Beranda MIMIKA Mimika Dorong Serapan APBD Lewat Evaluasi dan Asistensi

Mimika Dorong Serapan APBD Lewat Evaluasi dan Asistensi

55
0
BERBAGI
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong memberikan sambutan ketika membuka Kegiatan Penyusunan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026). – Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Mimika berada di urutan kelima dengan realisasi 80,24 persen, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 79,53 persen. Secara nominal, anggaran Mimika jauh lebih besar sehingga menjadi perhatian nasional.

TIMIKA (21/11/26), NGK — Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Kegiatan Penyusunan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026).

Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dengan dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni bersama tim pendamping Kemendagri, Yuniar Rohaini, Oktayana dan Simon Simanungkalit, serta jajaran pejabat daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli Bupati Petrus Paliamba perwakilan BPKAD dan unsur Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menyoroti kehadiran para PPK-OPD dan Bendahara OPD yang dinilai masih kurang saat kegiatan berlangsung. Ia meminta panitia menjalankan daftar hadir karena kondisi ini berkaitan langsung dengan rendahnya penyerapan anggaran daerah yang baru mencapai 53 persen, padahal menjelang akhir tahun anggaran serapan idealnya berada di atas 80 persen.

Peserta kegiatan Kegiatan Penyusunan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026. (Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Emanuel menegaskan  penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD bukan sekadar rutinitas administratif atau seremonial, melainkan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Ia menekankan tiga fokus utama dalam penyusunan analisis LPJ tersebut, yaitu kedalaman analisis berbasis fakta untuk menemukan akar masalah dan rekomendasi konkret, keterkaitan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja serta manfaat nyata bagi Masyarakat, seperti pelayanan publik, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Wakil Bupati meminta seluruh OPD menyerahkan data secara akurat, tepat waktu dan tidak menunda dokumen yang dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat meningkat.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni saat memberikan arahan, ia mengatakan “Mimika berada di urutan kelima dengan realisasi 80,24 persen, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 79,53 persen. Secara nominal, anggaran Mimika jauh lebih besar sehingga menjadi perhatian nasional.” (Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan  kehadirannya bersama tim bertujuan memberikan pemahaman, asistensi, dan ruang konsultasi untuk mempercepat realisasi APBD Mimika. Meski ia harus kembali pada siang hari, tim pendamping tetap disiapkan untuk berdiskusi dan konsultasi lanjutan, termasuk melalui zoom meeting.

Berdasarkan perbandingan realisasi APBD se-Provinsi Papua Tengah, Agus memaparkan bahwa dari sisi pendapatan, Mimika berada di urutan kelima dengan realisasi 80,24 persen, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 79,53 persen. Secara nominal, anggaran Mimika jauh lebih besar sehingga menjadi perhatian nasional. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi 75,37 persen (sekitar 75,40 persen) yang kontribusinya masih perlu ditingkatkan; Pendapatan Transfer berkontribusi 58,19 persen dengan realisasi 78,42 persen (sekitar Rp2,3 triliun dari pagu Rp3 triliun), di mana OPD pengelola dana Otsus, DTI, dan DAK diminta mempercepat syarat salur serta kelengkapan dokumen administrasi; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terutama dari bagi hasil pemegang IUPK pertambangan mineral logam dan batu bara, berkontribusi 31,12 persen dengan realisasi 85 persen (sekitar Rp1,2 triliun dari pagu Rp1,4 triliun).

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong bersama nara sumber. (Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Sebaliknya, dari sisi belanja, realisasi Mimika baru mencapai 54,67 persen, berada di bawah rata-rata nasional (65,67 persen) dan di urutan ketiga dari bawah se-Papua Tengah. Belanja Barang dan Jasa terealisasi 45,29 persen dari pagu Rp1,1 triliun, sedangkan Belanja Modal baru 28,41 persen, terdiri atas Tanah (9,35 persen), Peralatan dan Mesin (29,45 persen), Gedung dan Bangunan (27,50 persen), Jalan, Jaringan, dan Irigasi (30,32 persen), Aset Tetap Lainnya (6,14 persen), serta Aset Lainnya (5,07 persen). Dari total APBD sekitar Rp5,5 triliun, dana yang masih mengendap di kas daerah diperkirakan sekitar Rp1 triliun, padahal target serapan proporsional idealnya 20 persen pada Triwulan I, 50 persen Triwulan II, 80 persen Triwulan III, dan mendekati 100 persen pada Triwulan IV.

Peserta kegiatan serius mendengarkan arahan wakil bupati. (Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Agus menguraikan bahwa APBD perlu dipacu sejak awal tahun demi mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi melalui peredaran uang di masyarakat.

Foto bersama. (Foto: Tim Multi Media Wakil Bupati Mimika)

Ia memaparkan sepuluh faktor penyebab lambatnya realisasi belanja beserta solusinya, yakni:

Pertama:  Keterlambatan lelang: Sering baru dilakukan pada April, Agustus, atau September sehingga kualitas rawan menurun dan berpotensi menimbulkan temuan. Solusinya dengan lelang dini pada tahun anggaran sebelumnya (misalnya anggaran 2027 dilelang dan ditetapkan pemenangnya pada 2026 setelah KUA-PPAS disepakati, lalu kontrak pada awal 2027), lelang dipercepat dengan pendampingan Kemendagri atau LKPP, pemanfaatan E-Katalog (termasuk E-Katalog Lokal), belanja daring, serta Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Kedua: Penyusunan DED di tahun yang sama: Menunda pekerjaan fisik, sehingga DED sebaiknya disusun satu tahun sebelumnya atau dilelang dini.

Ketiga: Keterlambatan SK pejabat pengelola keuangan dan pengadaan: Menghambat kegiatan pada awal tahun, sehingga SK sebaiknya diterbitkan tanpa tahun anggaran dan cukup diubah saat ada mutasi.

Keempat: Keterlambatan Juknis DAK: Regulasi Juknis dari pusat sudah disatukan agar persiapan daerah tidak tertunda lama.

Kelima: Perubahan lokasi kegiatan PL atau Pokir: Perencanaan harus dimatangkan sejak awal dan tidak diubah-ubah setelah ditetapkan.

Keenam: Penagihan dan pembayaran menumpuk di akhir tahun: Pembayaran pekerjaan besar sebaiknya dilakukan per termin sesuai kemajuan fisik, tanpa potongan pencairan, agar uang segera beredar.

Ketujuh: Ketakutan ASN terhadap masalah hukum dan APH: Perlu diatasi dengan evaluasi serapan OPD yang berpeluang menjadi pertimbangan mutasi, penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja dan kehadiran dengan pemotongan tegas bila target atau kehadiran tidak terpenuhi, serta peningkatan kapasitas melalui Bimtek, Diklat, workshop, Rakor, dan pemberian reward untuk membangun motivasi.

Kedelapan: Keterlambatan penyelesaian administrasi dan LPJ: Memerlukan tim pengelola keuangan yang sigap melengkapi dokumen agar pencairan tidak tertahan.

Kesembilan: Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM: Perlu didukung anggaran peningkatan kapasitas, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta Bimtek dan Diklat di Kemendagri maupun mendatangkan narasumber.

Kesepuluh: Kurangnya monitoring dan evaluasi (Monev) pimpinan: Pimpinan OPD perlu menggelar Monev rutin—mulai bulanan, dua mingguan, hingga mingguan menjelang akhir tahun—untuk memetakan jadwal triwulan dan pergeseran anggaran, sementara Monev tingkat kabupaten dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan pejabat terkait. (tob/ka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here