TIMIKA (8/7/26), NGK– Suasana di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (7/7/2026) terasa cukup tegang. Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, memimpin langsung rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Program Tahun Anggaran 2026.
Rapat menjadi panggung pertanggungjawaban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Johannes Rettob tak ingin main-main. Ia menuntut setiap pimpinan OPD memaparkan capaian kerja, sekaligus blak-blakan soal hambatan yang membuat realisasi anggaran seret.
Begitu juga, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta dengan tegas agar setiap OPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan program tahun anggaran 2026, dan mengapa kegiatan fisik dan keuangan belum mencapai target serta hambatannya.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob. “Pimpinan OPD harus mempresentasikan dan menjelaskan terkait kegiatan, hambatan, terutama realisasi keuangan dan fisik. Ini harus transparan,” tegas Rettob di awal pertemuan.
Angka yang Jauh dari Harapan
Laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Martin Tappi Malissa menyajikan data yang menjadi catatan serius bagi kepemimpinan Rettob-Kemong. Per Senin 6 Juli 2026, rata-rata realisasi belanja daerah baru menyentuh angka 23,81 persen dari total anggaran Rp5,6 triliun lebih. Bahkan, untuk rata-rata belanja modal, angkanya jauh lebih memprihatinkan, yakni baru di kisaran 0,9 persen.
Bupati Rettob tak segan mengapresiasi mereka yang bekerja cepat, namun ia juga memberi rapor merah bagi yang lamban. Dari puluhan OPD, hanya Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat pujian karena mampu mencatatkan realisasi di atas 60 persen.
“Yang sudah mencapai 60 persen ke atas hanya satu OPD, yaitu Bagian Kesra. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu,” jar Rettob.
Sebaliknya, sang Bupati menyoroti banyaknya instansi yang masih tertahan di angka di bawah 30 persen. Baginya, angka 22 persen realisasi keuangan di bulan ketujuh tahun anggaran adalah sebuah peringatan.
“Kita sudah masuk bulan Juli, enam bulan sudah lewat. Capaian ini jauh dari harapan. Seharusnya saat ini kita sudah di posisi minimal 50 persen,” kritik Rettob dengan nada tegas namun tetap terkontrol.
Masalah Klasik: Tanah dan Administrasi
Dalam diskusi yang berlangsung cair namun berbobot, terungkap berbagai kendala teknis. Mulai dari urusan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan fisik, keterlambatan proses administrasi, hingga mekanisme penyaluran hibah yang bertahap dan memerlukan laporan pertanggungjawaban di setiap triwulannya.
Beberapa pimpinan OPD pun mencoba memberikan klarifikasi. Dinas Pendidikan, misalnya, mengakui adanya hambatan terkait status tanah pada proyek pembangunan pagar sekolah. Sementara itu, isu rendahnya penyerapan pada pos-pos dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) juga menjadi sorotan tajam Bupati.
Di akhir pertemuan, Bupati Rettob memberikan instruksi tegas. Ia meminta seluruh pimpinan OPD untuk segera mengejar ketertinggalan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Bagi Rettob, mengejar realisasi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan soal memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Mimika tidak terhambat hanya karena urusan administratif yang bisa diselesaikan lebih cepat.
Rapat ini ditutup dengan catatan besar bagi seluruh jajaran Pemkab Mimika, yaitu waktu terus berjalan, dan masyarakat menunggu dampak nyata dari setiap rupiah yang dianggarkan. (tob/ka)
