SORONG, NGK – Hujan yang mengguyur Kota Sorong pada Kamis 10 Juli 2025, tidak menjadi halangan bagi ratusan mama-mama yang tergabung dalam Solidaritas Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) untuk bertemu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Tapi niat mama-mama itu gagal lantaran gubernur sedang tugas keluar.
“Hari ini (10/7/2025,Red.) mama-mama mau menyerahkan nama pedagang mama-mama ke Gubernur. Tapi rencana ketemu gubernur itu gagal. Padahal, hari ini, kami punya dua agenda, yaitu: Pertama, menyerahkan nama-nama pedagang dan Kedua, croschek aspirasi mama-mama pedagang yang pernah disampaikan ke Gubernura pada 25 April lalu, ungkap Pendamping P2MPKS, Robert Nauw dan juga dibenarkan Koordinator Tim Hukum P2MPKS, Yohanis Mambrasar ketika dihubungi NGK secara terpisah via hendphone dari Jayapura (10/7/2025).
Menurut Yohanis Mambrasar, berdasarkan hasil pendataan selama dua bulan dan verifikasi para pedagang mama-mama di seluruh wilayah Sorong Raya, jumlahnya ada 4.509 orang. Jumlah ini, terbagi menjadi pedagang tetap dan tidak tetap di berbagai sektor yang berada di Pasar Sentral Remu di Kota Sorong, Pasar Moderen Rufei di Kota Sorong, Pasar Jembatan Puri di Kota Sorong, Pasar Pagi Sore Aimas di Kabupaten Sorong, Pasar Kompleks – Distrik Kota Sorong, dan Penjual Eceran (di jalan, pondok dan rumah).
Sementara itu, Yohanis Mambrasar, Koordinator Tim Hukum P2MPKS melalui rilisnya yang diterima NGK pada 8 Juli 2025, disebutkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada audiensi sebelumnya, 25 April 2025, di mana Gubernur menyatakan dukungannya atas aspirasi pedagang Papua dan memberikan mandat kepada P2MPKS untuk melakukan pendataan pedagang asli Papua di wilayah provinsi, mulai dari Kota, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Meybrat,Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.
Dari jumlah 4.509 mama-mama pedagang, Yohanis Mambrasar merinci, Pasar Sentral Remu 1.852 orang, Pasar Moderen Rufei 260 orang, Pasar Jembatan Puri 101 orang, Pasar Pagi Sore Aimas 73 orang, Pasar Kompleks – Distrik Kota Sorong 199 orang, dan Penjual Eceran (di jalan, pondok dan rumah) ada 2.024 orang.
Menurut Pendamping P2MPKS, Robert Nauw dan juga Yohanis Mambrasar, Koordinator Tim Hukum P2MPKS, bahwa pendataan ini tidak hanya mencakup pedagang pasar utama, tetapi juga pedagang di kompleks, emperan jalan, serta pelaku usaha rumahan. “Ini adalah bentuk tanggung jawab dan kesiapan kami sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat Papua secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain mendata, P2MPKS juga telah membentuk lebih dari 60 pengurus kelompok pedagang di berbagai titik kompleks di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Tujuannya adalah membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang solid antar pedagang, serta membentuk wadah perjuangan kolektif untuk pemenuhan hak-hak ekonomi mama-mama Papua, yang selama ini termarjinalkan dari kebijakan pembangunan.
Dari Aspirasi ke Agenda Politik
Pertemuan 10 Juli ini bukanlah kali pertama mama-mama Papua untuk mengadvokasi haknya. Pada 9 Mei lalu, lebih dari 500 pedagang yang tergabung dalam P2MPKS juga menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu saat menghadiri HUT Raja Ampat. Dalam pertemuan itu, mama-mama Papua menyampaikan tujuh poin utama aspirasi yang mencakup:
- Pembangunan Pasar Khusus Mama-Mama Papua di bekas lokasi Pasar Boswesen.
- Penyediaan tempat jualan layak di Pasar Remu, khususnya di gedung utama.
- Dukungan modal usaha baik dalam bentuk bantuan stimulan maupun sistem koperasi simpan pinjam. 4. Pendirian koperasi pedagang Papua yang dikelola mandiri, transparan, dan diawasi bersama.
- Sistem pinjaman bunga rendah yang inklusif.
- Penyediaan transportasi pedagang lintas wilayah yang dikelola koperasi dan didukung anggaran pemerintah.
- Seluruh program afirmatif harus berbasis budaya dan nilai lokal Papua, bukan sekadar tiruan proyek nasional.
Pasar Sebagai Ruang Hidup
Dalam rilis P2MPKS disebutkan, pasar bagi mama-mama Papua bukan hanya tempat berdagang, melainkan ruang sosial yang menjaga martabat, menyekolahkan anak, dan menyambung harapan hidup. Sayangnya, mereka kerap disingkirkan dari pasar modern dan dipaksa berjualan di atas karung di emperan toko, bersaing tidak adil dengan pedagang migran.
Aspirasi untuk membangun pasar khusus bukanlah semata tuntutan fisik, tetapi panggilan untuk keadilan struktural. Dalam kerangka Otonomi Khusus, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua seharusnya menjadi prioritas. Namun hingga kini, mama-mama Papua masih menghadapi diskriminasi akses, marginalisasi ekonomi, dan kebijakan yang tidak berpihak.
“Gerakan ini adalah bentuk nyata keberdayaan dan solidaritas perempuan Papua. Kami tidak minta belas kasihan. Kami minta keadilan.” Kata Yohanis Mambrasar.
Menuju Mitra Pembangunan yang Setara
Dengan momentum yang terus dibangun, P2MPKS menegaskan bahwa mereka tidak sekadar datang membawa tuntutan, tetapi juga solusi. Pendataan lengkap, pengorganisasian kelompok, hingga proposal kebijakan telah disiapkan sebagai bentuk kesiapan untuk bermitra dengan pemerintah daerah.
Gerakan mama-mama Papua hari ini merupakan manifestasi perlawanan terhadap kekerasan struktural yang telah lama menyingkirkan perempuan asli dari ruang ekonomi. Lebih dari sekadar meja jualan, perjuangan ini adalah langkah memulihkan ruang hidup, martabat, dan hak sebagai pemilik sah tanah Papua. (Krist Ansaka)
