Agenda perjalanan dan informasi serta komunikasi kepada publik atau masyarakat, sebaiknya diatur oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokoler. Jangan ada masyarakat yang mengaturnya sembarang-sembarang.

JAYAPURA, NGK– Pemerintah Daerah harus menjaga wibawanya jika berbicara ke public. Tidak boleh masyarakat yang mengatasnamakan pemerintah, lalu bicara ke publik.

Hal ini ditegaskan salah satu anggota DPRD Kabupaten Jayapura Shiar L. Tobing, SH, melalui pesan WhatsApp kepada wartawan media ini pada Rabu, 4 Januari 2022 di Sentani Kabupaten Jayapura.

“Tujuannya agar apa yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan ke publik dan apa yang publik butuhkan dapat disampaikan kepada Pemerintah melalui instansi terkait,” ujar Shiar L. Tobing, SH.

Tobing mengatakan, Pj Bupati Jayapura juga diminta harus menjaga etika dalam pemerintahan. Jika ada agenda perjalanan dan informasi serta komunikasi kepada public atau masyarakat, sebaiknya diatur oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan protokoler. Jangan ada masyarakat yang mengaturnya sembarang-sembarang,” tegas anggota DPRD dari partai Golkar itu.

Ketegasan itu disampaikan oleh Shiar Tobing untuk mengingatkan saja, karena akhir – akhir ini, nampaknya perjalanan Pj Bupati di atur oleh masyarakat yang tidak seharusnya mengatur perjalanan atau agenda Pj Bupati Jayapura. tujuannya agar informasi serta komunikasi dapat sesuai dengan agenda Pemerintah yang ada dalam sistem.

Mulai 4 Januari 2023, roda pemerintahan mulai berjalan. diharapkan semua aktivitas yang dilakukan oleh Pj Bupati harus sesuai dengan sistem Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jayapura. (Viktor Done)