TIMIKA (9/11/26), NGK – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa diundang menghadiri dan membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) 2026 yang akan digelar di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu (14/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026). Direncanakan, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda akan hadir dan memberikan materi tentang “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia”. Sedangkan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D akan menyampaikan materi tentang “Mendorong Prakarsa Daerah untuk Membangun Ekosistem Toleransi di Daerah” dan Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M akan akan menyampaikan materi tentang “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif.”
Terkait kehadiran Gubernur Maluku Utara di Timika, Sekretaris Pribadi Gubernur Maluku Utara, Chelse Pattipawael kepada New Guinea Kurir (NGK) mengatakan, masih menunggu kepastian dari gubernur sebab dikuatirkan pada saat bersamaan Sherly Tjoanda ada agenda lainnya di Maluku Utara.
“Belum conform ya, akan kami sampaikan secepatnya apakah Ibu Sherly akan hadir atau tidak,” kata Chelse.
Sementara Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa direncanakan akan menyambut para tamu dengan sambutan pembukaan (Welcome Speech) dan makan malam (Gala Dinner) bersama ratusan pejabat dari seluruh Indonesia.
Dari ratusan pejabat yang bakal hadir, yang sudah melakukan konfirmasi untuk hadir adalah Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat yaitu Bupati Sambas (H. Satono, S.Sos.I, MH) beserta Istri (Ibu Hj. Yunisa, S.Pd), Sekretaris Daerah Kab. Sambas (Dr. H. Rachmad Robby, SE, ME)
Dari Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adalah Hidayaturahman, S.Sos.,M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Fahruzi, S.Kom.,MM Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kota Banjarbaru.
KTT 2026 ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan”. Kegiatan ini merupakan kelanjutan sukses KKT 2025 di Singkawang, diselenggarakan oleh SETARA Institute bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, FKUB Kementerian Agama RI, dan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.
Penyelenggaraan di Mimika bukan sekadar pemilihan lokasi, melainkan langkah strategis untuk memperluas wacana toleransi yang selama ini cenderung berpusat di wilayah barat Indonesia, sekaligus menampilkan pengalaman daerah plural di tanah Papua sebagai laboratorium kerukunan. Toleransi ditegaskan bukan sekadar sikap individu ‘membiarkan’ perbedaan, melainkan kapasitas masyarakat dan pemerintah menjamin kesetaraan, mencegah diskriminasi, serta memastikan setiap warga menikmati haknya tanpa hambatan.
Diproyeksikan dihadiri 250–300 peserta dari berbagai unsur: pemerintah pusat dan daerah, FKUB, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, media, dunia usaha, serta kelompok perempuan dan pemuda. Narasumber mencakup Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, kepala daerah, Ketua FKUB, tokoh masyarakat, dan aktivis perdamaian. Rangkaian acara meliputi pidato kunci, diskusi panel, sesi tematik, pertunjukan budaya, hingga pembacaan Deklarasi Mimika 2026 tentang Pemajuan Toleransi dan Harmoni.
Diharapkan lahir rekomendasi kebijakan nasional dan daerah, dokumentasi praktik baik, terbentuknya jejaring kota toleran, serta teridentifikasi agenda kolaborasi antarpihak. Panitia menanggung akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan jaminan keamanan selama kegiatan; tiket perjalanan menjadi tanggung jawab peserta.
Konferensi ini menegaskan bahwa kerukunan bukan keadaan yang datang sendiri, melainkan hasil kepemimpinan, dialog, dan kerja sama seluruh elemen bangsa. Dari Mimika, semangat toleransi diproyeksikan menyebar ke seluruh penjuru negeri.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan yang tinggal beberapa hari lagi, Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya yang juga Ketua Umum Panitia Pelaksana, Emanuel Kemong pada Minggu (8/9/2026), melakukan rapat terbatas untuk memastikan kesiapan masing-masing bidang.
“Kami harus mempersiapkan semua dapat berjalan baik karena Konferensi Kota Toleran 2026 merupakan sebuah ikhtiar untuk menjadikan toleransi bukan sekadar wacana, melainkan agenda pembangunan yang nyata di tingkat daerah. Kabupaten Mimika dipilih bukan hanya sebagai lokasi konferensi, tetapi sebagai ruang pembelajaran. Dari Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia dapat belajar bahwa keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial. Dari Papua Tengah, kita dapat membangun narasi bahwa toleransi, dialog, dan perdamaian merupakan bagian penting dari masa depan Indonesia,” tegas Emanuel Kemong. (tob/ka)
