Ormuseray: Produksi Karbon hutan di Papua lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Ini adalah satu-satunya di Dunia.
JAYAPURA, NGK– Gebrakan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) untuk menjaga hutan tak perna surut. Nyatanya, berbagai gerakan menjaga hutan terus dilakukan seperti langkah strategi pencapaian Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, dengan menggelar penanaman 30 batang pohon sebagai sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua, Selasa (07/02/2023) di Balai Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) Papua, Skyland, Kota Jayapura.
“FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Capaian FOLU Net Sink 2030 sangat ditentukan oleh: pengurangan emisi dari deforestasi, peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon, restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan opmitasi lahan tidak produktif,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jan Jap Ormuseray, SH, M.Si pada kegiatan FOLU di Skyland, Kota Jayapura (7/2/2023).
Sebagai gambaran umum, Ormuseray menjelaskan, Luas Provinsi Papua sebesar 31.621.478 hektar. Dengan Iuas lahan kritis seluas 393.371 hektar berdasarkan data lahan kritis tahun 2020. Dapat dikatakan persentase luas lahan kritis di Provinsi Papua adalah sekitar 1,24%, sedangkan luas kawasan hutan di Provinsi Papua adalan 29.015.978 hektar.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua itu menagaskan, produksi Karbon hutan di Papua lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Ini adalah satu-satunya di Dunia,” kata Ormuseray dalam berbagai kesempatan.
Jan Jap Ormuseray menjelaskan, sektor FOLU diproyeksikan berkontribusi hampir 60% dari target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dalam okumen Nationally Determined Contribution (NDC), sehingga inisiatif yang ambisius pun ditunjukkan melalui dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 168 Tahun 2022, untuk memberikan gambaran umum dan mendeskripsikan strategi implementasi dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian LHK RI Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Dr. Tasdiyanto Rohadi mengatakan bahwa Provinsi Papua salah satu daerah yang diprioritaskan untuk menjalankan program FOLU Net-Sink 2030 untuk mencegah pemanasan global dan perubahan iklim yang sudah mulai terjadi diberbagai daerah di Indonesia.
“Jadi memang fenomena pemanasan global dan perubahan iklim sudah tampak didepan mata diberbagai daerah pesisir, itu kita semakin bisa melihat fenoma naiknya permukaan air laut dan terjadi banjir. Bukan hanya dipulau Jawa saja, tapi daerah lain semakin nampak. Dan fenomena itu juga disebabkan oleh prilaku kolektif manusia dan aktifitas lainnya, sehingga pengelolaan hutan dan lahan itu menjadi hal penting karena kita memiliki tutupan hijau pepohonan yang harus di jaga dan di tingkatkan,” kata Tasdiyanto Rohadi.
“Jadi pohon-pohon yang kita tanam dari berbagai lahan, di berbagai kawasan yang sudah berkurang tutupan hijauannya itu akan sangat bermanfaat bagi meningkatkan kesejukan dan karena pohon itu menghasilkan oksigen dan menyerapkan karbon disoksida. Itu yang kita harapkan dan sebenarnya kit aini punya potensi yang sangat besar, Indonesia khususnya Papua punya lautan luas dan hutan yang luas,” ungkapnya.
“Papua sudah mulai karena menjadi prioritas dari kementerian untuk bersama-sama karena pemerintah pusat tidak bisa jalankan program sendiri untuk berkomitmen merekduksi emisi karbon, sehingga dunia internasional akan melihat itu,” Tasdiyanto Rohadi. (Krist Ansaka/Andika Wamafma)
