JAYAPURA (5/10/26), NGK— Belum genap dua tahun berlalu sejak 20 Februari 2025, hari pelantikan Meki F. Nawipa bersama Deinas Geley sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, namun jejak perubahan sudah mulai terasa di provinsi yang baru empat tahun berdiri ini. Di Istana Negara kala itu, Nawipa berjanji tegas: “Saya akan jalankan Otonomi Khusus dengan baik. Sekolah gratis diwujudkan.” Kini, janji itu bukan sekadar ucapan. Ia mulai dijalankan melalui program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), yang didukung alokasi minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027.
Melalui Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta delapan Bupati di wilayahnya untuk menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD. Kedelapan kabupaten itu adalah Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mimika, dan Puncak. Langkah ini menjadi fondasi pemenuhan Standar Pendidikan Nasional sekaligus operasional penuh SSH di seluruh penjuru provinsi.
Lebih Dari Sekadar Jam Belajar Diperpanjang
SSH selaras dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Bukan sekadar menambah durasi, program ini mengubah wajah pendidikan di daerah dengan geografi menantang — dari pagi pukul 07.00 hingga sore sekitar pukul 15.00–16.00 waktu setempat. Sesi pagi diisi mata pelajaran inti saat konsentrasi tertinggi; siang hingga sore dikembangkan untuk literasi mandiri, diskusi kelompok, seni, olahraga, makan bersama, serta pembinaan karakter.
“SSH harus menjadi contoh mutu pendidikan melalui sarana prasarana layak, pembelajaran inovatif, lingkungan aman, dan lulusan yang cerdas serta tangguh,” tegas Gubernur Nawipa dalam berbagai kesempatan.
Program ini dirancang menjawab keterbatasan pendampingan belajar di rumah, menjauhkan anak dari lingkungan kurang kondusif, serta mengatasi ketertinggalan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tanpa mewajibkan mereka tinggal di asrama.
Lima Pilar Penopang Langkah Nyata
Penerapan SSH dibangun di atas lima aspek utama yang dijalankan secara terpadu:
Pertama, pendanaan berkelanjutan dari 30 persen Dana Otsus. Sumber anggaran dipadukan dari APBD, BOS/BOSP, serta dukungan pihak ketiga dan CSR. Dana itu digunakan untuk subsidi operasional sekolah, insentif guru yang mendampingi hingga sore, serta pemenuhan fasilitas dasar — air bersih, listrik, internet, dan renovasi ruang kelas serta ruang makan.
Kedua, integrasi gizi bagi tumbuh kembang. Di titik pelaksanaan sekolah, makan siang sehat disajikan menggunakan bahan pangan lokal yang dikelola bersama kelompok ibu-ibu kampung. Anak tidak lagi belajar dalam keadaan lapar, dan asupan bergizi menjadi fondasi konsentrasi serta kesehatan fisik mereka.
Ketiga, pemulangan ketertinggalan belajar. Menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL), siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan nyata — bukan sekadar kelas atau usia. Guru mengidentifikasi kemampuan awal lewat asesmen diagnostik, lalu memberikan pembelajaran yang sesuai: dari mengenal huruf hingga membaca lancar, dari berhitung sederhana hingga memahami logika matematika lewat benda konkret di sekitar mereka.
Keempat, pembentukan karakter dan lingkungan aman. Sekolah menjadi “rumah kedua” yang menanamkan kedisiplinan, gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab lewat pembiasaan harian serta kegiatan berbasis proyek. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendidik sekaligus melindungi.
Kelima, sinergi lintas sektor. Dinas PUPR membantu renovasi gedung dan sanitasi; Dinas Kominfo menjamin akses internet andal; PT PLN memprioritaskan ketersediaan listrik di sekolah; perguruan tinggi setempat mendampingi pelatihan guru dan evaluasi berkala. Nawipa mengingatkan, Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru harus dibangun bersama — ia mengajak anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua Tengah berdiskusi rutin setiap tiga bulan demi kemajuan bersama.
Menembus Daerah Paling Terpencil
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan SSH tidak berpusat hanya di Nabire. Secara bertahap program meluas ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya. Dinas Pendidikan serta BKPSDM diminta segera memetakan dan mendistribusikan tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil, agar tidak ada kesenjangan antara sekolah di kota maupun di pegunungan.
Tantangan memang masih ada. Penyesuaian kebiasaan masyarakat yang lazim meminta anak membantu di kebun, keterbatasan buku bacaan berjenjang, logistik pangan di daerah terjauh, hingga menjaga konsistensi kebijakan saat terjadi pergantian pimpinan. Namun langkah telah diambil. Secara bertahap, terukur, dan menyentuh langsung kehidupan anak-anak.
Bukti Di Lapangan, Harapan Masa Depan
Hasil mulai terlihat. Siswa yang tadinya tertinggal dalam kemampuan dasar kini semakin lancar membaca dan lebih percaya diri berhitung. Angka kehadiran meningkat, tinggal kelas menurun, dan wajah anak-anak tampak lebih cerah. Melalui Rapor Pendidikan serta asesmen berkala, kemajuan dipantau secara objektif — memastikan setiap rupiah dari Dana Otsus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.
Sekolah Sepanjang Hari bukan sekadar program. Ia adalah jembatan menuju kesetaraan hak pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan fondasi kebangkitan Papua Tengah yang sesungguhnya. Dengan 30 persen Dana Otsus dialokasikan teguh demi pendidikan, janji yang diucapkan di Istana Negara kini tumbuh menjadi kenyataan di setiap sekolah, setiap ruang kelas, dan setiap senyum anak-anak di delapan kabupaten ini. (Krist Ansaka)
