Papua menjaga karena kearifan lokal dari masyarakat adat di Papua. Untuk itu, negara-negara di dunia dan juga Pemerintah Pusat harus memikirkan, apa kontribusi yang bisa masyarakat dapat sebagai kompensasi yang bisa mereka dapat?
JAYAPURA, NGK – Program Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, bukan barang baru bagi Dinas Kehutanan dan Lingkuangan Hidup (DKLH) Provinsi Papua. Soalnya, pekerjaan mempertahankan hutan Papua baik dalam tataran kebijakan dalam RT RW maupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi hijau maupun secara operasional itu sudah dilaksanakan di provinsi Papua.
“Kemasannya saja yang namanya Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 tetapi pekerjaan-pekerjaan itu sudah kita laksanakan selama ini dengan pekerjaan, seperti pengembangan jasa lingkungan melalui ekowisata dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya, kami terus mengedukasi masyarakat untuk tidak menebang pohon tapi menanam pohon sehingga jumlah tutupan hijau ini makin banyak,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papapua, Jan Jap Ormuseray, SH, M.Si kepada wartawan di sela-sela kegiatan Workshop I Penyusunan Rencana Kerja FOLU Net-Sink 2030 di Jayapura (9/2/2023).
Menurut Jan Jap Ormuseray, workshop ini merupakan kelanjutan dari sosialisai Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 8 Februari dan hari ini (9 Februari, Red.) dilakukan workshop,” kata Ormuseray yang juga ondoafi Kampung Yongsu Desoyo di Kabupaten Jayapura.
Jan Jap Ormuseray menjelaskan, workshop untuk penyusunan rencana kerja sub nasional Provinsi Papua dititik beratkan di Provinsi Papua dan dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk tiga daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunngan akan dilaksanakan pada Juni 2023, untuk bagaimana tim kerja menyusun rencana kerja untuk Nasional di Papua.
Menurut Ormuseray, ada catatan penting dari arahan Pelaksana Harian Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SH, MM, pada acara sosialiasi FOLU) Net-Sink 2030, bahwa kita hari ini yang menjadi program prioritas di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu bagaimana menekan lajunya inflasi. Oleh karena itu, Pemerintan Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup terus melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dengan memberdayakan masyarakat adat.
“Mereka tanam pohon dalam rangka FOLU untuk menjaga tutupan hutan supaya kita bisa tekan emisi tetapi menambah serapan karbon serta juga kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan HHBK, ada peredaran uang walaupun skalanya itu tidak banyak tetapi ada uang di tengah masyarakat untuk membantu daya beli masyarakat. Hal ini juga sekaligus untuk membantu menekan laju inflasi,” ungkap Ormuseray.
Menurutnya, upaya untuk menekan laju inflasi dengan menambah jumlah peredaran uang di tengah masyarakat kita melalui kegiatan-kegiatan melalui UMKM di sektor sumber daya alam itu seperti aneka olahan hasil hutan sagu, mangrove, minyak kayu putih, madu, aneka ukir-ukiran khas dan dan lain-lain.
“Dengan kegiatan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), masyarakat tidak merusak hutan tapi bagaimana memanfaatkan dari hasil hutan bukan kayu itu untuk meningkatkan ekonomi mereka,” tegas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
dalam workshop hari ini pemerintah provinsi Papua melaui dinas kehutanan ini, kita terutama menekankan bagaimana posisi masyarakat ada posisi kelembagaan dan sumber daya masyarakat adat yang kapasitasnya harus ditingkatkan sehingga masyarakat adat itu berperan aktif.
Ormuseray menjelaskan, bahwa di negara-negara di dunia maupun Pemerintah Indonesia boleh berbangga bahwa yang ikut memberi kontribusi oksigen paling tinggi adalah Papua. Tetapi jangan dilupa bahwa masyarakat Papua menjaga itu karena kearifan lokal dari masyarakat adat di Papua secara turun-temurun dari generasi ke generasi di berbagai kabupaten di Papua. Untuk itu, negara-negara di dunia dan juga Pemerintah di pusat harus memikirkan itu apa kontribusi yang bisa masyarakat dapat sebagai kompensasi yang bisa mereka dapat. “Hal ini harus di pertimbangkan berbagai program yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan yang harus dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jan Jap Ormuseray, SH, M.Si. (Krist Ansaka/Andika Wamafma)
