan sikap ke Menteri PUPR tentang dukungannya untuk pembangunan Jalan Kemiri-Depapre. Ketika berada di Jakarta, kelompok DAS ini terbagi dua. Ada kelompok yang tetap bersama Ketua DAS Moy tapi ada juga kelompok yang kemudian menamakan dirinya, Tim 9 atau Tim Peduli Pembangunan Jalan Jembatan Kemiri-Depapre. (Victor Done/ka)
