NABIRE (22/11/26), – NGK Puluhan kepala daerah dari enam provinsi se-Tanah Papua bersiap menyerbu Nabire untuk menggelar rapat koordinasi akbar yang mempertaruhkan kepastian hukum dan hak-hak istimewa warga asli Papua di enam provinsi.
Demikian yang dilansir dari Undangan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, tertanggal 13 November 2026.
Dalam undangan itu disebutkan, pertemuan tingkat tinggi bertajuk Rapat Koordinasi Unsur Pemerintah Seluruh Tanah Papua tentang Pendefinisian Orang Asli Papua ini akan menghentak Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Senin hingga Selasa, 23–24 November 2026.
Agenda ini diprakarsai langsung oleh Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua guna mengakhiri tumpang tindih kriteria pendefinisian OAP yang selama ini dinilai kian membelah keseragaman antardaerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, OAP merupakan subjek utama yang berhak mutlak atas perlindungan, pemberdayaan, serta hak-hak istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemekaran menjadi enam provinsi di Tanah Papua memicu perbedaan pendekatan dan kriteria antardaerah.
Ini sebuah celah yang dikhawatirkan memicu ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan bagi masyarakat.
Forum di Nabire ini dibidik menjadi titik balik untuk mengunci kesepahaman bersama dan merumuskan draf kriteria OAP yang seragam dan mengikat secara konsisten di seluruh Tanah Papua. Selain menyamakan persepsi dan memetakan tantangan tiap provinsi, pertemuan ini juga menargetkan penandatanganan nota kesepahaman bersama hingga mendorong hasil kesepakatan ke pemerintah pusat demi pengakuan dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.
Rapat koordinasi ini rencananya akan menghimpun barisan kekuatan dari berbagai lini, mulai dari pejabat pemerintah pusat termasuk Menteri Dalam Negeri, anggota DPR RI dan DPD RI utusan seluruh Tanah Papua, enam gubernur beserta wakil gubernur, hingga para bupati se-Tanah Papua. Sejumlah elite dan unsur penting lainnya juga dijadwalkan hadir, yakni pimpinan dan anggota BP3OKP, pimpinan MRP, pimpinan DPRP, perwakilan legislatif/anggota DPRD Otsus se-Tanah Papua, akademisi, tokoh adat, ahli hukum, serta panitia penyelenggara. ka/tob)








