Beranda Kabar dari Kampung (KDK) Jangan Jual tanah, dan Tak Ada Lagi Palang Memalang

Jangan Jual tanah, dan Tak Ada Lagi Palang Memalang

342
0
BERBAGI
Bupati Jayapura bersama sejumlah pejabat dan Dewan Adat Moy (Foto: Vicky Done)

Sentani, NGK,- Kebiasaan masyarakat untuk jual tanah di wilayah hukum adat Moy, Sentani Barat, bakal mendapat hambatan. Pasalnya, Bupati Jayapura, Mathius Pholeuw Awoitauw,  dengan tegas meminta kepada masyarakat adat Moy untuk tidak menjual tanah.

Pernyataan Bupati ini disampaikan kepada tua-tua dan masyarakat adat Moy yang hadir pada acara Rapat Kerja (Raker) Dewan Adat Moy yang berlangsung di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat-Moy pada 12 Februari 2021.

Bupati melontarkan pernyataan itu lantaran hak atas tanah adat di Kabupaten Jayapura, secara perlahan-lahan mulai beralih ke pihak lain. “Tanah itu, jati diri kita. Tanah itu, harga diri kita. Kalau kita jual tanah, berarti kita jual harga diri kita. Untuk itu, sekali lagi, jangan jual tanah,” tegas Bupati Pholeuw Awoitauw.

Bupati menjelaskan, untuk menata tanah adat di wilayah Kabupaten Jayapura,  Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sedang melakukan pemetaan tanah adat di semua distrik yang ada di Kabupaten Jayapura.  “Kalau Moy mau bangkit, jangan jual tanah lagi. Dan mari kita dukung program penataan wilayah adat,” kata Bupati.

Dalam Raker Dewan Adat Moy itu, Bupati menjelaskan,  bahwa pemerintah sedang melakukan pemetaan di wilayah adat.”Kita tidak bisa bicara tanah adat, kalau tidak ada kepastian hukum terhadap tanah-tanah adat milik marga atau klen. Dalam pemetaan ini, kami tidak mengenal tanah milik pribadi,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan, saat ini, penataan wilayah adat sedang dilakukan di Lembah Grime. Tim yang lakukan penataan itu, akan turun ke Moy dan pesisir. Untuk itu, masyarakat Moy melalui Dewan Adat Moy supaya dapat membantu  Gugus Tugas Masyarakat Adat. “Sebab, salah satu tujuan dari penataan tanah-tanah adat ini adalah supaya Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanahnya,” kata Bupati.

Sebelum Bupati menyampaikan sambutan sekaligus materi pada Raker Dewan Adat Moy ini, terlebih dahulu, Ketua Dewan Adat Moy, Nikodemus Yaboisembut menyatakan dalam bahasa kiasan, bahwa masyarakat adat Moy mencabut palang. “Atas nama Dewan Adat Moy atau Ondoafi serta para kepala suku di wilayah adat Moy, mendukung penuh pembangunan yang dilakukan pemerintah. Untuk  itu, kami mencabut palang dan tidak boleh adat kegiatan palang memalang tanah. Dan Untuk kelanjutan masalah tanah adat, kami kami bicarakan dengan pemerintah,” kata Nikodemus Yaboisembut yang mengisyaratkan, bahwa di wilayah adat Moy, tidak ada lagi palang memalang tanah.

Raker Dewan Adat Moy ini berlangsung dari  12 – 13 Februari 2021  di Kampung Dosay Distrik Sentani Barat-Moy .

Nikodemus Yaboisembut menyatakan, tujuan Raker ini untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah adat Moy. Selain itu, masalah pemberadayaan perempuan, pemuda dan anak serta pemanfaatan sumber daya alam yang lesteri.

Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Jayapura, Kapolres Jayapura,Perwakilan Kejaksaan Tinggi  Papua di Jayapura , Kepala Kantor  Pertanahan, Kepala Dinas Perikanan, Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Laus Deo Calvin Rumayom, dan tamu serta peserta dari masyarakat adat masing suku dan marga yang berjumlah sekitar 70 orang.

Raker Dewan Adat Moy ini mendapat dukungan dan sambutan yang positif dari Ondoafi dan para Kepala Suku di wilayah adat Moy. (Vicky Done/Krist A)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here