Beranda Nusantara Pemetaan Wilayah Adat untuk Mengembalikan Jati Diri

Pemetaan Wilayah Adat untuk Mengembalikan Jati Diri

242
0
BERBAGI
Bupati Jayapura, Mathius Pholeuw Awoitauw (Foto: Laman Berita)

JAYAPURA, NGK,- Roda pembangunan kian kecang. Sementara tanah yang menjadi harga diri dan modal utama masyarakat adat, terus diperjual-belikan atas nama pembangunan. Persoalan ini menjadi pergumulan berat bagi Bupati Jayapura, Mathius Pholeuw Awoitauw. Dan untuk mengembalikan harga diri dan jati diri masyarakat adat supaya dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan pemetaan tanah adat dari semua suku dan marga yang ada di Kabupaten Jayapura.

“Tujuan pemetaan itu, pertama: Untuk menjadikan tanah-tanah adat itu punya kekuatan hukum dan diakui serta dihormati oleh pemerintah. Kedua, dengan pemetaan ini, harga diri dan jati diri masyarakat adat yang sudah tergilas itu, dikembalikan. Ketiga, pemetaan tanah adat ini untuk menekan terjadinya konflik antar suku atau atar marga,”  hal ini disampaikan Bupati Jayapura, Mathius Pholeuw Awoitauw sebagai pembicara utama dalam dialog inteaktif RRI Pro-1 Jayapura, pada Selasa (16/2/2021), pukul 08.00 – 09.00 Waktu Papua.

Penegasan Bupati ini sudah berulang kali ditegaskan kepada masyarakat dan juga para cendikiawan dalam berbagai kesempatan. Kepada masyarakat adat, Mathius Pholeuw Awoitauw  meminta :  “Tanah itu, jati diri kita. Tanah itu, harga diri kita. Kalau kita jual tanah, berarti kita jual harga diri kita. Untuk itu, sekali lagi, jangan jual tanah,” tegas Bupati.

Sedangkan narasumber lain dalam dialog itu adalah : Wakil Rektor Uncen Bidang Kerjasama, Dr Fredik Sokoy, M.Sos, Naomi Marasian dari GTMA (Gugus Tugas Masyarakat Adat) dan Ketua Dewan Adat Suku Elseng, Piter Dantru.

Jadi lebih lanjut Bupati menegaskan, dengan pemetaan tanah-tanah adat, pemerintah menyatukan kembali masyarakat adat dengan tanah dan hutannya.  Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura memfasilitasi, memastikan dan mendokumentasikan hak-hak masyarakat adat. Ini akan menjadi salah satu solusi untuk meredam konflik agraria, konflik pertanahan yang ada di mana-mana, dan sampai hari ini konflik-konflik itu masih ada dan terus terjadi.

“Karena itu, dampak pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura yang kita kerjakan hari ini akan sangat besar dan dampaknya sangat luas di masa mendatang. Kita harus menyatu dalam gerakan pemetaan wilayah adat. Karena tanahnya satu dan pemiliknya juga satu. Sehingga, kita harus mengurai kekakuan-kekakuan ini antara pemerintah dengan masyarakat adat, karena pemerintah juga berasal dari masyarakat adat,” tegas Bupati Jayapura melalui siaran dialog Interaktif RRI itu.

Mathius menegaskan, setelah wilayah adat dipetakan, tidak boleh ada pikiran sedikit pun untuk menjual tanah kepada siapapun, kecuali hanya untuk fasilitas-fasilitas umum yang kita akan bicarakan. Seperti  bangun jalan, bangun Puskesmas, bangun sekolah, dan kepentingan umum lainnya.

Kalau untuk membangun sekolah, Puskesmas, jalan, perkantoran pemerintah, itu tidak perlu dijual, karena itu ada di wilayah adat, di tanah kita dan untuk anak-anak kita dan juga untuk masyarakat. “Kita rubah pemahaman-pemahaman ini ke depan, supaya kita juga ikut bertanggungjawab penuh untuk kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.

Pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan oleh masyarakat adat sendiri dan difasilitasi oleh Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura, pegawai BPN Kabupaten Jayapura, BPN Provinsi Papua, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan LSM dari luar, serta Gugus Tugas Reformasi Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diketuai langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN RI, Surya Tjandra.

Bukan hanya Kabupaten Jayapura yang punya Gugus Tugas Masyarakat Adat, tetapi secara berjenjang sampai ke pemerintah pusat di Kementerian ATR/BPN juga ada Gugus Tugas Reformasi Agraria dan juga ada di Provinsi Papua.

“Tetapi tiga gugus tugas ini belum menjadi kekuatan dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi selama ini di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Dan hari ini kita mulai dari Kabupaten Jayapura untuk Indonesia,” tegas Bupati Jayapura. (Krist Ansaka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here