Sudah satu tahun – tiga bulan, nasib korban banjir bandang di Sentani, terkatung-katung. Rumah, harta, dan nyawa pun hilang. Tapi Pemerintah Kabupaten Jayapura seperti tak berdaya. Ada apa ?
Salah satu rumah di BTN Gajah Mada, Sentani. (Foto: Ist)
TAHUN 2015 adalah tahun ketika Piranti dan anak-anaknya menempati rumah BTN Gajah Mada, di Yahim Sentani, Kabupaten Jayapura. Rumah type 36 berukuran 9 x 11 meter itu, sudah direhab dengan menghabiskan uang sebanyak Rp 300-an juta. “Untuk rehab rumah ini pun, saya kredit di salah satu bank di Sentani,” kata Piranti.
Selain kredit, Piranti pun menyisihkan sedikit dari rezeki yang didapatnya untuk menata rumahnya dan menyekolahkan anak-anaknya.
Rumah BTN Gajah Mada yang ditempati itu, dicicil per bulan sebesar Rp 962.500. “Tapi sejak bencana, cicilan itu dihentikan dan kami diminta pihak bank untuk buat surat penangguhan. Sementara rumah itu sudah luluh lantah, tinggal bangkai,” ujar Piranti kepada NGK vie telp pada 27 Juni 2020.” kata Piranti.
Ketika malam itu, 16 Maret 2019, air bah yang tercurah dari Pegunungan Cyclop ke lembah Kota Sentani, telah meluluh lantahkan pemukiman warga. Harta benda, dan nyawa pun meyalang, termasuk rumah milik Piranti di BTN Gajah Mada, rusak terendam air.
“Dengan pakaian di badan, saya dan anak-anak lari menyelamat diri. Rumah kami hancur. Saya tak punya rumah lagi. Saya hidup dari kost ke kost,” ujar Piranti sambil mencucurkan air mata mengenang peristiwa satu tahun lalu ketika banjir bandang di Sentani.
Piranti pun memberinikan diri untuk memohon bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB) Kabupaten Jayapura. Jawaban yang diterima, baik dari Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun BNPB: “Tidak ada dana.” Sudah berulang kali Piranti memohon bantuan, tapi jawabannya sama : “Tidak ada dana. Satu sen pun, tidak ada.”
Dengan suara terpatah-patah sambil air matanya tercucur, Piranti pun berkata : “Bapak Bupati, Saya harus memohon kemana lagi. Rumah saya hancur. Harta Benda saya hilang.”
Lebih lanjut, Piranti menjeskan, bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten Jayapurta sudah berulang kali meminta para korban untuk mengumpulkan KTP untuk mendapat bantuan. “Kalau tidak salah, sudah tiga kali, dan satu kali di Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, kami diminta kumpulkan KTP. Tapi sampai sekarang, tidak jelas,” kata Piranti.
Nasib yang sama dengan Piranti dialami juga oleh ratusan korban bencana banjir bandang Sentani. Nasib para korban, masih terkatung-katung hingga satu tahun – tiga bulan, sejak 16 Maret 2019. (Baca juga : Jeritan Usai Bencana Sentani)
Anehnya Pemerintah Kabupaten Jayapura di berbagai media, pernah berjanji untuk membantu dan membangun rumah-rumah para korban banjir bandang. Tapi hasilnya, belum nampak.
Katakan saja seperti yang dimuat webside Kabupaten Jayapura, www. jayapurakab.go.id tertanggal 29 Serptember 2019, bahwa Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE,M.Si mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan rumah bagi ribuan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura akan mulai rampung di Oktober 2019. Saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait penanganan korban bencana di Kabupaten Jayapura terlebih khusus mengenai hunian baru bagi mereka.
“Masa transisi ke pemulihan itukan selesai akhir Oktober. Jadi SK yang kami keluarkan tentang status transisi menuju pemulihan itu selesai Oktober, maka semua pekerjaan mengenai perumahan ini harus selesai. Itu dasarnya, orang mau mengerjakan, mau terlibat. Siapapun baik pemerintah maupun swasta, itu dasarnya atas surat yang kita keluarkan terhadap status itu,” kata Bupati Mathius Awoitauw kepada wartawan di Sentani, Rabu (21/8/2019).
Dia mengakui, upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pasca bencana alam di Kabupaten Jayapura memang banyak menemui kendala. Itu sebabnya penanganannya dinilai sedikit lambat.
Namun demikian, sebenarnya upaya upaya penanganan ini sudah mendapat respon baik dan dukungan dari pemerintah pusat. Dimana pemerintah pusat dari jauh-jauh hari ingin segera merelokasi dan membangun rumah bagi para korban. Namun fakta di lapangan sedikit bermasalah, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sudah berusaha keras agar tahap demi tahap relokasi korban ini bisa secepatnya dilakukan. Namun masalah lahan selalu menjadi persoalan.
“Tapi sekarang sudah mulai ada progres kemajuan, misalnya relokasi warga kemiri yang sebelumnya terhambat kini sudah ada titik terang. Begitu juga daerah lainnya sedang dalam proses,” jelas bupati Jayapura dua periode itu.
Dia menjelaskan, upaya pembangunan dan bantuan rumah ini akan segera direalisasikan. Ada beberapa wilayah, seperti daerah Yongsudesoyo, danau Sentani, Warga Kemiri dan dibeberapa tempat yang terkena dampak lainnya. Dari data yang sudah diperoleh pemerintah, saat ini ada lebih dari 3000 warga di Kabupaten Jayapura yang terkena dampak bencana tersebut. Dipastikan semuanya akan diberikan bantuan rumah, baik korban bencana yang ada di danau sentani maupun yang ada di daratan. Ia memastikan, pembangunan rumah bagi warga korban bencana di Danau Sentani itu sedang dalam pekerjaan, sesuai jumlahnya yang mencapai 2000-an kepala keluarga.
Mungkinkah, Pemerintah Kabupaten Jayapura tak berdaya dan tak melihat jeritan Ibu Piranti dan ratusan pengusi lainnya? “Kami hanya berharap, Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat membantu kami,” ungkap Piranti. (Krist Ansaka)
