NABIRE (21/2/2026), NGK – Di tengah hamparan tanah yang kaya dan bukit yang menjulang gagah, damai bukan sekadar tiadanya suara tembakan atau riuh kerusuhan.
Bagi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, damai adalah ikatan persaudaraan yang hangat, budaya yang dijunjung tinggi, dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh setiap jiwa di tanah ini. Ia menolak menjadikan keamanan hanya sebagai urusan senjata dan pagar pengamanan—sebaliknya, ia membangun benteng kokoh dari persatuan, dialog, dan keadilan yang berakar hingga ke jantung hati masyarakat.
Benteng Persatuan: Semua Elemen Berjalan Bersama
“Tidak ada keamanan tanpa kerja sama kita semua,” tegas Meki Nawipa dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu betul: tanah Papua Tengah membentang luas dengan beragam suku dan karakter wilayah—tidak bisa diatur hanya dari satu meja kerja. Maka ia terus mempererat jalinan erat dengan Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah kabupaten dan kota, hingga turun langsung berdiskusi dengan tokoh adat, pemuka agama, dan tetua kampung di pelosok negeri.
Bersama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III serta pimpinan pusat, rencana pengamanan disusun dengan cermat menyesuaikan keunikan setiap wilayah, sementara pos pengamanan didirikan di distrik yang membutuhkan perhatian lebih—bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk hadir melindungi.
Musyawarah Adat: Kekuatan Kata Mengalahkan Kekuatan Senjata
Ketika ketegangan sempat mewarnai wilayah Kapiraya antara suku Mee dan Kamoro, Gubernur tidak mengirim pasukan untuk mendesak. Ia justru segera turun ke lokasi, memimpin langsung pertemuan, dan memerintahkan penyelesaian melalui musyawarah adat bersama pemilik hak ulayat—seperti ajaran leluhur yang selalu mengutamakan bicara di atas pertikaian.
Meluncurlah Program Rekonsiliasi dan Perdamaian, yang memadukan peran tokoh gereja dan tokoh adat untuk merajut kembali tali persaudaraan yang sempat terurai. Kepada seluruh aparat yang bertugas, ia berpesan tegas: “Hadirlah untuk menenangkan, bukan untuk memperuncing luka.”
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2024, ia mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hingga ke tingkat kampung. Di sini warga sendiri menjadi mata dan telinga: setiap gesekan kecil, setiap kesalahpahaman, segera dibicarakan dan diselesaikan sebelum membesar menjadi konflik yang melukai. Jika situasi mulai memburuk, ia bertindak cepat dan tepat—membatasi sementara aktivitas penerbangan atau tambang di wilayah rawan, menetapkan status tanggap darurat, dan menyalurkan bantuan secepat kilat demi melindungi nyawa dan harta benda warga.
Sembuhkan Akar Masalah: Damai Tumbuh Saat Semua Sejahtera
Gubernur sadar sepenuhnya: banyak kerawanan lahir dari perebutan sumber daya dan kesenjangan. Maka ia membereskan hal itu dari pangkalnya. Tambang ilegal yang merugikan digantikan dengan Izin Pertambangan Rakyat, agar kekayaan bumi Papua dinikmati secara adil dan sah oleh anak negeri sendiri.
Ia juga terus mendorong kemajuan UMKM, menjamin pendidikan sekolah gratis bagi semua anak, serta memperluas layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. “Kemiskinan dan ketertinggalan adalah benih pertikaian yang paling berbahaya,” ujarnya. “Kita tidak boleh membiarkan ada saudara yang merasa tersisih dari kemajuan.”
Bagi Meki Nawipa, aparat keamanan bukan sekadar pengawas—mereka adalah pelindung dan pelayan. Ia mengarahkan setiap petugas bertugas dengan sikap santun, menghargai harkat dan martabat setiap warga.
Jika terjadi hal yang tak diinginkan, Gubernur tak menunggu laporan datang ke meja tapi ia langsung turun ke lokasi, menjamin seluruh biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya, dan memastikan pemulihan sosial berjalan tuntas hingga suasana tenang kembali. (Krist A)
