NABIRE (19/10/26), NGK — Realitas panjang yang dihadapi Provinsi Papua Tengah. Wilayah luas berupa pegunungan yang terjal hingga ke pesisir dengan deburan ombak deras. Aksesnya sulit, serta pola pelayanan kesehatan yang selama ini lebih banyak menunggu sakit baru mengobati.
Sebagai daerah yang baru tumbuh, Papua Tengah memerlukan fondasi kesehatan yang kokoh, bukan hanya mengurus orang yang sudah sakit, melainkan mencegah sejak dini, menjaga sepanjang masa hidup, dan menjangkau setiap warga hingga ke lembah terpencil.
Itulah alasan mendasar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar Workshop Integrasi Layanan Primer di Aula Rumah Makan Salera, Jalan Pemuda, Nabire, Senin (19/10/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 28 Oktober 2026 ini diikuti 40 tenaga kesehatan dari delapan kabupaten: Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya. Inilah langkah konkret mengubah arah pelayanan kesehatan di tanah ini.
Selama ini, pelayanan cenderung berpusat pada pengobatan atau bersifat kuratif. Melalui ILP, arahnya berbalik: menjadi promotif dan preventif, dengan pendekatan menyeluruh berdasarkan siklus hidup — mulai ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.
“ILP menggunakan pendekatan pelayanan berdasarkan siklus hidup manusia, sehingga pelayanan menjadi lebih terarah dan berkesinambungan,” ujar Obeth Tekege, SKM., M.PH., Sekretaris Dinkes Papua Tengah, saat membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Agus, M.Kes., CH.Med., CHt.
Pendekatan ini tidak hanya mengubah siapa yang dilayani, tetapi juga di mana dan oleh siapa. Jaringan fasilitas dikaitkan secara erat: Puskesmas di distrik membina Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung, yang kemudian menggerakkan Posyandu sebagai ujung tombak di tengah masyarakat. Petugas tidak lagi sekadar menunggu di ruang pelayanan, melainkan aktif turun ke lapangan, melakukan kunjungan rumah, dan bekerja bersama kader kampung agar pemantauan kesehatan berjalan terus-menerus.
Namun cita-cita ini berhadapan dengan medan yang berat. Tantangannya nyata dan berlapis: banyak wilayah yang hanya bisa dicapai lewat penerbangan perintis atau jalur darat ekstrem; ketimpangan jumlah dokter, perawat, dan bidan antara ibu kota kabupaten dan daerah terpencil; keterbatasan listrik serta jaringan internet untuk pencatatan digital lewat aplikasi ASIK/SatuSehat; ketersediaan obat dasar di tingkat Pustu dan Posyandu; hingga kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi kader agar mampu melakukan skrining kesehatan dasar secara mandiri.
Karena itulah penguatan kapasitas tidak bisa ditunda. Selama sepuluh hari pelaksanaan, para peserta dibimbing langsung oleh narasumber dan widyaiswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan RI Makassar.
“Peserta diharapkan dapat memahami penerapan ILP secara menyeluruh dan mampu menyusun rencana tindak lanjut untuk memperkuat pelaksanaannya di wilayah kerja masing-masing,” tegas Sutira Kobogau, S.Kep., Ns., Ketua Panitia Kegiatan.
Langkah perubahan ini sudah mulai berjalan di beberapa daerah. Dogiyai menggerakkan seluruh 15 Puskesmas-nya untuk memetakan klaster pelayanan dan mengaktifkan kembali peran kader kampung. Nabire menjadi pusat pelatihan sekaligus lokus percontohan penerapan alur layanan berbasis siklus hidup sebelum disebarkan ke kabupaten tetangga. Tim pemantauan dan evaluasi juga rutin turun ke delapan Puskesmas lokus yang tersebar di berbagai kabupaten, menyesuaikan metode dengan karakteristik wilayah — baik pesisir Mimika maupun pegunungan yang terjal. Secara keseluruhan, program ini menargetkan hingga 150 Puskesmas di seluruh wilayah Papua Tengah.
Dengan penguatan ini, sasaran yang dituju jelas dan terukur: menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI/AKB) melalui pemantauan kehamilan dan persalinan terintegrasi sejak tingkat kampung; mempercepat penanganan stunting lewat skrining gizi balita yang rinci dan berkala di Posyandu; serta mendeteksi lebih dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, maupun penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis.
Hadirnya Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kristianus Tebai, SKM., M.Kes., turut menegaskan komitmen penuh instansi ini. Bagi Papua Tengah, menjawab pertanyaan “mengapa” ternyata sederhana: agar kesehatan bukan lagi milik mereka yang tinggal dekat kota, melainkan hak setiap warga, di mana pun rumah mereka berada, sejauh apa pun lembah tempat mereka tinggal. Workshop ini bukan sekadar pelatihan. Ia adalah awal perjalanan panjang menyambungkan harapan kesehatan ke setiap sudut tanah Papua Tengah. (Krist)
