Jayapura, NGK,- Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Depapre pada hari minggu, boleh dilakukan setelah ibadah. Begitulah salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja (Raker) Klasis Tanah Merah yang berlangsung di Kampung Amai pada 28 – 29 Januari lalu.
Selain waktu bongkar muat pada hari minggu, Raker Klasis yang dihadiri 13 Jemaat se Tanah Merah juga menyoroti dampak negatif dari kehadiran Pelabuhan Depapre. Untuk itu, 13 jemaat di Klasis Tanah Merah menolak dengan tegas penjualan miras, togel, judi, bar, praktek prostitusi dan berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari kehadiran Pelabuhan Depapre.
Ketua Klasis Tanah Merah, Pdt. D.J. Lumenta, S.Si mengatan, gereja dan jemaat-jemaat di pesisir Tanah Merah dihadapkan dengan suatu dinamika baru yang harus menjadi perhatian umat Kristen di Distrik Depapre dan sekitarnya. “Gereja tetap mendukung semua bentuk pembangunan. Tapi sudah seharusnya, sejak dari awal, kita harus membicarakan dampak dari kehadiran Dermaga Depapre. Dan kami dari gereja akan tetap menyuarakan hal-hal buruk yang mempengaruhi kehidupan jemaat di Tanah Merah,” ungkap Pdt. D.J. Lumenta.
Selain itu, kehadiran Dermaga Depapre juga menjadi sorotan dari salah satu Tokoh Gereja, Pdt Freddy Toam seperti yang dituangkan dalam akun fecebooknya, bahwa kapal sudah masuk pelabuhan dan sandar di dermaga Depapre. Konsekwensinya masyarakat Teluk Tanah Merah harus dibina untuk menjadi nelayan profesional yang trampil menangkap ikan secara agresif di laut lepas, karena pelabuhan di teluk itu sudah tidak nyaman bagi ikan-ikan pasaran.
“Fenomena kemajuan ini akan membawa dampak yang kemudian hari membuat susah orang-orang “Tepra” untuk cari ikan di Teluk Tanah Merah,” ungkap Pdt. Freddy Toam.
Lebih lanjut pendeta Toam menjelaskan, tahun 1995 sebagai anggota DPRD Provinsi Irian Jaya, pihaknya sudah membuat kajian dampak ekologi dan dampak sosial budaya dari proyek pelabuhan itu. Mudah-mudahan, arsip dari kajian itu masih tersimpan di Perpustakaan DPRD Provinsi Papua. Kajian ini dapat dijadikan bahan untuk kebijakan ke depan.
Freddy Toam mengatakan, kecenderungan masalah sosial kemasyarakatan kedepan adalah bahwa kawasan Teluk Tanah Merah akan diduduki oleh para pekerja yang profesinya berhubungan dengan aktifitas kepelabuhanan, serta akan bermunculan di sana-sini semua aktivitas lain yang terkait dengan pelabuhan itu, seperti Café, restoran, bar, panti pijat, bilyard, toko serba ada, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bisinis kepelabuhanan dan menjadi tempat hiburan bagi para pelaut yang berminggu berlayar menantang badai dan gelombang laut.
Bukan saja itu, Freddy Toam juga menyoroti jalan raya berkelas “Highway” untuk jurusan Depapre menuju Kabupaten Keerom, Depapre Sarmi dan Depapre – Kota Jayapura. “Supaya mobil container bisa beroperasi secara aman dan lancar,” kata Toam.
Selain itu, Freddy juga menyatakan, perlu dipertimbangkan, untuk membangun tangki bahan bakar minyak untuk mengsuplai kapal-kapal besar itu. “Kalau dapat, semua tanki minyak bekas Perang Dunia Kedua ( WW II ) jangan dibongkar tetapi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk kepentingan lain yang bermanfaat,” kata Pdt Freddy Toam.
Selain itu, salah satu jurnalis yang mangkal di Kabupaten Jayapura, Jahya Lourentz Marasian mengatakan pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura merupakan Tol Laut yang dapat mendistrbusikan berbagai kebutuhan pokok di wilayah Tabi, Lapago dan Mepago di Pegunungan Tengah Papua.
Walau begitu, Jahya Lourentz Marasian mengingatkan semua pihak untuk harus memikirkan dampak negatif yang bakal muncul dengan kehadiran Dermaga Depapre.
Seperti diberitakan NGK, bahwa 27 Januari 2021 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Tabi, khususnya Kabupaten Jayapura, karena untuk pertama kalinya Pelabuhan Peti Kemas Depapre difungsikan dengan bersandarnya sebuah kapal dengan bobot 3.901 DWT untuk melakukan bongkar muat. Kapal besar itu adalah KM Logistik Nusantara 2 dengan kapasitas 149,00 Teus.
KM Logistik Nusantara 2 merupakan kapal barang yang melayani tol laut wilayah paling timur Indonesia. Pelabuhan yang terletak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua itu, memang melayani rute baru tol laut atau rute T-9. Rute itu meliputi Kabupaten Merauke-Kokas-Sorong-Supiori-Depapre Kabupaten Jayapura – pulang pergi (Krist A)
