NABIRE (9/11/26), NGK – Di tengah tantangan pengelolaan kewenangan pendidikan yang tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan di Tanah Papua, tapi Provinsi Papua Tengah melangkah tegas memacu peningkatan kualifikasi tenaga pendidiknya.
Langkah ini bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan, melainkan upaya memastikan anak-anak di Papua Tengah mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per April 2026, dari sekitar 11.204 guru yang mengabdi di delapan kabupaten se-Papua Tengah, masih tercatat 1.660 pendidik belum memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1). Angka ini menjadi perhatian utama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Petrus Waine, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa dorongan pemenuhan kebutuhan guru berkualitas merupakan salah satu mandat lembaganya. Berkat kesepakatan lintas kementerian, enam pemerintah provinsi, serta perguruan tinggi di tanah Papua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 mulai dijalankan secara bertahap. Khusus di Papua Tengah, program ini resmi diterapkan pada tahun 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) lewat jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Keseriusan Ibu Kepala Dinas Pendidikan ini sungguh sangat kami apresiasi,” ujar Waine. Apresiasi itu disampaikan karena secara aturan—melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021—pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola sebagian satuan pendidikan, namun tetap berkomitmen membiayai peningkatan kualifikasi pendidik.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, SE., menjelaskan bahwa pada tahun 2026 sebanyak 160 guru mengikuti program RPL dalam dua gelombang: 100 orang pada tahap pertama dan 60 orang pada tahap kedua. Seluruh peserta telah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa UNIMUDA.
Program ini secara khusus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) yang mengabdi di jenjang PAUD hingga SMP, mempercepat perolehan gelar sarjana pendidikan tanpa harus menempuh perkuliahan dari awal.
Upaya penuntasan kualifikasi tidak berhenti di gelar sarjana. Setelah lulus, para guru wajib mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen. Di bidang sertifikasi, tahun 2025 telah berhasil meluluskan 801 guru dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara tahun 2026 ditargetkan menambah 900 kelulusan. Dengan demikian, masih tersisa 1.500 guru yang belum berkualifikasi sarjana pendidikan dan 459 guru yang sudah sarjana namun belum bersertifikat pendidik.
Menghadapi sisa pekerjaan yang cukup besar, pemerintah provinsi menetapkan target penyelesaian menyeluruh hingga tahun 2029. Keberhasilan pencapaian itu sangat bergantung pada kerja sama delapan pemerintah kabupaten untuk melakukan verifikasi data secara akurat di Data Pokok Pendidikan Nasional (Dapodik). Nurhaidah menegaskan, data yang bersih dan nyata akan menjadi dasar perencanaan yang tepat sasaran, sehingga anggaran Otonomi Khusus dapat digunakan secara efektif untuk mencerdaskan putra-putri Papua Tengah.
BP3OKP juga berperan aktif mengawal pelaksanaan ini di delapan kabupaten. Harapan Irjen Waine sederhana namun mendalam: agar para pemimpin daerah melihat masalah ini dengan hati, sehingga setiap guru yang mengabdi dapat memenuhi syarat kualifikasi, dan setiap anak Papua Tengah mendapatkan pendidik yang layak. Di sinilah masa depan pendidikan Papua Tengah ditentukan—bukan hanya di atas kertas, melainkan lewat langkah nyata, kesungguhan, dan kebersamaan. (ka)
