Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
JAYAPURA, NGK –Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk dapat mengelola sumber daya hutan yang dapat mensejahterakan masyarakat.
Menabuh Tifa sebagai tanda Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang), RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek), Penilaian KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang Efektif, dan Analisis Spasial. (Foto: Andika W)“Dalam mengelola sumber daya hutan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maka harus dimulai dari penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan rehabilitasi reformasi hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kerjanya KPH,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang), RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek), Penilaian KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang Efektif, dan Analisis Spasial. Kegiatan Bimtek ini berlangsung di Kota Jayapura, Senin (06/03/2023).
Menurut Jan Jap Ormuseray, sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
Dikatakan, saat ini ada sebanyak 56 unit KPH yang tersebar di Papua, termasuk tiga daerah otonomi baru, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Sehingga ia harapkan hasil penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) KPH, dapat berkontribusi dalam perwujudan pengelolaan hutan lestari di Papua.
“Dari jumlah 56 KPH tersebut, sebanyak 13 unit KPH atau 23,21 persen yang telah menyusun RPHJP-nya dan sisanya belum menyusun RPHJP. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kemampuan SDM, diperlukan penyusunan RPHJP dan perpetaan pada KPH di wilayah kerja BPHL wilayah XV Jayapura dengan melaksanakan bimtek penyusunan RPHJP/RPHJPD KPH, Penilaian KPH Efektif dan Analisis Spasial,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) wilayah XV Jayapura, Safruddin Jen mengatakan penyusunan RPHJP/RPHJPD lebih dulu difokuskan kepada Provinsi Papua induk dari 7 kabupaten dan 1 kota. Sehingga diperlukan peningkatan SDM berkualitas di KPH.
“Bimtek ini untuk meningkatkan kapasitas SDM kita, terutama operator di KPH, harapan kita penyusunan RPHJP lebih efektif dan efesien karena yang menjadi wilayah perencanaan itu adalah KPH, jadi semua program maupun kebijakan mulai dari pusat sampai daerah basisnya itu KPH, sehingga ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari perencanaan ditingkat tapak,” kata Safruddin Jen.
Safruddin Jen mengakui adanya kendala ketika dilapangan seperti minimnya data dan koordinasi dilapangan. “Kita disini koordinasi itu agak lambat, untuk itu beberapa bulan kita memperkuat koordinasi lewat during, sehingga diharapkan lebih baik lagi. Selain itu, data karena kondisi hutan di Papua, apalagi kondisinya memerlukan data yang banyak juga, sehingga perencanaan itu harus sesuai dilapangan,” tandasnya.
Bimtek Penyusunan RPHJP, Penilaian KPH Efektif, dan Analisis Spasial dihadiri tiga narasumber sebagai pemateri yakni, Ridwan Atmojo (Dinas KLH), Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), dan Balai Pelatihan LHK Makassar. (Krist A/Andika W)
